Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai sarana penyampaian informasi kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada para pemangku kepentingan. Kegiatan ini turut menghadirkan mitra strategis, yaitu PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen, yang memberikan sosialisasi terkait layanan keuangan dan jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai sarana penyampaian informasi kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada para pemangku kepentingan. Kegiatan ini turut menghadirkan mitra strategis, yaitu PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen, yang memberikan sosialisasi terkait layanan keuangan dan jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kepala KPPN Bondowoso, Heru Kutanto, menyampaikan bahwa KPPN memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Dari aspek pendapatan, realisasi penerimaan negara di wilayah kerja KPPN Bondowoso tercatat mencapai Rp918,1 miliar yang berasal dari penerimaan perpajakan.
Penerimaan tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak lainnya, cukai, serta Bea Masuk. Selain itu, terdapat pula kontribusi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
Kepala KPPN Bondowoso menjelaskan bahwa wilayah kerja KPPN Bondowoso mencakup empat daerah, yaitu Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Cakupan wilayah tersebut menunjukkan luasnya peran KPPN Bondowoso dalam mendukung pengelolaan keuangan negara di daerah.
Dari sisi belanja negara, KPPN Bondowoso mengelola anggaran sebesar Rp5,6 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta berbagai jenis dana transfer lainnya.
Belanja pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Saat ini, KPPN Bondowoso juga memfokuskan perhatian pada kelancaran penyaluran gaji ke-13 bagi ASN.
Lebih lanjut, Kepala KPPN Bondowoso memaparkan bahwa realisasi belanja negara hingga saat ini menunjukkan perkembangan yang positif. Realisasi belanja pegawai mencapai 42,72 persen, belanja barang 32,73 persen, dan belanja modal 36,60 persen. Selain mengawal pelaksanaan anggaran, KPPN Bondowoso juga melakukan monitoring terhadap berbagai program strategis nasional.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) melalui lembaga penyalur seperti Pegadaian, PNM, dan Bahana. Program tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil, termasuk pelaku usaha berbasis koperasi.
KPPN Bondowoso juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diperuntukkan bagi ASN, pekerja swasta, serta anggota TNI dan Polri.
Selain itu, berbagai program pembangunan sosial turut menjadi fokus pengawasan, di antaranya pembangunan Sekolah Rakyat yang dilengkapi dengan sarana pendidikan, asrama, dan fasilitas pendukung lainnya. KPPN Bondowoso juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah menjangkau ratusan titik penerima manfaat di wilayah Bondowoso dan sekitarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ditegaskan kembali komitmen KPPN Bondowoso dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik. Seluruh layanan yang diberikan kepada masyarakat dan satuan kerja dipastikan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.
“Kami menegaskan bahwa seluruh layanan di KPPN Bondowoso diberikan secara gratis. Apabila terdapat pihak yang mengatasnamakan KPPN dan meminta imbalan atau pungutan, hal tersebut dipastikan bukan bagian dari layanan resmi kami. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, kami juga menyediakan kanal pengaduan bagi masyarakat,” tegas Kepala KPPN Bondowoso.
