Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kementerian Keuangan melalui program Kemenkeu Satu terus berkomitmen untuk mendukung program pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro, dan Koperasi (UKMK) secara nasional dan komprehensif sehingga permasalahan yang mungkin dialami dapat diselesaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Agung Yulianta yang mewakili Dirjen Perbendaharaan memberikan sambutan dalam kegiatan Pameran dan Talkshow Sinergi Pemberdayaan UKMK Kemenkeu Satu Sektor Kelapa Sawit di Aula Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (07/06).
"Seluruh unit Eselon 1 Kemenkeu sebenarnya telah secara nyata memberikan dukungan berupa fasilitas atau kemudahan bagi UMKM sesuai dengan tugas dan fungsinya. Misalnya, Ditjen Pajak membantu dari sisi perpajakan dan penyuluhan perpajakan. Ditjen Bea dan Cukai memberikan penyuluhan program Authorized Economic Operator yang membantu UMKM melakukan ekspor dengan cepat. Ditjen Perbendaharaan membantu dari sisi permodalan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan usaha Ultra Mikro (UMi), serta Ditjen Kekayaan Negara dengan berbagai kegiatan lelang produk UMKM dan program keringanan utang. Diharapkan dukungan kepada UMKM bisa dilakukan lebih sinergis dan kolaboratif sehingga mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi pelaku UMKM," ungkap Agung.
Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61,07%. UMKM juga berperan dalam menyerap tenaga kerja karena jumlah pelaku usahanya mencapai 99% dari total pelaku usaha di Indonesia.
"Untuk UMKM berbasis kelapa sawit, pada 2020 Kemenkeu melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah meluncurkan program Santripreneur sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi di daerah. Ketahanan dan peningkatan kemajuan perekonomian Indonesia tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya UMKM yang mampu bertahan dan terus maju dalam berbagai kondisi perekonomian. Banyak UMKM berbasis kelapa sawit yang juga memiliki peran strategis dalam perekonomian kita, terutama dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai 16 juta, dan berkontribusi paling kurang 3,5% kepada PDB di Indonesia," tambahnya.
BPDPKS selaku Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu terus berkolaborasi untuk melakukan kegiatan promosi kelapa sawit baik skala regional, nasional, hingga internasional, termasuk melalui kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 9 Juni 2022 ini. Kegiatan serupa dengan tema Sinergi dan Kolaborasi Wujudkan Pemberdayaan UKMK Berkelanjutan akan digelar pula di tiga kota lainnya untuk memberikan informasi kepada publik tentang pengembangan UKMK Sawit.
Adapun Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menyampaikan bahwa kegiatan ini akan makin mempercepat upaya membangun sinergi dalam pengembangan UKMK.
"Para UKMK peserta dapat memanfaatkan beragam layanan dalam Sinergi Pemberdayaan UKMK Kemenkeu Satu untuk menunjang dan meningkatkan kapasitas bisnisnya, dan para mahasiswa dapat belajar serta mengambil inspirasi dari UKM yang ada untuk memulai wirausaha," jelas Eddy.
Pembukaan pameran dan talk show hari ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Menkeu Bidang Penerimaan Negara, para pejabat Kemenkeu, para pimpinan Asosiasi Sawit Indonesia, para direksi Himbara, para pimpinan universitas, para pelaku UKMK, dan para mahasiswa. [SW/FIS/LRN]
Sumber : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/3914-kemenkeu-satu-dukung-program-pemberdayaan-ukmk-sektor-kelapa-sawit.html
