DJPb menjadi garda terdepan dalam mengawal APBN. Oleh karena itu KPPN tidak hanya melakukan penyaluran, tetapi harus memiliki pemahaman atas manfaat dan dampak belanja APBN di wilayahnya. Dalam kunjungannya ke Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dan sejumlah KPPN di sekitarnya, Jumat (31/03), Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti berpesan bahwa kantor vertikal DJPb pun perlu terus menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemda serta mendukung pelaksanaan sinergi dan kolaborasi dengan satuan kerja lain.
"Para pejabat dan pegawai KPPN harus mampu menjalankan fungsi perbendaharaan di daerah dengan membantu satuan kerja terkait pencairan dan melakukan monitoring. Tetap semangat dan waspada menghadapi berbagai tantangan saat ini, dan pimpinan harus mampu mengorkestrasi dan menjaga kekompakan unit," tegas Dirjen Perbendaharaan saat meninjau KPPN Purwakarta didampingi oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat.
Ketika mengunjungi KPPN Bandung I, Dirjen Perbendaharaan menambahkan agar dapat segera mengimplementasikan dan memahami fungsi Shadow Organization melalui peningkatan kompetensi pegawai dan penguatan fungsi perbendaharaan lainnya. Melalui implementasi visualisasi rebranding InTress, KPPN perlu memperbaiki pola komunikasi sebagai unit yang modern dan mampu menunjukan perubahan peningkatan pelayanan yang prima. Adapun di KPPN Bandung II, Dirjen Perbendaharaan mengingatkan bahwa saat ini DJPb sedang dalam masa transformasi dari yang sebelumnya banyak menjalankan peran sebagai treasurer menjadi lebih analitis melalui implementasi Regional Chief Economist dan Financial Advisor. Oleh karena itu, seluruh jajaran harus adaptif dan selalu berpikir kritis melihat tantangan ke depan.
Kepada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, pesan Dirjen Perbendaharaan adalah untuk membuat pilot project pada desa tertinggal dengan menyusun analisis dan rencana kerja untuk mengatasi permasalahannya, agar perangkat desa dapat mengelola anggaran dengan baik dalam membangun desa. [LRN/DK]
Sumber : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4085-jajaran-djpb-harus-kritis-dan-adaptif-hadapi-tantangan.html
