Dana Alokasi Khusus Non Fisik:
Bantuan Operasional Kesehatan Tunjangan Khusus Dokter

Pirhot Hutauruk (Kepala Seksi Bank)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan kesehatan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Perpres tersebut terbit dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan merata, dimana pemerintah bertanggung jawab melakukan penempatan dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

Melalui Perpres tersebut, pemerintah menetapkan tunjangan bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di daerah DTPK sebesar Rp30.012.000,00 per bulan, di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya. dengan kriteria dokter spesialis yang merupakan pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah pusat, pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah daerah atau pegawai rumah sakit milik pemerintah daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 119 tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mengatur bahwa penyaluran Dana BOK tunjangan khusus dilaksanakan secara bulanan, dengan ketentuan penyaluran dilakukan 1 (satu) kali setiap bulan dimana Kementerian Kesehatan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOK Tunjangan Khusus kepada DJPK paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Dalam hal melewati tanggal 15, maka penyaluran dilakukan pada bulan berikutnya.

KPPN Gunungsitoli sebagai Penyalur Dana Transfer Khusus telah menyalurkan tunjangan khusus dokter spesialis ini kepada para dokter yang bekerja di RSUD dr. M. Thomsen Nias, RSUD Nias Selaatan, RSUD Tafaeru Nias Utara dan RS Pratama Kabupaten Nias Barat . Penyaluran ini sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas.

Dampak kebijakan ini akan meningkatkan akses dan kulitas layanan Kesehatan, penurunan angka kematian dan komplikasi, penguatan fasilitas kesehatan setempat dan efisiensi biaya bagi masyarakat serta pemerataan distribusi tenaga medis khususnya di Pulau Nias untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Fairness Treatment Halaman III DIPA TA 2026, Implikasi, dan Langkah Strategis Capaian Optimal

Oleh: Bangun Agustinus Situmorang (PTPN Terampil KPPN Gunungsitoli)

IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dan sebagai pedoman pengelolaan kinerja keuangan yang dikelola oleh satuan kerja. Salah satu indikator penilaian IKPA adalah Deviasi Halaman III DIPA. Halaman III DIPA merupakan kesatuan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang memuat rencana penarikan dana (RPD) dan rencana penerimaan selama satu tahun yang dijabarkan secara bulanan. Dalam paradigma baru pengelolaan keuangan negara, anggaran merupakan rencana yang akan dilaksanakan baik pengeluaran negara maupun penerimaan negara. Oleh karena itu, Halaman III DIPA menjadi bagian yang menentukan waktu rencana tersebut dilaksanakan.

Dalam penilaian IKPA sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga, indikator Deviasi Halaman III DIPA memiliki bobot sebesar 15% dari keseluruhan penilaian IKPA yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator. Indikator Deviasi Halaman III DIPA tidak dapat diremehkan dalam pelaksanaan anggaran. Berdasarkan data historis Halaman III DIPA Tahun Triwulan I 2022 s.d Triwulan I 2026, Indikator Halaman III DIPA menjadi indikator yang selalu memerlukan perhatian khusus dengan tren data sebagai berikut:

Berdasarkan tren di atas, tren Rata-rata nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA dan nilai IKPA di KPPN Gunungsitoli tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Indikator Halaman III DIPA menjadi yang terendah dari semua indikator penilaian IKPA.

Kebijakan Fairness Treatment Nilai Halaman III DIPA pada KPPN Gunungsitoli

Jika ditelisik pada tahun 2024 s.d 2026, terjadi pemberian kebijakan penyesuaian nilai Halaman III DIPA pada Triwulan I yaitu:

• Tahun 2024 : Sebagaimana Nota Dinas nomor ND-330/PB.2/2024 yaitu Penyesuaian Persentase Deviasi Halaman III DIPA Belanja 51 dan 52 periode Maret 2024 menjadi 0%
• Tahun 2025 : Sebagaimana Nota Dinas nomor ND-163/PB.2/2025 yaitu memberikan nilai 100 untuk seluruh penilaian IKPA Triwulan I
• Tahun 2026 : Sebagaimana Nota Dinas nomor ND-392/PB.2/2026 yaitu persentase deviasi tertimbang belanja 51 dan 52 periode Februari dan Maret 2026 dihitung 0%

Dampak penyesuaian Halaman III DIPA, tampak terjadi kenaikan signifikan capaian Indikator Halaman III DIPA pada Triwulan I tahun 2024, 2025, dan 2026 dengan nilai Halaman III DIPA sepanjang tahun 2024 dan 2025 terjaga pada kisaran angka 91 s.d 94. Hal ini cukup kontras jika dibandingkan dengan capaian nilai Halaman III DIPA tahun 2022 dan 2023 dengan capaian pada kisaran 50 s.d 80 dimana tidak terdapat kebijakan fairness treatment pada Triwulan I.

Meskipun pada tahun 2024 diberikan kebijakan Fairness Treatment, nilai Halaman III DIPA pada triwulan I tidak dapat mencapai nilai 100 dikarenakan adanya deviasi pada jenis Belanja 53 yang cukup signifikan (Belanja 53 tidak termasuk jenis belanja yang disesuaikan) karena Belanja Modal tahun 2024 terkonsentrasi hanya pada satker Kementerian Perhubungan untuk Pembangunan konstruksi sehingga tidak terdapat satker yang dapat melakukan penyerapan belanja modal yang tidak dapat diserap satker Kementerian Perhubungan

Perbedaan perhitungan Halaman III DIPA 2022 s.d 2026

Pada tahun 2022 s.d 2023, dasar perhitungan Halaman III DIPA menggunakan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 sedangkan untuk tahun 2024 s.d 2026 dasar perhitungan Halaman III DIPA telah berubah sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024. Perbedaan mencolok dalam perhitungan Halaman III DIPA adalah:

• Pada tahun 2024 s.d 2026, perhitungan Halaman III DIPA telah mencakup proporsi pagu setiap jenis belanja sehingga persentase deviasi Halaman III DIPA setiap jenis belanja disesuaikan dengan porsi pagu jenis belanja terhadap total pagu. Oleh karena itu, perhitungan Deviasi Halaman III DIPA menggunakan rata-rata persentase deviasi tertimbang.
• Pada tahun 2022 s.d 2023, Deviasi Halaman III DIPA dihitung dengan melakukan rata-rata seluruh deviasi pada setiap jenis belanja dengan tidak menghiraukan porsi pagu jenis belanja terhadap total pagu sehingga memberikan ketidakadlian jika jenis belanja dengan pagu kecil namun terdapat deviasi Halaman III DIPA yang tinggi sedangkan terdapat jenis belanja lain dengan pagu yang lebih besar dan Deviasi Halaman III DIPA yang rendah diberikan bobot yang sama dalam rata-rata deviasi.

Implikasi Hasil Fairness Treatment Halaman III DIPA

Berdasarkan tren yang muncul tahun 2024 s.d 2026, bahwa Capaian Nilai Deviasi Halaman III DIPA pada KPPN Gunungsitoli menujukkan tren yang cukup memuaskan dengan capaian pada kisaran angka 90 s.d 100 setiap triwulannya. Adapun implikasi hasil fairness Treatment pada satuan kerja:

1. Perhitungan Halaman III DIPA lebih adil dikarenakan pada Triwulan I/II terdapat Belanja 51 dan 52 untuk pembayaran THR Gaji, THR Tunkin, THR Keagamaan, Gaji-13, dan Tunkin 13 kepada seluruh pegawai mitra KPPN Gunungsitoli yang tidak dapat direncanakan secara tepat sehubungan dengan kebijakan ditetapkan secara nasional melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Memberikan motivasi psikologis pada satuan kerja untuk menjaga Halaman III DIPA untuk tetap dalam koridor tren yang sama dengan capaian Triwulan I. Satuan kerja akan berusaha memperbaiki Halaman III DIPA tetap baik untuk Triwulan II, III, dan IV sehingga nilai IKPA Tahunan tetap terjaga.
3. Tidak terdapat trade-off antara penyerapan anggaran dan Halaman III DIPA terkhusus pada Belanja pegawai (51) dikarenakan telah diakomodir Treshold sebesar 10% dari target normal untuk Triwulan I, II, dan III sehingga target penyerapan belanja 51 untuk masing-masing triwulan secara berurut adalah 10%, 40%, 65%, dan 95% sehingga capaian Penyerapan Anggaran dapat didukung oleh Penyerapan Halaman III DIPA.

Langkah Strategis Capaian Optimal Halaman III DIPA

Dalam mencapai nilai maksimal Halaman III DIPA terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran Halaman III DIPA (revisi kode 315) sesuai jadwal yang ditentukan yaitu 10 hari kerja pertama setiap triwulan dengan batas pemutakhiran Tahun 2026 sebagai berikut:

• Triwulan I : 19 Februari 2026
• Triwulan II : 15 April 2026
• Triwulan III : 14 Juli 2026
• Triwulan IV : 14 Oktober 2026

2. Melakukan identifikasi belanja rutin bulanan, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Pembayaran termin kontrak.
3. Melakukan Rapat Bulanan rencana keuangan dan rencana kegiatan pada seluruh unit teknis sehingga memastikan RPD Bulanan yang telah disusun dapat tercapai sesuai timeline kerja
4. Memastikan penyusunan RPD Bulanan telah memperhatikan target penyerapan anggaran Triwulanan yang ditentukan dalam peraturan Dirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2024
5. Apabila deviasi yang muncul diakibatkan dari hal-hal di luar kendali satker seperti adanya bencana alam atau adanya kebijakan khusus dari pemerintah pusat, satker dapat mengajukan permohonan penyesuaian nilai IKPA kepada KPPN Gunungsitoli yang akan diteruskan ke kantor pusat DJPb.
6. Menggunakan Halaman III DIPA sebagai batas tertinggi penyerapan dengan kelonggaran lebih/kurang deviasi tidak melebih 5%.

Penutup

Halaman III DIPA merupakan salah satu hasil reformasi pengelolaan kas aktif sebagai titik awal perencanaan kas dalam hal ini Rencana Penarikan Dana Bulanan yang disusun oleh satuan kerja berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, satuan kerja diharapkan dapat secara efektif melakukan penyusunan Halaman III DIPA dengan rencana sebenarnya kegiatan yang akan dilaksanakan. Salah satu hasil tinjauan hingga saat ini adalah kualitas perencanaan kas bottom-up (RPD Satker) sangatlah rendah. Oleh karena itu dalam perbaikan perhitungan dan Optimalisasi capaian Halaman III DIPA direkomendasikan:

• Disediakan fitur perekaman daftar kegiatan rutin/belanja rutin yang dilaksanakan satuan kerja pada aplikasi SAKTI
• Alokasi Belanja 51 didasarkan pada data riil jumlah pegawai dikarenakan pada sebagaian satuan kerja pada triwulan I sudah terjadi pagu minus.
• Interkoneksi Halaman III DIPA dengan pagu blokir sehingga ketika pagu diblokir maka Halaman III DIPA pagu blokir dapat dikecualikan.
• Perlu adanya korelasi dampak langsung ke satuan kerja dengan capaian Halaman III DIPA dengan kategori “kurang” sehingga KPPN dapat mendorong perbaikan Halaman III DIPA secara optimal

Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi dari pegawai dan tidak mewakili pandangan dari instansi pegawai.

Belanja Negara Makin Tertib dengan Kartu Kredit Pemerintah

Josua Henriko Tua Sihombing

(Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil, KPPN Tipe A2 Gunungsitoli)

Pendahuluan

Transformasi pengelolaan keuangan negara tidak selalu ditandai oleh lompatan kebijakan yang besar dan dramatik. Dalam praktiknya, perubahan justru sering tumbuh dari penyesuaian-penyesuaian kecil yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Salah satu wujud transformasi tersebut adalah penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yaitu sebuah instrumen yang secara perlahan mengubah cara negara membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di tengah tuntutan publik akan pengelolaan keuangan negara yang semakin transparan dan akuntabel, KKP hadir tidak semata sebagai alat pembayaran nontunai. Lebih dari itu, KKP berfungsi sebagai instrumen pembinaan pelaksanaan anggaran, mendorong perubahan perilaku belanja pemerintah menuju praktik yang lebih tertib, terdokumentasi, dan mudah dipantau sejak awal transaksi.

Dari Praktik Tunai menuju Tata Kelola yang Lebih Modern

Selama bertahun-tahun, belanja operasional pemerintah identik dengan pengelolaan uang tunai melalui mekanisme uang persediaan. Mekanisme ini memang memberikan fleksibilitas, namun juga menyimpan tantangan seperti risiko keamanan, beban administrasi yang tinggi, serta keterbatasan pengawasan transaksi secara real time.

Penerapan Kartu Kredit Pemerintah menjadi penanda pergeseran penting dari praktik tersebut. Melalui pembayaran nontunai, transaksi belanja tidak hanya lebih aman, tetapi juga terekam secara elektronik dan terintegrasi dalam sistem perbendaharaan negara. Setiap transaksi meninggalkan jejak yang dapat dianalisis dan dijadikan dasar evaluasi kebijakan.

Perubahan ini menandai pergeseran paradigma penting yaitu akuntabilitas tidak lagi dibangun di akhir proses, melainkan sejak tahap transaksi dilakukan.

Kartu Kredit Pemerintah sebagai Instrumen Pembinaan Pelaksanaan Anggaran

Secara teknis, Kartu Kredit Pemerintah merupakan kartu kredit korporat yang digunakan satuan kerja untuk membiayai belanja tertentu, khususnya belanja operasional dan perjalanan dinas. Namun dalam kerangka kebijakan perbendaharaan, KKP memiliki fungsi yang jauh lebih strategis.

Setiap transaksi KKP mensyaratkan kepatuhan terhadap ketentuan belanja, ketepatan jenis dan nilai pengeluaran, serta kelengkapan administrasi pertanggungjawaban. Dengan mekanisme ini, satuan kerja tidak hanya melakukan pembayaran, tetapi secara simultan menerapkan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik (good governance).

Belanja negara pun bergerak dari sekadar aktivitas operasional menjadi sebuah proses yang menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab.

Belanja negara pun berkembang dari aktivitas administratif semata menjadi proses pembelajaran yang membentuk disiplin fiskal.

Peran KPPN dalam Mengawal Implementasi KKP

Keberhasilan implementasi KKP tidak dapat dilepaskan dari peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai perpanjangan tangan Bendahara Umum Negara di daerah. Selain menjalankan fungsi layanan pencairan dana, KPPN berperan strategis sebagai pembina dan mitra satuan kerja.

Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis, konsultasi, serta pendampingan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN) memiliki peran kunci dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik melalui analisis lapangan, pemetaan isu, dan penyusunan strategi pembinaan yang berbasis data.

Pendekatan pembinaan yang dikedepankan bukan bersifat korektif semata, melainkan edukatif dan solutif.

Potret Implementasi KKP di Wilayah KPPN Gunungsitoli

Pengalaman implementasi KKP di wilayah KPPN Gunungsitoli memberikan gambaran konkret bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan dalam konteks daerah kepulauan dengan karakteristik geografis dan operasional yang khas. Proses adaptasi terhadap pembayaran nontunai tidak selalu berlangsung mudah, mengingat perbedaan tingkat literasi digital, ketersediaan infrastruktur, serta kebiasaan transaksi tunai yang telah lama berjalan.

Namun demikian, data transaksi periode 2024–2025 menunjukkan bahwa KKP telah dimanfaatkan secara semakin konsisten oleh satuan kerja mitra KPPN Gunungsitoli.

Grafik Nilai dan Jumlah Transaksi KKP KPPN Gunungsitoli (2024–2025)

Grafik memperlihatkan dua indikator utama, yaitu nilai nominal transaksi dan jumlah transaksi KKP. Kedua indikator ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai intensitas dan kualitas pemanfaatan KKP oleh satuan kerja.

Pada tahun 2024, pola transaksi menunjukkan fluktuasi yang relatif wajar dengan kecenderungan stabil. Jumlah transaksi berada pada kisaran menengah, sementara nilai transaksi pada beberapa bulan menunjukkan lonjakan tertentu. Pola ini mencerminkan fase adaptasi dan konsolidasi, di mana satuan kerja mulai menggunakan KKP secara rutin, namun masih didominasi oleh transaksi bernilai relatif besar dan bersifat insidental.

Memasuki tahun 2025, terlihat perubahan yang lebih signifikan. Jumlah transaksi meningkat secara lebih konsisten, terutama pada pertengahan tahun, sementara nilai transaksi tidak selalu mengalami lonjakan yang sebanding. Pola ini mengindikasikan pergeseran cara pemanfaatan KKP: dari transaksi insidental bernilai besar menuju belanja operasional rutin bernilai kecil namun berfrekuensi tinggi.

Dari sudut pandang tata kelola, kondisi ini merupakan sinyal positif. KKP menjalankan fungsinya sebagai pengganti transaksi tunai untuk kebutuhan operasional sehari-hari, sejalan dengan tujuan awal kebijakan.

Perbedaan dinamika antara nilai dan jumlah transaksi juga menegaskan bahwa evaluasi KKP tidak dapat hanya didasarkan pada besaran nominal. Peningkatan jumlah transaksi dengan nilai yang terkendali menunjukkan meningkatnya literasi satuan kerja dan semakin tepatnya penggunaan KKP sesuai peruntukan.

Fluktuasi yang terjadi pada akhir tahun 2025 dapat dipahami dalam konteks siklus anggaran, penyesuaian kebijakan belanja, maupun pola aktivitas satuan kerja menjelang akhir tahun anggaran.

Perspektif PTPN: Data sebagai Instrumen Diagnosis Pembinaan

Bagi PTPN, grafik ini tidak sekadar menampilkan statistik, tetapi berfungsi sebagai instrumen diagnosis pembinaan. Pola transaksi yang terekam memungkinkan PTPN untuk:

• mengidentifikasi karakteristik belanja satuan kerja,
• membedakan satker dengan penggunaan KKP yang masih terbatas dan yang sudah optimal,
• serta merancang pendekatan pembinaan yang lebih tepat sasaran dan berbasis risiko.

Dengan pendekatan berbasis data, fokus pembinaan bergeser dari sekadar mendorong penggunaan KKP menuju penguatan kualitas penggunaan, meliputi ketepatan jenis belanja, kepatuhan terhadap regulasi, dan ketertiban administrasi.

Menumbuhkan Budaya Belanja Negara yang Akuntabel

Ke depan, tantangan implementasi KKP tidak lagi terletak pada pengenalan instrumen, melainkan pada upaya menumbuhkan KKP sebagai bagian dari budaya kerja dalam pelaksanaan anggaran. Sinergi antara satuan kerja, KPPN, dan mitra perbankan menjadi kunci keberlanjutan ekosistem KKP.

Seiring dengan meningkatnya literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi, KKP berpotensi menjadi katalis dalam membangun tata kelola belanja negara yang lebih dewasa, transparan, dan berorientasi pada nilai manfaat.

Penutup

Kartu Kredit Pemerintah menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan keuangan negara dapat dimulai dari langkah yang sederhana, namun dijalankan secara konsisten. Melalui peran aktif KPPN dan PTPN, KKP tidak hanya memodernisasi sistem pembayaran, tetapi juga memperkuat pembinaan pelaksanaan anggaran.

Pengalaman implementasi di KPPN Gunungsitoli menegaskan bahwa dengan pendampingan yang tepat dan analisis berbasis data, kebijakan dapat diterjemahkan secara kontekstual dan berkelanjutan. Pada akhirnya, belanja negara yang tertib dan akuntabel merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

Peran BUMD Sebagai Penggerak Ekonomi Daerah Di Kepulauan Nias

Oleh: Peggy Siahaan (Kepala Seksi VeraKI)

Kepulauan Nias memiliki karakteristik geografis tersendiri dan unik, di balik tantangan wilayah, Kepulauan Nias juga menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur, pembangunan ekonomo dan berbagai tantangan lainnya dengan penyebab terbesar pada sulitnya konektivitas antarwilayah sehingga peningkatan ekonomi kurang optimal. Sektor ekonomi yang menonjol di Kepulauan Nias saat ini dapat dilihat dari perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa. Untuk mendukung peningkatan di sektor tersebut diperlukan peran aktif dan kontribusi langsung pemerintah daerah yang ada di Kepulauan Nias, salah satunya melalui pengembangan potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dengan mengembangkan BUMD yang ada di daerah maka akan menonjolkan posisi strategis daerah sebagai pemegang lembaga usaha yang diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian daerah tersebut. Melalui pengelolaan usaha yang handal dan professional diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sekaligus menambah pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Walaupun pada prosesnya terdapat fakta di lapangan bahwa pengelolaan BUMD di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa permasalahan yang sering ditemui antara lain keterbatasan modal usaha, manajemen yang belum sepenuhnya profesional, serta tata kelola perusahaan yang belum optimal. Dalam beberapa kasus di tingkat nasional, bahkan terdapat BUMD yang mengalami kesulitan keuangan hingga harus menghentikan operasionalnya, atau menghadapi persoalan hukum akibat lemahnya pengawasan dan transparansi.

Sebaliknya, terdapat pula sejumlah BUMD yang berhasil menunjukkan kinerja yang baik dan memberikan kontribusi signifikan bagi daerahnya. Keberhasilan tersebut umumnya ditopang oleh penerapan prinsip Good Corporate Governance, profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan, serta pemilihan sektor usaha yang sesuai dengan potensi daerah. Oleh karena itu, penguatan tata kelola BUMD menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kinerja perusahaan daerah.

Saat ini BUMD yang beroperasi di wilayah Kepulauan Nias saat ini berjumlah dua entitas, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Ya’ahowu Kabupaten Nias dan Perumda Air Minum Tirta Umum Kabupaten Nias. Kedua BUMD tersebut berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Nias dan berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi serta pelayanan publik di wilayah Kepulauan Nias. Kedua BUMD tersebut memiliki peran yang berbeda sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Perumda Pasar Ya’ahowu Kabupaten Nias bergerak di bidang pengelolaan pasar daerah. Melalui pengelolaan fasilitas pasar yang tertib dan terorganisir, Perumda ini bertugas menyediakan sarana perdagangan bagi masyarakat, khususnya pedagang kecil dan menengah. Selain meningkatkan kenyamanan aktivitas jual beli, pengelolaan pasar yang baik juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas perdagangan di daerah

Sementara itu, Perumda Air Minum Tirta Umum Kabupaten Nias bergerak di bidang penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat. Perusahaan daerah ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan akses air minum yang layak dan berkelanjutan. Ketersediaan layanan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendukung perkembangan sektor ekonomi seperti perdagangan, jasa, dan pariwisata.

Keberadaan BUMD pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini karena BUMD merupakan badan usaha milik pemerintah daerah yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari penyertaan modal daerah. Apabila BUMD mampu menghasilkan keuntungan dari kegiatan usahanya, maka sebagian laba tersebut dapat disetorkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dividen sebagai salah satu sumber PAD. Selain itu, aktivitas usaha BUMD juga dapat memberikan kontribusi tidak langsung terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Melalui pengelolaan yang baik, BUMD diharapkan tidak hanya menjadi entitas bisnis milik pemerintah daerah, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal yang mampu mendorong kemajuan wilayah Kepulauan Nias secara berkelanjutan.

SPM LS Non Belanja Pegawai

Urgensi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam Menjawab Ketimpangan Infrastruktur dan Akselerasi Pembangunan di Kepulauan Nias

Oleh : Bintang Pratama Ginting

Kepulauan Nias sebagai wilayah kepulauan yang berada di sebelah barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, menghadapi tantangan geografis dan struktural yang signifikan dalam upaya mengejar ketertinggalan pembangunan di tingkat nasional. Sebagai daerah yang masuk dalam kategori Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), ketergantungan pemerintah daerah pada 5 (lima) kabupaten/ kota se-Kepulauan Nias terhadap dukungan pendanaan pemerintah pusat berupa Transfer ke Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menjadi faktor penentu yang sangat vital. Keterbatasan kapasitas fiskal di wilayah Nias, yang mayoritas masih tergolong rendah, menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencukupi untuk mendanai pembangunan infrastruktur strategis secara mandiri. Oleh sebab itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menjadi instrumen krusial dalam menyediakan pendanaan untuk pembangunan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pemanfaatan dana tersebut mencakup pembukaan aksesibilitas transportasi di wilayah terpencil, penyediaan sarana pendidikan yang representatif bagi siswa di kawasan pedalaman, hingga penyediaan fasilitas kesehatan seperti pembangungan Rumah Sakit, puskesmas, dan alat medis modern yang diharapkan mampu menekan angka kematian seperti  stroke, jantung, kanker, gagal ginjal, serta kematian ibu dan anak.

Namun, di balik perannya yang strategis, implementasi DAK Fisik di Kepulauan Nias harus berhadapan dengan kondisi alam yang ekstrem dan karakteristik wilayah yang unik dibandingkan dengan daratan Sumatera lainnya. Kondisi topografi pulau Nias yang didominasi perbukitan dan pegunungan terjal serta karakteristik tanah yang tidak stabil dan rawan longsor menimbulkan risiko teknis yang signifikan bagi durabilitas konstruksi fisik. Masalah logistik juga menjadi tantangan bagi pulau Nias, sebagai wilayah yang tidak berada pada daratan utama pulau Sumatera sehingga memicu timbulnya disparitas harga material konstruksi seperti semen, besi, dan aspal. Hal ini dikarena karena tingginya biaya distribusi menggunakan moda transportasi laut dari daratan utama. Sehingga diperlukan strategi perencanaan dan penganggaran yang lebih presisi dan efisien

Di samping kendala geografis tersebut, aspek manajerial juga menjadi faktor penghambat dalam realisasi proyek infrastruktur di Kepulauan Nias. Kendala tersebut seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) teknis yang kompeten di tingkat daerah untuk menyusun perencanaan atau Detail Engineering Design (DED) yang akurat sehingga sering kali berujung pada revisi anggaran di tengah jalan yang secara otomatis membuang waktu pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya, fenomena pengerjaan proyek di akhir tahun anggaran juga masih menjadi pola yang berulang, yang dapat menimbulkan tidak tercapainya target penyerapan dan progress capaian output pembangunan DAK Fisik yang berisiko menyebabkan dana tersebut "hangus" dan tidak tersalurkan sepenuhnya jika tidak memenuhi syarat salur sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merepresentasikan instrumen strategis yang bukan sekadar alokasi nominal dalam postur APBD, mengingat peran krusialnya dalam mengentaskan diskonektivitas wilayah di Kepulauan Nias. Di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah, alokasi ini menjadi pilar utama dalam mereduksi ketimpangan infrastruktur yang menghambat akselerasi ekonomi. Kendati demikian, karakteristik topografi perbukitan yang curam, kerentanan struktur tanah, serta disparitas biaya logistik menegaskan bahwa implementasi pembangunan di wilayah ini memerlukan pendekatan khusus. Efektivitas DAK Fisik sangat bergantung pada sinkronisasi antara perencanaan yang matang, pengawasan ketat dari Inspektorat, dan regulasi yang mempertimbangkan indeks kemahalan wilayah, sehingga eksistensi DAK Fisik tidak hanya menjadi formalitas administratif tanpa memberikan perubahan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Implementasi DAK Fisik diharapkan mampu menjadi katalisator strategis dalam mengejar pembangunan infrastruktur dan meningkatkan aksesibilitas layanan dasar di Kepulauan Nias. Melalui tata kelola yang adaptif dan dukungan regulasi yang mengakomodasi karakteristik geografis kepulauan, penggunaan alokasi anggaran ini diarahkan untuk membangun infrastruktur yang berdaya tahan tinggi demi menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal. Pada akhirnya, optimalisasi DAK Fisik menjadi fondasi krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah kepulauan Nias.