Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ketua BPK Isma Yatun menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2023 tersebut dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Jakarta, Selasa (4/6). Capaian opini audit tertinggi ini merupakan yang kedelapan kalinya bagi LKPP.
BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 80 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Sedangkan atas empat LKKL, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang pada hari yang sama hadir untuk menyampaikan Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus senantiasa dikelola dengan sebaik-baiknya.
“Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah perlu ditopang APBN yang efisien, sehat, dan kredibel. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi fiskal yang selama ini sudah berjalan harus dilanjutkan dan diperkuat efektivitasnya melalui collecting more, spending better, dan prudent and innovative financing,” jelas Menkeu.
Hal tersebut senada dengan apa yang disebutkan oleh Ketua BPK, yang menyoroti aspek pengelolaan APBN.
“Di sisi pendapatan, tercapainya target Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih perlu diikuti dengan upaya penagihan yang efektif dan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan. Di sisi belanja, pengalokasian anggaran mandatory spending bidang pendidikan yang menjadi mandat UUD 1945 perlu diikuti dengan efektivitas pelaksanaannya.
Hal ini sangatlah krusial untuk mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas serta menguatkan pondasi bagi keberlanjutan agenda pembangunan sumber daya manusia guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” tegas Ketua BPK. [LRN]
Foto: Sudarman/Humas BPK, Biro KLI Kementerian Keuangan
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4290-lkpp-raih-opini-wtp-untuk-kedelapan-kalinya.html
