Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah Kepulauan Nias, melalui kontribusinya dalam penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, serta menjaga daya beli masyarakat. Dalam kerangka kebijakan fiskal, penguatan UMKM sejalan dengan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata melalui optimalisasi belanja pemerintah. Belanja negara tidak hanya berfungsi sebagai stimulus ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas manfaat pembangunan, termasuk bagi pelaku UMKM di daerah.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melalui KPPN Gunungsitoli berperan dalam mendorong efektivitas pelaksanaan belanja pemerintah agar memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi daerah. Salah satu bentuk implementasi peran tersebut adalah melalui dukungan terhadap pemberdayaan UMKM, khususnya dalam mendorong pemanfaatan produk UMKM dalam belanja satuan kerja, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan ekosistem transaksi keuangan pemerintah yang modern dan digital. Dalam rangka pemberdayaan UMKM tersebut, KPPN Gunungsitoli telah melaksanakan kegiatan pembinaan serta pendampingan terhadap UD. Lisna sebagai UMKM binaan di wilayah kerjanya.

Kegiatan pembinaan dan pendampingan dilaksanakan pada Senin, 30 Maret 2026 melalui kunjungan (on site) ke rumah produksi UD. Lisna dan berdiskusi langsung dengan pelaku usaha yaitu Ibu Filiati Gulo guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi usaha, potensi pengembangan produk, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam operasional usaha. Dalam pendampingan tersebut, KPPN Gunungsitoli memberikan edukasi terkait pentingnya pengelolaan keuangan usaha yang tertib, sederhana, dan akuntabel sebagai prasyarat agar UMKM mampu memenuhi kebutuhan pasar, termasuk kebutuhan belanja pemerintah. Selain itu, KPPN Gunungsitoli juga mendorong agar UD. Lisna meningkatkan pemanfaatan transaksi keuangan non-tunai atau digitalisasi pembayaran (cashless) serta pemasaran produk yang dilakukan secara online (facebook, instagram, whatsapp, dan shopee) sebagai bagian dari upaya untuk mendukung implementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kesiapan pelaku UMKM untuk terlibat dalam ekosistem belanja pemerintah.

Hasil dari kegiatan pembinaan dan pendampingan tersebut tercermin pada kinerja usaha UD. Lisna yang menunjukkan perkembangan positif, ditandai dengan peningkatan omset penjualan, khususnya pada momen Hari Raya Lebaran. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk keripik olahan khas Nias yang diproduksi oleh UD. Lisna (keripik pisang, keripik ubi, bubuk jahe merah, dan virgin coconut oil (VCO)), yang dijadikan sebagai oleh-oleh oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UD. Lisna memiliki kualitas produk dan daya saing yang baik, sehingga berpotensi untuk terus dikembangkan dan didorong agar dapat mendukung perputaran ekonomi daerah, termasuk melalui keterlibatan dalam aktivitas belanja pemerintah.

Jika sobat UMKM penasaran bisa langsung datang ke UD. Lisna yang beralamat di Jl. Fondako Gunungsitoli Barat atau dapat menghubungi nomor whatsapp  0813-6297-3637  agar UMKM di Pulau Nias naik kelas serta meningkatkan perekonomian sektor rill di Pulau Nias khususnya di Gunungsitoli.

Penulis: Bintang Pratama Ginting/ KPPN Gunungsitoli

      Sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah yang sudah memasuki periode triwulan IV 2025, KPPN Gunungsitoli sebagai Penyalur Dana Transfer ke Daerah melakukan kunjungan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat dalam rangka akselerasi penyaluran dana transfer ke daerah khususnya penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sehubungan dengan semakin dekatnya batas waktu pemenuhan syarat penyaluran DAK Fisik Tahap III sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/MK/PK/2025 yaitu tanggal 22 Desember 2025 pukul 17.00 WIB dan Dana Desa Tahap II yang diterima paling lambat tanggal 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB.

      Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Para Pejabat, serta Operator Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada Kabupaten Nias Barat. Fokus pembahasan pada kegiatan ini meliputi update progres penyiapan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

      Dalam kesempatan ini, Bapak Pirhot Hutauruk selaku Kepala Seksi Bank KPPN Gunungsitoli, menyampaikan terkait progres penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada Pemerintah Daerah Nias Barat. Secara umum, untuk panyaluran DAK Fisik Tahap I danTahap II pada Kabupaten Nias Barat tidak terdapat kendala berarti. Pemerintah daerah telah menyampaikan persyaratan penyaluran sebelum batas waktu yang ditentukan. Namun, untuk memastikan penyaluran DAK Fisik Tahap III dapat berjalan dengan baik, pemerintah daerah tetap perlu melakukan pemantauan yang intensif dan berkoordinasi dengan vendor terkait dengan kegiatan pembangunan fisik guna memastikan progres prestasi pekerjaan telah sesuai dengan persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap III. Mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat termasuk Pemerintah Daerah yang memperoleh alokasi anggaran DAK Fisik yang terbesar se-Indonesia yang digunakan salah satunya untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nias Barat.

      Menjadi fokus pembahasan dalam monev ini adalah terkait penyaluran Dana Desa Tahap II yang dirasa belum optimal dalam menyampaikan syarat penyaluran. Bapak Pirhot Hutauruk menekankan pentingnya  membangun sinergi, komunikasi, dan koordinasi yang berkelanjutan dalam pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa 2025, baik antara KPPN dan Pemerintah Daerah maupun di lingkungan internal Pemda, yaitu antara BPKPD, OPD/Dinas pengelola kegiatan DAK Fisik, Inspektorat, dan Desa. Melalui koordinasi ini, KPPN Gunungsitoli berharap Pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat dapat segera menyelesaikan pemenuhan syarat penyaluran sebelum tenggat waktu untuk menghindari terjadinya penumpukan akses pada aplikasi.

      Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah yang memiliki peran strategis sebagai Financial Advisor bagi pemerintah daerah, KPPN Gunungsitoli berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam memajukan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Nias Barat melalui akselerasi penyaluran transfer ke daerah. Dengan demikian diharapkan dana APBN yang disalurkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat dapat memberikan manfaat dan dampak yang optimal bagi Pemda dan masyarakat apabila disalurkan dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Penulis: Bintang Pratama Ginting/ KPPN Gunungsitoli

Sejalan dengan perkembangan tugas dan fungsi pada instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan di daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli sebagai salah satu representasi Kementerian Keuangan di Kepulauan Nias memiliki peran strategis tidak hanya sebagai Treasurer yang melaksanakan proses pelaksanaan dan penatausahaan APBN di daerah, tetapi juga berperan sebagai Financial Advisor (FA) yang memberikan pertimbangan strategis kepada stakeholders, meliputi central, local, dan special mission advisory.

Memperhatikan peran strategis KPPN Gunungsitoli sebagai Treasurer dan Financial Advisor di Kepulauan Nias, maka Kepala KPPN Gunungsitoli, Yanti Juliana, kembali melaksanakan audiensi dengan salah satu Kepala Daerah di wilayah kerjanya yaitu Bupati Nias Selatan yang diwakilkan oleh Sekda pada Senin (26/05/2025) serta mengunjungi Kejaksaan Negeri Nias Selatan pada Selasa (27/05/2025).

Audiensi strategis dengan Pemda Nias Selatan dilaksanakan di Ruang Kerja Sekda Kabupaten Nias Selatan dan dihadiri oleh Sekda Bupati Nias Selatan, Ikhtiar Duha dan Kepala BPKPD Aferili Harita, PIC DAK Fisik dan Dana Desa beserta Tim KPPN Gunungsitoli. Audiensi berjalan dengan baik dan Pemda Nias Selatan maupun KPPN Gunungsitoli, berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi dalam mengawal penyaluran Transfer ke Daerah yang lebih optimal khususnya penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Selanjutnya, Yanti beserta tim juga mengunjungi Kejari Nias Selatan sebagai salah satu mitra kerja yang potensial dalam mendukung peningkatan kinerja anggaran, khususnya implementasi digitalisasi belanja pemerintah. Kunjungan disambut baik oleh Kejari Nias Selatan dan diskusi dihadiri oleh Kepala Kejari Nias Selatan, Rabani Meryanto Halawa, pejabat pengelola keuangan Kejari Nias Selatan dan tim KPPN Gunungsitoli. Kunjungan dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait dengan kinerja pelaksanaan anggaran dan implementasi cashless society belanja pemerintah dengan menggunakan digipay, kartu kredit pemerintah, dan CMS. Dalam diskusi, Kejari Nias Selatan menyampaikan komitmen untuk semakin meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran khususnya penggunaan transaksi digital untuk belanja pemerintah yang lebih berkualitas dan akuntabel.

Melalui audiensi strategis serta monev pelaksanaan anggaran ini, KPPN Gunungsitoli, Pemkab Nias Selatan dan Kejari Nias Selatan berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam memajukan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan melalui akselerasi penyaluran transfer ke daerah dan implementasi cashless society dalam belanja pemerintah. Diharapkan dengan komunikasi yang terjalin dapat memberikan manfaat dan nilai tambah baik bagi KPPN Gunungsitoli sebagai financial advisor di daerah maupun bagi stakeholder sebagai mitra dalam pelaksanaan anggaran pemerintah sehingga uang APBN yang dikelola dapat berdampak secara langsung bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Dina Krisnawati Sibarani/KPPN Gunungsitoli

      Transfer ke Daerah (TKD) merupakan komponen belanja negara yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah otonom untuk mendanai urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, KPPN memiliki kewenangan untuk menyalurkan Dana Desa dan DAK Fisik setelah pemerintah daerah memenuhi dokumen syarat salur dan menyampaikannya melalui aplikasi OMSPAN TKD. Mendorong percepatan penyampaian dokumen syarat tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gunungsitoli melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Nias Selatan, Kepala BPKPD, dan operator penyalur DAK Fisik. Kunjungan ini merupakan upaya KPPN Gunungsitoli untuk mengawal penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) agar berjalan efektif, akuntabel, dan tepat waktu, serta memaksimalkan dampak fiskal bagi perekonomian daerah.

      Dalam kesempatan ini, Plt. Kepala KPPN Gunungsitoli, Bagong Iswanto, menekankan peran KPPN sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai penyalur dana APBN, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah. Melalui perannya sebagai TREFA (Treasury Operation, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor), KPPN memberikan asistensi teknis, konsultasi kebijakan fiskal, serta solusi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, disampaikan beberapa poin strategis terkait progres penyaluran Transfer ke Daerah pada Kabupaten Nias Selatan khususnya DAK Fisik dan Dana, yaitu :

• Alokasi pagu Transfer Ke Daerah pada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 sebesar Rp1,379 Miliar mengalami penurunan sebesar 7,68% jika dibandingkan dengan pagu Tahun 2024.
• Pagu DAK Fisik yang dialokasikan pada Tahun 2025 sebesar Rp25,96 Miliar yang dialokasi untuk 4 (empat) bidang yaitu sanitasi, pendidikan, kesehatan & KB, serta bidang air minum. Sampai dengan 16 November 2025, sudah tersalurkan sebesar Rp16,15 Miliar (75,70%).
• Selanjutnya, untuk Dana Desa Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp386,46 Miliar untuk 459 Desa. Hingga pertengahan November, penyaluran Dana Desa Tahap II (earmark) baru tersalur pada 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Desa dengan total nilai penyaluran sebesar Rp17,77 Miliar.

      KPPN menghimbau agar Pemerintah Daerah melakukan percepatan pemenuhan dokumen syarat penyaluran pada kesempatan pertama sebelum batas waktu yang ditentukan untuk menghindari terjadinya penumpukan akses pada aplikasi OM SPAN TKD serta memastikan tidak adanya bidang ataupun desa yang mengalami gagal salur sehingga dana transfer tersebut dapat optimali digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat

      Selanjutnya, Wakil Bupati Nias Selatan, Yusuf Nache, menyampaikan apresiasi atas pendampingan teknis dan koordinasi yang dilakukan KPPN Gunungsitoli. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi ini mempercepat pemerintah daerah untuk merealisasikan anggaran sehingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat segera dilaksanakan. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memenuhi dokumen syarat salur Dana Desa dan DAK Fisik sebelum batas waktu yang ditentukan.

      Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen bersama antara KPPN Gunungsitoli dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga penyaluran TKD dapat memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Pulau Nias khusunya pada Kabupaten Nias Selatan.

Penulis: Bintang Pratama Ginting/ KPPN Gunungsitoli

Menghadapi akhir Tahun Anggaran 2025, Satker perlu menyiapkan langkah-langkah penting agar pelaksanaan anggaran berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan dalam PER-17/PB/2025. Berikut poin-poin utama yang harus diperhatikan:

1. Pengelolaan dan Pendaftaran Kontrak

• Pastikan semua kontrak didaftarkan ke KPPN sesuai batas waktu (s.d. 23 Desember 2025 untuk kontrak Desember).
• Siapkan dokumen pendukung: kontrak, adendum (jika ada), BAST/BAPP, jadwal pekerjaan, dan data supplier.
• Jika terlambat → sertakan surat pernyataan alasan keterlambatan.

2. Pengajuan SPM Gaji dan Tunjangan

• Gaji Januari 2026 (termasuk PPNPN dan PPPK Januari) diajukan 1–8 Desember 2025.
• Tunjangan kinerja tanggal 1 Januari 2026 diajukan paling lambat 19 Desember 2025.
• Semua SPM diberi tanggal 1 Januari 2026.

3. Pembayaran Uang Makan & Lembur Desember

• Dibayarkan melalui mekanisme UP/TUP Tunai.
• SPM-UP/TUP Tunai terakhir 5 Desember 2025 (SP2D selambatnya 9 Desember).
• Jika tanpa UP atau tanpa bendahara → gunakan mekanisme LS dengan SPTJM untuk periode 16–31 Desember.

4. SPM Non-Kontraktual Lainnya

• Honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN (selain gaji Januari) diajukan 1–12 Desember 2025.
• SP2D terakhir 16 Desember 2025.
• Untuk pembayaran bulan Desember → lampirkan SPTJM.

5. SPM Kontraktual

• Pengajuan SPM kontraktual mengikuti jadwal ketat berdasarkan tanggal BAST/BAPP.
• Penyelesaian SP2D terakhir 30 Desember 2025.
• Pastikan dokumen kontrak lengkap untuk menghindari penolakan.

6. SPM Penampungan (RPATA)

Untuk pekerjaan yang:

• diperkirakan selesai 23–31 Desember, atau
• belum selesai dan diberikan kesempatan penyelesaian,

Satker mengajukan SPM Penampungan ke RPATA pada 17–23 Desember 2025.

7. UP/TUP dan Pertanggungjawaban

• Pastikan seluruh GUP, GUP Nihil, PTUP, dan UP dipertanggungjawabkan tepat waktu.
• Cek kesesuaian dengan pagu dan pastikan tidak ada pengeluaran yang belum dibukukan.

8. Rekonsiliasi dan Pelaporan

• Selesaikan rekonsiliasi internal SAKTI dan rekonsiliasi dengan KPPN (tidak boleh ada selisih/TDK).
• Pastikan SHR dapat diterbitkan tepat waktu.
• LPJ Bendahara dikirim sesuai batas layanan KPPN.

9. Monitoring Pagu dan Realisasi

• Lakukan monitoring realisasi dan sisa pagu secara rutin melalui SAKTI/OM SPAN.
• Pastikan tidak ada revisi anggaran yang tertinggal atau belum diinput.
• Sesuaikan RPD harian agar tidak menghambat pencairan.

Kesimpulan

Satker harus mempersiapkan dokumen, kontrak, SPM, pertanggungjawaban, rekonsiliasi, dan monitoring anggaran secara lebih awal. Disiplin terhadap jadwal KPPN dan ketentuan PER-17/PB/2025 adalah kunci kelancaran pelaksanaan anggaran akhir tahun.

Sejalan dengan perkembangan tugas dan fungsi pada instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan di daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli sebagai salah satu representasi Kementerian Keuangan di Kepulauan Nias memiliki peran strategis tidak hanya sebagai Treasurer yang melaksanakan proses pelaksanaan dan penatausahaan APBN di daerah, tetapi juga berperan sebagai Financial Advisor (FA) yang memberikan pertimbangan strategis kepada stakeholders, meliputi central, local, dan special mission advisory.

Memperhatikan peran strategis KPPN Gunungsitoli sebagai Treasury dan Financial Advisor di Kepulauan Nias, maka Kepala KPPN Gunungsitoli, Yanti Juliana, melaksanakan audiensi dengan salah satu Kepala Daerah di wilayah kerjanya yaitu Bupati Nias Barat pada Rabu (14/05/2025). Audiensi dilaksanakan untuk meningkatkan kolaborasi dan kerja sama antara KPPN Gunungsitoli sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat.

Audiensi strategis dilaksanakan di Ruang Kerja Bupati Nias Barat dan dihadiri oleh Bupati Nias Barat, Bapak Eliyunus Waruwu, Sekda Nias Barat, Asisten I, Kepala BPKPD, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Kesehatan, Sekdis Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan beberapa jajaran OPD lainnya beserta Tim KPPN Gunungsitoli.

Dalam kesempatan ini, Kepala KPPN Gunungsitoli menyampaikan besaran alokasi transfer ke daerah di Kabupaten Nias Barat di tahun 2025 dan progres penyalurannya hingga saat ini. Dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait kendala dan hambatan di Pemkab Nias Barat, khususnya dalam penyaluran dana DAK Fisik dan Dana Desa sekaligus penyelesaian kendala-kendala tersebut. Dengan demikian diharapkan dana APBN yang disalurkan ke Kabupaten Nias Barat dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran.

Melalui audiensi strategis ini, KPPN Gunungsitoli dan Pemkab Nias Barat berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam memajukan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Nias Barat melalui akselerasi penyaluran transfer ke daerah.

Penulis: Dina Krisnawati Sibarani/KPPN Gunungsitoli