Pada tanggal 10 November 2017, bertempat di aula Gedung Djuanda , KPPN Jakarta IV menghelat diseminasi dan sosialisasi peraturan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh satuan kerja. Adapun peserta dari kegiatan ini adalah seluruh satuan kerja mitra KPPN Jakarta IV. Adapun materi yang diberikan adalah 1) Peraturan Pemerintah tentang Tuntutan Ganti Rugi untuk Non Bendahara, 2) Peraturan tentang Jabatan Fungsional Bendahara termasuk ketentuan tentang sertifikasi Bendahara, 3) Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Pseudo Triwulan III dan Penyusunan LPJ Bendahara, dan 4) Pengelolaan UP dan TUP khususnya menjelang akhir tahun anggaran.
Acara dimulai tepat pukul 08.30 sesuai dengan yang dijadwalkan dalam undangan. Adapun pemateri dalam kegiatan ini seluruhnya berasal dari Pegawai KPPN Jakarta IV yaitu berasal dari Seksi Verifikasi dan Akutansi, Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, dan Sub Bagian Umum. Acara berjalan sangat interkatif mengingat yang disampaikan adalah aturan aturan yang baru yang penting lagi juga terkait dengan praktik sehari hari yang dihadapi oleh satuan kerja. Pada setiap sesi, selalu dibuka kesempatan untuk tanya jawab untuk mengklarifikasi tentang maksud aturan ataupun persoalan yang dihadapi dalam tahap implementasi.
Diharapkan dengan adanya diseminasi ini menambah pemahaman, pengetahuan dan keterampilan satker dalam pengelolaan anggaran termasuk dalam pertanggungjawabannya, yang pada akhirnya anggaran dapat dikelola untuk menghasilkan output maupun outcome yang bermanfaat dalam proses pembangunan serta dengan tetap menjaga akuntabilitas dalam pengelolaanya. Di akhir acara juga diserahkan penghargaan bagi satuan kerja yang dinilai baik dalam pengelolaan anggarannya dan sebagai penghargaan diberikan kartu prioritas dalam pemberian layanan pada KPPN Jakarta IV.
