Validasi Laporan Capaian Output: Mengawal Kualitas Data untuk Kinerja APBN yang Andal

Salah satu tujuan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja pemerintah yang mengalir ke perekonomian. Namun, capaian tersebut hanya dapat diukur secara akurat apabila data kinerja pengelolaan APBN yang dilaporkan valid, lengkap, dan dapat dipercaya. Di sinilah peran penting monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, termasuk melalui Laporan Capaian Output yang disusun oleh satuan kerja.

Laporan Capaian Output menggambarkan sejauh mana output yang direncanakan dalam DIPA telah direalisasikan. Tidak hanya sekadar administrasi pelaporan, Laporan Capaian Output menjadi instrumen evaluasi yang menentukan apakah belanja negara benar-benar menghasilkan manfaat sebagaimana direncanakan. Kualitas data capaian output menjadi aspek yang krusial dalam proses pengambilan kebijakan terkait anggaran.

Untuk memastikan kualitas data tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) membangun sistem pelaporan melalui aplikasi aplikasi OMSPAN, menyusun dan melengkapi proses bisnisnya, serta menetapkan serangkaian validasi yang harus dipenuhi. Proses validasi bertujuan memastikan setiap data capaian output tidak hanya sekadar diisi, tetapi juga diuji secara logis, konsisten, dan selaras dengan realisasi anggaran.

Mekanisme Validasi dalam OMSPAN

Validasi data capaian output dilakukan dengan membandingkan data Progres Capaian Rincian Output (PCRO), Realisasi Volume Rincian Output (RVRO), jumlah target pada DIPA, serta persentase realisasi anggaran. Melalui mekanisme validasi tersebut, data yang dilaporkan dapat dinyatakan valid atau tidak valid.

1. Valid, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja; atau
2. Tidak valid, sehingga memerlukan perbaikan atau konfirmasi (penjelasan lebih lanjut) dari satuan kerja sebagai penyusun laporan.

Dari proses tersebut, dikenal delapan jenis Validasi Laporan Capaian Output yang diterapkan mulai pada tahun 2024. Setiap validasi dirancang untuk mendeteksi anomali serta mendorong satuan kerja melakukan pengisian data secara lebih akurat.

Delapan Jenis Validasi Capaian Output

1. Validasi 01 – PCRO dilaporkan 0 meskipun telah terdapat realisasi anggaran

Kondisi ini menunjukkan bahwa anggaran sudah digunakan, tetapi tidak ada progres output yang dilaporkan. Salah satu prinsip dalam mekanisme pembayaran APBN adalah pembayaran dilakukan kepada penyedia barang/jasa setelah barang/jasa diterima. Validasi 01 ini dapat menjaga kepatuhan terhadap prinsip tersebut. Jika sudah terdapat realisasi anggaran maka seharusnya sudah terdapat barang/jasa yang diterima. Setiap realisasi anggaran harus menghasilkan suatu output. Data yang terbaca sebagai anomali pada hasil validasi 01 ini wajib diperbaiki oleh satker.

2. Validasi 02 – PCRO lebih rendah dari persentase realisasi anggaran

Hampir sama dengan validasi 01, progres capaian output idealnya sejalan dengan persentase realisasi anggaran. Namun demikian, dalam berbagai kondisi, ada kemungkinan capaian output lebih rendah daripada realisasi anggaran. Karena itu, satker dapat memberikan penjelasan atau melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan pelaporan.

3. Validasi 03 – PCRO sudah 100%, tetapi RVRO masih 0

Situasi ini menunjukkan bahwa progres dinyatakan selesai, namun tidak ada output fisik yang dilaporkan. Hal ini tentu tidak logis jika menyatakan capaian sudah 100% tetapi secara fisik (volume) belum mencapai apapun dan karena itu wajib diperbaiki.

4. Validasi 04 – PCRO sudah 100%, tetapi RVRO belum mencapai target

Validasi ini hampir sama dengan validasi 03, hanya saja pada validasi 04 sudah ada volume capaian yang dilaporkan tetapi belum mencapai target yang ditetapkan. Anomali data seperti ini juga wajib diperbaiki.

5. Validasi 05 – Perhitungan PCRO untuk layanan tertentu belum proporsional

Validasi ini terutama terkait RO Dukungan Manajenen, di mana satu layanan harus dihitung secara proporsional capaiannya setiap bulan. Ketika pengisian belum mencerminkan proporsionalitas, maka satker wajib melakukan konfirmasi atau, bila perlu, melakukan perbaikan.

6. Validasi 06 – RVRO dilaporkan dalam bentuk pecahan

Volume output pada umumnya adalah bilangan bulat (misalnya jumlah orang, kegiatan, unit, layanan). Hanya RO tertentu yang dimungkinkan dalam pecahan misalnya luas tanah, panjang jalan, dan beberapa RO khusus lainnya. Ketika RO pada umumnya dilaporkan dalam pecahan, sistem menganggapnya tidak wajar sehingga wajib diperbaiki.

7. Validasi 07 – RVRO melebihi target DIPA

Capaian output melebihi dari yang ditargetkan dalam DIPA tentu merupakan hal yang baik. Namun demikian, data perlu dikonfirmasi guna menghindari interpretasi yang keliru.

8. Validasi 08 – RVRO telah mencapai target, tetapi PCRO kurang dari 100%

Kondisi ini menunjukkan target secara volume sudah tercapai, tetapi progres masih dilaporkan tidak penuh. Tentu hal ini menjadi hal yang aneh dan tidak wajar karena itu wajib diperbaiki.

Kedelapan validasi tersebut bukan sekadar “pintu kontrol”, melainkan bagian dari pembelajaran agar satuan kerja semakin memahami logika pelaporan capaian output secara utuh. Dengan memahami logika validasi capaian output, pengelola keuangan satker akan lebih mudah dalam melaporkan hasil capaian serta lebih mudah memahami letak kesalahan kerika data yang dilaporkan terkena validasi.

Implikasi Validasi terhadap Penilaian IKPA

Capaian Output merupakan salah satu dari delapan indikator penilaian IKPA dan menjadi indikator dengan proporsi penilaian paling besar yaitu 25%. Status validasi capaian output berpengaruh langsung pada hasil perhitungan indikator kinerja. Hanya data yang terkonfirmasi dan valid yang akan dihitung sebagai capaian kinerja satker. Sebaliknya, data yang belum valid atau belum terkonfirmasi akan dinilai nol, sehingga menurunkan nilai kinerja satker. Dengan kata lain, kualitas pelaporan capaian output menjadi bagian integral dari kinerja satker dalam setiap tahun anggaran.

Peran Aktif Satuan Kerja

Dalam praktiknya, peningkatan kualitas Laporan Capaian Output memerlukan sinergi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengelola kegiatan, serta staf (operator) aplikasi. Beberapa langkah strategis yang perlu diterapkan antara lain:

1. Menetapkan metode perhitungan output secara jelas sejak awal.
2. Menghitung progres dan capaian secara berkala, serta membandingkannya dengan serapan anggaran.
3. Melakukan pengisian data secara disiplin sebelum batas waktu.
4. Memantau status validasi pada OMSPAN dan memastikan seluruh data telah valid serta terkonfirmasi.
5. Meningkatkan koordinasi internal terutama ketika terjadi revisi DIPA atau perubahan target.

Melalui validasi yang ketat dan disiplin pelaporan, data capaian output akan semakin akurat dan dapat dipercaya. Pada akhirnya, data berkualitas akan mendukung analisis kinerja belanja negara, memperkuat transparansi, serta memastikan setiap rupiah APBN benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Oleh:
Lukas Desie Palintong
Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil, KPPN Bondowoso