Dana sebanyal Rp1,3 triliun disalurkan KPPN Garut s.d 31 Maret 2026 terdiri dari 1,05T merupakan belanja Transfer ke Daerah dan 277,13 milyar merupakan belanja pemerintah pusat

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kabupaten Garut terus menunjukkan progres yang positif pada triwulan pertama tahun 2026. Melalui peran strategis Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Garut sebagai penyalur dana APBN, berbagai program pemerintah mulai terealisasi guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hingga 31 Maret 2026, belanja APBN yang disalurkan KPPN Garut mencapai 1,3 triliun dari pagu 4,21 triliun atau sekitar 32%. 1,3 triliun yang disalurkan KPPN Garut terdiri dari belanja pemerintah pusat 277,13 miliar dan belanja TKD 1,05 triliun. Capaian ini mencerminkan komitmen dalam menjaga akselerasi belanja negara agar tetap berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

Secara rinci, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 277,13 miliar dari pagu Rp943,93 miliar (29%). Belanja ini terdiri dari belanja pegawai yang telah terealisasi sebesar 227,2 miliar, belanja barang 48,1 miliar, dan belanja modal 1,8 miliar. Meskipun belanja pegawai menunjukkan kinerja yang cukup baik, percepatan masih diperlukan pada belanja barang dan belanja modal agar dampak ekonomi yang dihasilkan dapat lebih optimal.

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 1,05 triliun dari total pagu Rp3,27 triliun atau 32%, terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 19,3 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 638,6 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 379,5 miliar, serta Dana Desa sebesar 12,6 miliar. Tingginya realisasi Dana Alokasi Khusus mencerminkan percepatan pada program-program prioritas, sementara penyaluran Dana Desa masih perlu dioptimalkan agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat di tingkat desa.

Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan APBN di wilayah Garut berada pada jalur yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam percepatan penyaluran dan peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.

Ke depan, KPPN Garut akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun satuan kerja, guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran. Langkah ini diharapkan dapat mendorong efektivitas APBN sebagai instrumen fiskal dalam mempercepat pembangunan, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut.

Arief Bagus Cahyanto