Menghadapi akhir Tahun Anggaran 2025, Satker perlu menyiapkan langkah-langkah penting agar pelaksanaan anggaran berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan dalam PER-17/PB/2025. Berikut poin-poin utama yang harus diperhatikan:

1. Pengelolaan dan Pendaftaran Kontrak

• Pastikan semua kontrak didaftarkan ke KPPN sesuai batas waktu (s.d. 23 Desember 2025 untuk kontrak Desember).
• Siapkan dokumen pendukung: kontrak, adendum (jika ada), BAST/BAPP, jadwal pekerjaan, dan data supplier.
• Jika terlambat → sertakan surat pernyataan alasan keterlambatan.

2. Pengajuan SPM Gaji dan Tunjangan

• Gaji Januari 2026 (termasuk PPNPN dan PPPK Januari) diajukan 1–8 Desember 2025.
• Tunjangan kinerja tanggal 1 Januari 2026 diajukan paling lambat 19 Desember 2025.
• Semua SPM diberi tanggal 1 Januari 2026.

3. Pembayaran Uang Makan & Lembur Desember

• Dibayarkan melalui mekanisme UP/TUP Tunai.
• SPM-UP/TUP Tunai terakhir 5 Desember 2025 (SP2D selambatnya 9 Desember).
• Jika tanpa UP atau tanpa bendahara → gunakan mekanisme LS dengan SPTJM untuk periode 16–31 Desember.

4. SPM Non-Kontraktual Lainnya

• Honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN (selain gaji Januari) diajukan 1–12 Desember 2025.
• SP2D terakhir 16 Desember 2025.
• Untuk pembayaran bulan Desember → lampirkan SPTJM.

5. SPM Kontraktual

• Pengajuan SPM kontraktual mengikuti jadwal ketat berdasarkan tanggal BAST/BAPP.
• Penyelesaian SP2D terakhir 30 Desember 2025.
• Pastikan dokumen kontrak lengkap untuk menghindari penolakan.

6. SPM Penampungan (RPATA)

Untuk pekerjaan yang:

• diperkirakan selesai 23–31 Desember, atau
• belum selesai dan diberikan kesempatan penyelesaian,

Satker mengajukan SPM Penampungan ke RPATA pada 17–23 Desember 2025.

7. UP/TUP dan Pertanggungjawaban

• Pastikan seluruh GUP, GUP Nihil, PTUP, dan UP dipertanggungjawabkan tepat waktu.
• Cek kesesuaian dengan pagu dan pastikan tidak ada pengeluaran yang belum dibukukan.

8. Rekonsiliasi dan Pelaporan

• Selesaikan rekonsiliasi internal SAKTI dan rekonsiliasi dengan KPPN (tidak boleh ada selisih/TDK).
• Pastikan SHR dapat diterbitkan tepat waktu.
• LPJ Bendahara dikirim sesuai batas layanan KPPN.

9. Monitoring Pagu dan Realisasi

• Lakukan monitoring realisasi dan sisa pagu secara rutin melalui SAKTI/OM SPAN.
• Pastikan tidak ada revisi anggaran yang tertinggal atau belum diinput.
• Sesuaikan RPD harian agar tidak menghambat pencairan.

Kesimpulan

Satker harus mempersiapkan dokumen, kontrak, SPM, pertanggungjawaban, rekonsiliasi, dan monitoring anggaran secara lebih awal. Disiplin terhadap jadwal KPPN dan ketentuan PER-17/PB/2025 adalah kunci kelancaran pelaksanaan anggaran akhir tahun.