MENGINTIP QUICKWINS DJPB 2024, A NON STOP TRANSFORMATION
Oleh: Lady Ayu Finishend Daeli
Sejak memulai transformasi dan reformasi birokasi, Kementerian Keuangan termasuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) seolah tak kenal lelah untuk menyuarakan, beradaptasi, dan bergerak cepat atau “take action” langsung dalam langkah-langkah strategis untuk mewujudkan transformasi dan reformasi birokrasi yang nyata.
Tidak ada perubahan jika tidak dimulai dari diri kita sendiri. Ya, namun tidak akan ada juga perubahan organisasi yang sukses tanpa komitmen jajaran pimpinannya. DJPb mewujudkan komitmennya dalam transformasi dan reformasi birokrasi salah satunya melalui penetapan Treasury Charter. Berbagai capaian emas telah diraih dalam satu dekade sejak para pimpinan DJPb mulai mewujudkan komitmennya mengawal transformasi kelembagaan dalam Treasury Charter di tahun 2014.
Treasury Charter ditandatangani oleh seluruh Pimpinan Unit in Charge (UIC) Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) setiap tahunnya dan memuat berbagai quickwins yang merupakan langkah strategis yang dilakukan dalam waktu satu tahun yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung serta mendukung Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan.
Treasury Charter Tahun 2024 memuat 4 (empat) quickwins sebagai berikut.
- Sinergi Penguatan Layanan Perbendaharaan, terdiri dari:
- Optimalisasi Skema Scheduled Payment Date melalui Penerapan Robotic Process Automation
- Pengembangan Pemeta Data Pusat (Central Mapper)
- SAKTI BLU
- Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun
- Integrasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja
- Sistem Informasi Pengelolaan dan Kinerja Keuangan Generalized
- Pengembangan Anomaly Detection dalam Tagihan Platform Pembayaran Pemerintah
Sampai dengan bulan Mei 2024, capaian quickwins adalah sebesar 72,06% dari target sebesar 54,08%.
Melihat progress capaian yang cukup signifikan dengan indeks capaian 133% mencerminkan kuatnya arus transformasi kelembagaan dalam DJPb. Adapun manfaat pencapaian quickwins adalah sebagai berikut.
Dampak Anomaly Detection PPP
Dengan adanya anomaly detection ini, pengambil keputusan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terintegrasi karena dapat memetakan kemungkinan resiko fraud yang dapat muncul dalam tagihan yang dibayarkan oleh pemerintah
Dampak Integrasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Pemerintah dapat menyampaikan informasi kinerja dari anggaran yang telah direalisasikan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah yang akuntabel, transparan, dan andal.
Dampak SIPKK Generalized
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan dan Kinerja Keuangan (SIPKK) akan diimplementasikan bagi satker Kantor Pusat, Satker PPP BUN, BPP, dan satker Kantor Vertikal.
- Menyediakan tools pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan realisasi belanja.
- Implementasi service level agreement (SLA) setiap tahap penyelesaian tagihan
- Sinkronisasi proses bisnis modul perjalananan dinas dengan e-Perjadin, dan
- Pengukuran dan pengendalian akurasi atas alokasi dan realisasi anggaran berbanding dengan capaian kinerja.
Dampak Integrasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Pemerintah dapat menyampaikan informais kinerja dari anggaran dan direalisasikan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah yang akuntabel, transparan, dan andal.
Dampak Sinergi Penguatan Layanan Perbendaharaan
- Digitalisasi proses bisnis penyaluran pembayaran tagihan neagra; optimalisasi kas melalui remunerasi atas idle saldo kas pemerintah di bank penyalur; otomasi proses pembayaran, peningkatan akurasi dan mengurangi human error.
- Percepatan penyaluran bantuan; mengurangi inclusion dan exclusion error; penyaluran bantuan sesuai kebutuhan penerima manfaat
- Meningkatnya kinerja dan efisiensi pengelolaan keuangan BLU dengan dukungan data yang kredibel dalam pengambilan keputusan serta penurunan risiko keterjadian fraud
- Proses bisnis tersimplifikasi; kemudahan administrasi pembayaran pension bersifat paperless bagi calon pensiunanl ketepatan waktu pembayaran pension pertama dan/atau JHT.
Sebagai garda terdepan dan wajah DJPb di kepulauan Nias, KPPN Gunungsitoli dapat membekali diri dan mempersiapkan strategi untuk menghadapi perubahan dan transformasi yang akan datang. Tinggal menunggu waktu saja quickwins dimaksud akan diimplementasikan secara langsung di seluruh KPPN dan sudah menjadi tanggung jawab KPPN juga dalam membimbing stakeholder menghadapi transformasi yang pesat ini.
Transformation is a process, not a project. Transformasi tidak akan dan tidak boleh berhenti pada pencapaian quickwins atau target-target lainnya, melainkan transformasi harusnya dilakukan terus menerus tanpa henti (non stop evolving).
Sumber: ND-487/PB.7/2024; https://www.instagram.com/pmodjpb/
