Transfer ke Daerah (TKD) merupakan komponen belanja negara yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah otonom untuk mendanai urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, KPPN memiliki kewenangan untuk menyalurkan Dana Desa dan DAK Fisik setelah pemerintah daerah memenuhi dokumen syarat salur dan menyampaikannya melalui aplikasi OMSPAN TKD. Mendorong percepatan penyampaian dokumen syarat tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gunungsitoli melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Nias Selatan, Kepala BPKPD, dan operator penyalur DAK Fisik. Kunjungan ini merupakan upaya KPPN Gunungsitoli untuk mengawal penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) agar berjalan efektif, akuntabel, dan tepat waktu, serta memaksimalkan dampak fiskal bagi perekonomian daerah.

      Dalam kesempatan ini, Plt. Kepala KPPN Gunungsitoli, Bagong Iswanto, menekankan peran KPPN sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai penyalur dana APBN, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah. Melalui perannya sebagai TREFA (Treasury Operation, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor), KPPN memberikan asistensi teknis, konsultasi kebijakan fiskal, serta solusi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, disampaikan beberapa poin strategis terkait progres penyaluran Transfer ke Daerah pada Kabupaten Nias Selatan khususnya DAK Fisik dan Dana, yaitu :

• Alokasi pagu Transfer Ke Daerah pada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 sebesar Rp1,379 Miliar mengalami penurunan sebesar 7,68% jika dibandingkan dengan pagu Tahun 2024.
• Pagu DAK Fisik yang dialokasikan pada Tahun 2025 sebesar Rp25,96 Miliar yang dialokasi untuk 4 (empat) bidang yaitu sanitasi, pendidikan, kesehatan & KB, serta bidang air minum. Sampai dengan 16 November 2025, sudah tersalurkan sebesar Rp16,15 Miliar (75,70%).
• Selanjutnya, untuk Dana Desa Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp386,46 Miliar untuk 459 Desa. Hingga pertengahan November, penyaluran Dana Desa Tahap II (earmark) baru tersalur pada 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Desa dengan total nilai penyaluran sebesar Rp17,77 Miliar.

      KPPN menghimbau agar Pemerintah Daerah melakukan percepatan pemenuhan dokumen syarat penyaluran pada kesempatan pertama sebelum batas waktu yang ditentukan untuk menghindari terjadinya penumpukan akses pada aplikasi OM SPAN TKD serta memastikan tidak adanya bidang ataupun desa yang mengalami gagal salur sehingga dana transfer tersebut dapat optimali digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat

      Selanjutnya, Wakil Bupati Nias Selatan, Yusuf Nache, menyampaikan apresiasi atas pendampingan teknis dan koordinasi yang dilakukan KPPN Gunungsitoli. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi ini mempercepat pemerintah daerah untuk merealisasikan anggaran sehingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat segera dilaksanakan. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memenuhi dokumen syarat salur Dana Desa dan DAK Fisik sebelum batas waktu yang ditentukan.

      Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen bersama antara KPPN Gunungsitoli dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga penyaluran TKD dapat memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Pulau Nias khusunya pada Kabupaten Nias Selatan.

Penulis: Bintang Pratama Ginting/ KPPN Gunungsitoli

Menghadapi akhir Tahun Anggaran 2025, Satker perlu menyiapkan langkah-langkah penting agar pelaksanaan anggaran berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan dalam PER-17/PB/2025. Berikut poin-poin utama yang harus diperhatikan:

1. Pengelolaan dan Pendaftaran Kontrak

• Pastikan semua kontrak didaftarkan ke KPPN sesuai batas waktu (s.d. 23 Desember 2025 untuk kontrak Desember).
• Siapkan dokumen pendukung: kontrak, adendum (jika ada), BAST/BAPP, jadwal pekerjaan, dan data supplier.
• Jika terlambat → sertakan surat pernyataan alasan keterlambatan.

2. Pengajuan SPM Gaji dan Tunjangan

• Gaji Januari 2026 (termasuk PPNPN dan PPPK Januari) diajukan 1–8 Desember 2025.
• Tunjangan kinerja tanggal 1 Januari 2026 diajukan paling lambat 19 Desember 2025.
• Semua SPM diberi tanggal 1 Januari 2026.

3. Pembayaran Uang Makan & Lembur Desember

• Dibayarkan melalui mekanisme UP/TUP Tunai.
• SPM-UP/TUP Tunai terakhir 5 Desember 2025 (SP2D selambatnya 9 Desember).
• Jika tanpa UP atau tanpa bendahara → gunakan mekanisme LS dengan SPTJM untuk periode 16–31 Desember.

4. SPM Non-Kontraktual Lainnya

• Honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN (selain gaji Januari) diajukan 1–12 Desember 2025.
• SP2D terakhir 16 Desember 2025.
• Untuk pembayaran bulan Desember → lampirkan SPTJM.

5. SPM Kontraktual

• Pengajuan SPM kontraktual mengikuti jadwal ketat berdasarkan tanggal BAST/BAPP.
• Penyelesaian SP2D terakhir 30 Desember 2025.
• Pastikan dokumen kontrak lengkap untuk menghindari penolakan.

6. SPM Penampungan (RPATA)

Untuk pekerjaan yang:

• diperkirakan selesai 23–31 Desember, atau
• belum selesai dan diberikan kesempatan penyelesaian,

Satker mengajukan SPM Penampungan ke RPATA pada 17–23 Desember 2025.

7. UP/TUP dan Pertanggungjawaban

• Pastikan seluruh GUP, GUP Nihil, PTUP, dan UP dipertanggungjawabkan tepat waktu.
• Cek kesesuaian dengan pagu dan pastikan tidak ada pengeluaran yang belum dibukukan.

8. Rekonsiliasi dan Pelaporan

• Selesaikan rekonsiliasi internal SAKTI dan rekonsiliasi dengan KPPN (tidak boleh ada selisih/TDK).
• Pastikan SHR dapat diterbitkan tepat waktu.
• LPJ Bendahara dikirim sesuai batas layanan KPPN.

9. Monitoring Pagu dan Realisasi

• Lakukan monitoring realisasi dan sisa pagu secara rutin melalui SAKTI/OM SPAN.
• Pastikan tidak ada revisi anggaran yang tertinggal atau belum diinput.
• Sesuaikan RPD harian agar tidak menghambat pencairan.

Kesimpulan

Satker harus mempersiapkan dokumen, kontrak, SPM, pertanggungjawaban, rekonsiliasi, dan monitoring anggaran secara lebih awal. Disiplin terhadap jadwal KPPN dan ketentuan PER-17/PB/2025 adalah kunci kelancaran pelaksanaan anggaran akhir tahun.

Sejalan dengan perkembangan tugas dan fungsi pada instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan di daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli sebagai salah satu representasi Kementerian Keuangan di Kepulauan Nias memiliki peran strategis tidak hanya sebagai Treasurer yang melaksanakan proses pelaksanaan dan penatausahaan APBN di daerah, tetapi juga berperan sebagai Financial Advisor (FA) yang memberikan pertimbangan strategis kepada stakeholders, meliputi central, local, dan special mission advisory.

Memperhatikan peran strategis KPPN Gunungsitoli sebagai Treasury dan Financial Advisor di Kepulauan Nias, maka Kepala KPPN Gunungsitoli, Yanti Juliana, melaksanakan audiensi dengan salah satu Kepala Daerah di wilayah kerjanya yaitu Bupati Nias Barat pada Rabu (14/05/2025). Audiensi dilaksanakan untuk meningkatkan kolaborasi dan kerja sama antara KPPN Gunungsitoli sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat.

Audiensi strategis dilaksanakan di Ruang Kerja Bupati Nias Barat dan dihadiri oleh Bupati Nias Barat, Bapak Eliyunus Waruwu, Sekda Nias Barat, Asisten I, Kepala BPKPD, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Kesehatan, Sekdis Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan beberapa jajaran OPD lainnya beserta Tim KPPN Gunungsitoli.

Dalam kesempatan ini, Kepala KPPN Gunungsitoli menyampaikan besaran alokasi transfer ke daerah di Kabupaten Nias Barat di tahun 2025 dan progres penyalurannya hingga saat ini. Dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait kendala dan hambatan di Pemkab Nias Barat, khususnya dalam penyaluran dana DAK Fisik dan Dana Desa sekaligus penyelesaian kendala-kendala tersebut. Dengan demikian diharapkan dana APBN yang disalurkan ke Kabupaten Nias Barat dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran.

Melalui audiensi strategis ini, KPPN Gunungsitoli dan Pemkab Nias Barat berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam memajukan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Nias Barat melalui akselerasi penyaluran transfer ke daerah.

Penulis: Dina Krisnawati Sibarani/KPPN Gunungsitoli

      Sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah yang sudah memasuki periode triwulan IV 2025, KPPN Gunungsitoli sebagai Penyalur Dana Transfer ke Daerah melakukan kunjungan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat dalam rangka akselerasi penyaluran dana transfer ke daerah khususnya penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sehubungan dengan semakin dekatnya batas waktu pemenuhan syarat penyaluran DAK Fisik Tahap III sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/MK/PK/2025 yaitu tanggal 22 Desember 2025 pukul 17.00 WIB dan Dana Desa Tahap II yang diterima paling lambat tanggal 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB.

      Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Para Pejabat, serta Operator Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada Kabupaten Nias Barat. Fokus pembahasan pada kegiatan ini meliputi update progres penyiapan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

      Dalam kesempatan ini, Bapak Pirhot Hutauruk selaku Kepala Seksi Bank KPPN Gunungsitoli, menyampaikan terkait progres penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada Pemerintah Daerah Nias Barat. Secara umum, untuk panyaluran DAK Fisik Tahap I danTahap II pada Kabupaten Nias Barat tidak terdapat kendala berarti. Pemerintah daerah telah menyampaikan persyaratan penyaluran sebelum batas waktu yang ditentukan. Namun, untuk memastikan penyaluran DAK Fisik Tahap III dapat berjalan dengan baik, pemerintah daerah tetap perlu melakukan pemantauan yang intensif dan berkoordinasi dengan vendor terkait dengan kegiatan pembangunan fisik guna memastikan progres prestasi pekerjaan telah sesuai dengan persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap III. Mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat termasuk Pemerintah Daerah yang memperoleh alokasi anggaran DAK Fisik yang terbesar se-Indonesia yang digunakan salah satunya untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nias Barat.

      Menjadi fokus pembahasan dalam monev ini adalah terkait penyaluran Dana Desa Tahap II yang dirasa belum optimal dalam menyampaikan syarat penyaluran. Bapak Pirhot Hutauruk menekankan pentingnya  membangun sinergi, komunikasi, dan koordinasi yang berkelanjutan dalam pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa 2025, baik antara KPPN dan Pemerintah Daerah maupun di lingkungan internal Pemda, yaitu antara BPKPD, OPD/Dinas pengelola kegiatan DAK Fisik, Inspektorat, dan Desa. Melalui koordinasi ini, KPPN Gunungsitoli berharap Pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat dapat segera menyelesaikan pemenuhan syarat penyaluran sebelum tenggat waktu untuk menghindari terjadinya penumpukan akses pada aplikasi.

      Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah yang memiliki peran strategis sebagai Financial Advisor bagi pemerintah daerah, KPPN Gunungsitoli berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam memajukan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Nias Barat melalui akselerasi penyaluran transfer ke daerah. Dengan demikian diharapkan dana APBN yang disalurkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat dapat memberikan manfaat dan dampak yang optimal bagi Pemda dan masyarakat apabila disalurkan dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Penulis: Bintang Pratama Ginting/ KPPN Gunungsitoli

Sejalan dengan perkembangan tugas dan fungsi pada instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan di daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli sebagai salah satu representasi Kementerian Keuangan di Kepulauan Nias memiliki peran strategis tidak hanya sebagai Treasurer yang melaksanakan proses pelaksanaan dan penatausahaan APBN di daerah, tetapi juga berperan sebagai Financial Advisor (FA) yang memberikan pertimbangan strategis kepada stakeholders, meliputi central, local, dan special mission advisory.

Memperhatikan peran strategis KPPN Gunungsitoli sebagai Treasurer dan Financial Advisor di Kepulauan Nias, maka Kepala KPPN Gunungsitoli, Yanti Juliana, kembali melaksanakan audiensi dengan salah satu Kepala Daerah di wilayah kerjanya yaitu Bupati Nias Selatan yang diwakilkan oleh Sekda pada Senin (26/05/2025) serta mengunjungi Kejaksaan Negeri Nias Selatan pada Selasa (27/05/2025).

Audiensi strategis dengan Pemda Nias Selatan dilaksanakan di Ruang Kerja Sekda Kabupaten Nias Selatan dan dihadiri oleh Sekda Bupati Nias Selatan, Ikhtiar Duha dan Kepala BPKPD Aferili Harita, PIC DAK Fisik dan Dana Desa beserta Tim KPPN Gunungsitoli. Audiensi berjalan dengan baik dan Pemda Nias Selatan maupun KPPN Gunungsitoli, berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi dalam mengawal penyaluran Transfer ke Daerah yang lebih optimal khususnya penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Selanjutnya, Yanti beserta tim juga mengunjungi Kejari Nias Selatan sebagai salah satu mitra kerja yang potensial dalam mendukung peningkatan kinerja anggaran, khususnya implementasi digitalisasi belanja pemerintah. Kunjungan disambut baik oleh Kejari Nias Selatan dan diskusi dihadiri oleh Kepala Kejari Nias Selatan, Rabani Meryanto Halawa, pejabat pengelola keuangan Kejari Nias Selatan dan tim KPPN Gunungsitoli. Kunjungan dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait dengan kinerja pelaksanaan anggaran dan implementasi cashless society belanja pemerintah dengan menggunakan digipay, kartu kredit pemerintah, dan CMS. Dalam diskusi, Kejari Nias Selatan menyampaikan komitmen untuk semakin meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran khususnya penggunaan transaksi digital untuk belanja pemerintah yang lebih berkualitas dan akuntabel.

Melalui audiensi strategis serta monev pelaksanaan anggaran ini, KPPN Gunungsitoli, Pemkab Nias Selatan dan Kejari Nias Selatan berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam memajukan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan melalui akselerasi penyaluran transfer ke daerah dan implementasi cashless society dalam belanja pemerintah. Diharapkan dengan komunikasi yang terjalin dapat memberikan manfaat dan nilai tambah baik bagi KPPN Gunungsitoli sebagai financial advisor di daerah maupun bagi stakeholder sebagai mitra dalam pelaksanaan anggaran pemerintah sehingga uang APBN yang dikelola dapat berdampak secara langsung bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Dina Krisnawati Sibarani/KPPN Gunungsitoli

KPPN Gunungsitoli kembali menggelar Press Release APBN Periode Januari 2025, analisis data ekonomi regional, penyampaian penghargaan atas kinerja stakeholder KPPN Gunungsitoli pada periode semester II tahun anggaran 2024, penandatanganan perjanjian kerja sama dengan BPS se-Kepulauan Nias, sosialisasi anti korupsi, sekaligus sosialisasi aplikasi Info BMKG (20/02/2025). Pada kesempatan ini, KPPN Gunungsitoli berkolaborasi bersama KP2KP Gunungsitoli, BPS Kabupaten Nias, dan Stasiun Meteorologi Binaka untuk memaparkan materi terkait penerimaan perpajakan, analisis ekonomi regional, dan info cuaca melalui gadget. Dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi anggaran 2025, kegiatan pada hari ini dilaksanakan secara hybrid yaitu secara daring melalui Ms Teams dan luring di Aula KPPN Gunungsitoli.

Dalam paparannya, Ibu Yanti menyampaikan bahwa pagu anggaran tahun 2025 menurun sebesar Rp389M atau 7.13% dibandingkan tahun 2024 dengan realisasi belanja tahun 2025 mencapai 7,97%, tumbuh 8,65% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Hingga Januari 2025, realisasi belanja K/L mencapai 3,77% dan realisasi belanja TKD mencapai 8,33% sedangkan pada Januari 2024 realisasi belanja K/L mencapai 2,16% dan realisasi belanja TKD mencapai 7,53%. Kemudian untuk transfer ke daerah, realisasi belanja TKD sampai dengan 31 Januari 2025 mencapai 8,33% dari pagu, tumbuh 9,20% dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Secara keseluruhan, pagu belanja TKD tahun 2025 mencapai 92% dari keseluruhan pagu belanja yang disalurkan di Kepulauan Nias, sedangkan 8% merupakan pagu belanja pemerintah pusat Porsi pagu belanja TKD tahun 2025 meningkat bila dibandingkan dengan porsi pagu belanja TKD tahun 2024 yang mencapai 86%. Ibu Yanti juga menyampaikan realisasi PNBP hingga Januari 2025 didominasi oleh bidang pelayanan yaitu Rp1,13M.

Kepala KP2KP Gunungsitoli, Pak Arief Hakim Lubis menyampaikan bahwa PPN dan PPnBM adalah jenis pajak dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak di Kepulauan Nias per Januari 2025. Secara persentase, Kota Gunungsitoli mengalami kenaikan realisasi hingga 103,40% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Nias Utara dan Nias Barat juga mengalami kenaikan masing-masing 22,35% dan 20,44%. Sedangkan, Nias dan Nias Selatan mengalami penurunan masing-masing -63,2% dan -36,7%.

Sementara itu Kepala BPS Kabupaten Nias, Pak Puguh Setiandono memaparkan bahwa kontribusi sektoral terhadap PDRB ADHB di Kepulauan Nias didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kemudian terkait investasi, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kepulauan Nias pada tahun 2024 didominasi oleh Kota Gunungsitoli dengan angka mencapai Rp34,7M serta penanaman modal asing (PMA) didominasi oleh Kabupaten Nias Selatan dengan angka mencapai Rp21,9M.

Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi pengenalan aplikasi Info BMKG oleh Kepala Stasiun Meteorologi Binaka, Pak Charles Siregar. Beliau menyampaikan bahwa mengetahui informasi cuaca menjadi penting dalam kehidupan karena dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Aplikasi Info BMKG dapat menjadi solusi untuk masyarakat luas memuat berbagai informasi seperti cuaca, iklim, gempa bumi, dan sebagainya.

Setelah penyampaian seluruh materi, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan BPS se-Kepulauan Nias sebagai komitmen bersama untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan data APBN dan PDRB, serta analisis ekonomi. Mengakhiri kegiatan hari ini, KPPN Gunungsitoli memberikan penghargaan kepada stakeholder-stakeholder atas kinerja anggaran periode semester II tahun anggaran 2024. Adapun beberapa kategori yang diapresiasi yaitu bank mitra terbaik dalam mendukung transaksi digital, pemerintah daerah tercepat dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, satuan kerja dengan kinerja terbaik dalam digipay, KKP, rekonsiliasi, LPJ bendahara pengeluaran, laporan keuangan, dan IKPA dengan kategori pagu kecil, sedang, besar. Selain unit, KPPN Gunungsitoli juga menyampaikan apresiasi kepada bendahara pengeluaran teladan serta KPA inspiratif.

Penulis: Dina Krisnawati Sibarani/KPPN Gunungsitoli