Kolaborasi Kemenkeu Satu dalam mengawal APBN di daerah dan Mendukung Program Pemulihan Ekonomi

Cirebon, 31 Oktober 2022- KPPN Cirebon dalam melaksanakan peran sebagai Treasurer (perbendaharaan) sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah melaksanakan fungsinya dengan baik. Dalam mengawal APBN di daerah KPPN Cirebon membawahi 3 Kabupaten / Kota yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Jumlah Satker 112 Satker dengan Pagu APBN yang dikelola dan disalurkan sebesar Rp 4.711.571.743.000, dengan capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 sebesar Rp 3.696.254.011.079 (78,45%).

APBN terus dijalankan secara adaptif dan fleksibel menghadapi berbagai tantangan. Diharapkan, APBN dapat terus menjaga dan melindungi daya beli masyarakat       serta terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran APBN sebagai shock absorber sangat diperlukan, dengan tetap memperhatikan kinerja APBN agar tetap sehat, sustainabel dan kredibel.

Berdasarkan hal tersebut, Kinerja APBN yang semakin baik tetap dijaga agar dapat terus berfungsi secara optimal untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan serta menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pemulihan ekonomi dalam rangka mengatasi kenaikan harga-harga. Upaya Pemerintah tersebut dilakukan melalui peran fungsi APBN yang dilakukan melalui dua instrumen utama, yakni penerimaan dan belanja negara.

Realisasi Belanja Negara di Wilayah Kerja KPPN Cirebon (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu)

Belanja APBN yang dialokasikan di wilayah kerja KPPN Cirebon, terdiri atas Belanja Pusat dan Belanja Daerah berupa Transfer ke daerah dan Dana Desa. Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan melalui Satker vertikal Kementerian Negara/Lembaga di daerah dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp 4.711.571.743.000,-. Pagu Anggaran tersebut disalurkan untuk Satker vertikal Kementerian Negara/ Lembaga sebesar Rp 2.977.660.271.000,- dan disalurkan untuk Pemda berupa DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa sebsar Rp 1.733.911.472.000,- , sedangkan Dana Tranfer Ke Daerah yang lainnya disalurkan melalui Kantor Pusat.

Total Realisasi APBN Tahun 2022 yang disalurkan melalui KPPN Cirebon sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 telah disalurkan sebesar                 Rp 3.696.254.011.079 (78,45%). Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 1.555.156.357.561,- (89,69%)

Belanja Pemerintah Pusat melalui Belanja Kementerian Negara/Lembaga terutama dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.

 Realisasi Program PC-PEN Tahun 2022 Untuk Perlindungan Sosial sampai dengan September 2022 di Wilayah Kerja KPPN Cirebon

Untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 768.945.044.600,- yang disalurkan pada 412 Desa di Kabupaten Cirebon dan 309 Desa di Kabupaten Indramayu.

Untuk Penyaluran BOS dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.083.760.480.000,- dan realisasi nya sebesar Rp 359.996.051.836,- (33,22%), pagu anggran BOP PAUD sebesar Rp 98.278.360.000,- dan realisasinya sebesar Rp 49.216.045.000,- (50,08%) dan pagu anggaran BOP Kesetaraan sebesar RP. 49.921.600.000,- dan realisasinya sebesar Rp 24.881.450.000,- (49.84%), yang disalurkan melalui sekolah-sekolah yang dikoodinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota di wilayah kerja KPPN Cirebon.

 Dan program PEN yang disalurkan melalui alokasi anggaran pada Satker Kementerian Negara/Lembaga wilayah kerja KPPN Cirebon dengan total pagu anggaran sebesar Rp 1.231.960.440.000,-

Pendapatan Negara Berkinerja Baik dengan Tumbuh Positif

Hingga akhir September 2022, realisasi Pendapatan Negara di Wilayah Kerja KPPN Cirebon yang meliputi wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramyu dengan total jumlah Penerimaan Negara dan Hibah sebesar Rp 2.907.508.550.492,- yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 2.561.028.995.717,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 346.479.554.775,-

 Realisasi PNBP sampai dengan akhir September 2022 mencapai Rp  346.479.554.775,- yang berasala dari penerimaan PNBP sebesar Rp 196.611.843.262,- dan penerimaan BLU sebesar Rp 149.867.711.513,- Pencapaian realisasi PNBP di wilayah kerja KPPN Cirebon, meliputi selurah satuan kerja Kementerian Negara/ Lembaga di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu, bersumber dari realisasi PNBP dan Penerimaan BLU.

Penerimaan Negara tersebut yang bersumber dari Penerimaan perpajakan dan PNBP diantaranya merupakan capaian kinerja Penerimaan pajak dan PNBP dari Kantor vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Cirebon dan Indramayu :

1. KPP Pratama Cirebon Satu dengan Target Penerimaan Pajak sebesar Rp 508.525.310.000,- dan sampai dengan 30 September 2022 telah tercapai Penerimaan pajak sebesar Rp 497.117.138.302,- (97.76%) tumbuh 65,7% capaian lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya (yoy)
2. KPP Pratama Cirebon Dua dengan Target Penerimaan Pajak sebesar Rp 607.903.702.000,- dan sampai dengan 30 September 2022 telah tercapai Penerimaan pajak sebesar Rp 569.039.559.031,- (93.61%) tumbuh 42.39% capaian lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya (yoy)      
3. KPP Pratama Indramayu dengan Target Penerimaan Pajak sebesar Rp 547.628.544.000,- dan sampai dengan 30 September 2022 telah tercapai Penerimaan pajak sebesar Rp 619.399.091.051,- (11%) tumbuh 68.71% capaian lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya (yoy)              
4. KPPBC Type Madya Pabean C Cirebon dengan target Bea Masuk sebesar Rp 16.420.111.000,- sampai dengan 30 September 2022 telah tercapai penerimaan bea masuk sebesar Rp 18.711.859.000,- (114%) telah melebihi target yang ditetapkan. Dan target cukai sebesar Rp 544.993.511.000,- telah tercapai penerimaan cukai sebesar Rp 339.870.909.375,- (62%).
5. KPKNL Cirebon, memberikan kontribusi pencapaian penerimaan PNBP dengan capaian penerimaan PNBP dari pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sampai dengan 30 September 2022 sebesar Rp 12.714.844.960,-, realisasi capaian pokok lelang kelas I sebesar Rp 196.889.107.936,- dan realisasi capaian penyelesaian outstanding piutang negara sebesar Rp 3.050.119.480,- dimana jumlah aset BMN yang dikelola adalah sebesar Rp. 26.265.422.522.458,-

Sebagai Representasi Menkeu di daerah dan Sebagai Pengelola Fiskal di Daerah, Kemenkeu Satu telah melakukan :

1. Kolaborasi Kemenkeu Satu peduli UMKM, dengan melakukan kegiatan Bazar pameran UMKM, dan juga edukasi kepada UMKM agar UMKM naik kelas.
2. Kolaborasi Kemenkeu Satu dengan Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia Perwakilan Cirebon, untuk memastikan Pemulihan Ekonomi di daerah berjalan dengan baik. Dengan mengawal Kebijakan Pemerintahsaat adanya kenaikan harga BBM dan mengantisipasi dampak inflasi tahun 2022.
3. Pemerintah telah menetapkan PMK 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, agar Pemerintah Daerah melakukan Recofusing Anggaran penambahan alokasi belanja wajib sebesar 4% dari Dana Transfer Umum (DTU), dan harus sudah disalurkan mulai bulan Oktober 2022. Dalam pelaksaannya oelh Pemerintah Daerah, hal ersebut perlu terus dikawal.

Membaiknya aktivitas ekonomi dan masyarakat yang makin terkendali ditengah kenaikan harga-harga komoditas memberi tambahan pendapatan dan menciptakan kinerja APBN 2022 yang semakin baik dan kuat.

Narasumber Konferensi Pers Kinerja APBN Wilayah Kerja Cirebon dan Indramayu : 

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendadaharaan Negara  (KPPN) Cirebon, Lili Khamiliyah, S.E., M.Si
2. Kepala KPP Pratama Cirebon Satu 
3. Kepala KPP Pratama Cirebon Dua 
4. Kepala KPP Pratama Indramayu 
5. Kepala KPPBC Type Madya Pabean C Cirebon 
6. Kepala KPKNL Cirebon