GKM Pembinaan Pejabat Perbendaharaan dibuka oleh Kepala Seksi MSKI, Achmad Djunaidi, dengan menyampaikan bahwa GKM Pembinaan Pejabat Perbendaharaan sebagai bentuk refreshment/penyegaran  pengetahuan KPPN Jambi. Materi GKM Pembinaan Pejabat Perbendaharaan bulan Mei membahas mengenai penguatan peran KPPN selaku Financial Advisor sebagaimana diataur pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-32/PB/2024 tentang Program Penguatan Peran KPPN selaku Financial Advisor. Materi disampaikan oleh Achmad Djunaidi selaku Kepala Seksi MSKI dan Tomy Sabila Rosadi selaku Pelaksana Seksi MSKI, beberapa hal yang disampaikan antara lain:

1. Dalam rangka transformasi, reformasi, dan digitalisasi pengelolaan perbendaharaan, telah diamanatkan penguatan peran KPPN dalam kerangka Financial Advisor, sebagaimana Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-32/PB/2024.
2. Konsep Financial Advisor meliputi Central Government Advisor, Local Government Advisory, dan Special Mission Advisory.
3. Central Governmenr Advisory dilaksanakan dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran satuan kerja (satker) dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
4. Monitoring dan evaluasi dalam rangka Central Government Advisory telah dilaksanakan kepada 5 (lima) satuan kerja tiap bulan terhitung mulai bulan April 2024 secara luring oleh Tim Central Government Advisory yang terdiri dari Seksi MSKI, dan Pejabat Fungsional KPPN Jambi.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari masing-masing tim teknis mengaju dan tidak terbatas pada Kertas Kerja Monitoring Evaluasi.
6. Monitoring dalam rangka Local Government Advisory belum dilaksanakan sampai dengan bulan Mei 2024, dan perlu dilakukan tindak lanjut oleh tim teknis segera. Ketentuan pelaksanaan monitoring Local Government Advisory yaitu 1 (satu) kali setiap triwulan kepada pemerintah daerah
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari masing-masing tim teknis mengaju dan tidak terbatas pada Kertas Kerja Monitoring Evalusi.
8. Monitoring dalam rangka Special Mission Advisory belum dilaksanakan sampai dengan bulan Juni 2024, dan perlu ditindaklanjuti oleh tim teknis terkait.

Selanjutnya, masing-masing tim teknis memberikan tanggapan terhadap pemaparan materi dan monitoring progress yang disampaikan. Aris Ananto dan Bento Muharman selaku Ketua Tim Teknis Local Government Advisory dan Special Mission Advisory menyampaikan rencana pelaksanaan monitoring Local Government Advisory pada bulan Mei-Juni 2024 kepada seluruh pemda lingkup KPPN jambi. Adapun terkait Special Mission Advisory, KPPN Jambi bermaksud mengangkat topik mengenai sertifikasi halal. Kepada Subbagian Umum, Franky Sinaga juga menyampaikan dukungan dari Subbagian umum terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada satker/pemda/pihak lainnya yang terkait, seluruh anggota tim teknis harus mengoptimalkan koodinasi dan perencanaan sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.