Lighthouse KPPN Jember Turut Serta Meramaikan Kegiatan Intimacy Duta Transformasi Kelembagaan Tahun 2025
Direktorat Sistem Perbendaharaan, dibawah naungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, akan menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Intimacy Duta Transformasi Tahun 2025”. Kegiatan ini merupakan tidak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2025 tentang Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025.
Dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi program transformasi kelembagaan, kegiatan ini diperuntukan bagi seluruh Duta Transformasi yang telah diusulkan oleh masing-masing unit kerja lingkup DJPb, baik dari Change Agent maupun Lighthouse Team. Para Duta Transformasi memiliki peran penting sebagai penghubung antara Central Tranformation Office (CTO) dan Project Management Office (PMO) dengan para pegawai di unit kerja masing-masing. Tugas utama mereka adalah menyampaikan pesan perubahan serta memastikan terlaksananya program strategis Kementerian Keuangan secara efektif.
Acara ini akan dilaksanakan secara daring melalui platform Microsoft Teams pada hari Kamis, 8 Mei 2025, mulai pukul 09.00. Kegiatan akan mencakup pemaparan mengenai Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025, pembahasan isu terkini seputar transformasi kelembagaan, serta peran Duta Transformasi. Selain itu, akan diadakan sesi berbagi pengalaman (sharing session) terkait proyek perubahan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat kolaborasi antar Duta Tranformasi sekaligus meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap arah perubahan strategis di lingkungan Kementerian Keuangan. Agen Transformasi yang disebut sebagai Lighthouse KPPN Jember, Sdr. Diego Boyoh Fredi Spancer, turut hadir dalam kegiatan Intimacy ini.
Pengertian dan Latar belakang Transformasi Kelembagaan
Dalam era yang penuh tantangan dan perubahan cepat saat ini, transformasi kelembagaan menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi institusi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan. Transformasi ini tidak hanya sekedar perubahan struktural, melainkan sebuah upaya menyeluruh untuk meningkatkan kapasitas organisasi, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan kualitas layanan kepada msayarakat.
Transformasi kelembagaan diartikan sebagai perubahan menyeluruh yang mencakup peningkatan kapasitas institusi, sistem, dan individu, guna memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi adalah perubahan, berubah dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru sama sekali. Dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Transformasi ini meliputi peningkatan kapasitas sistem, proses bisnis, dan sumber daya manusia sehingga dapat memenuhi tuntutan eksternal dan internal yang dinamis. Tuntutan internal meliputi reformasi regulasi manajemen keuangan negara, Good Governance, meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas tata kelola, serta peningatan Manajemen Sumber Daya Organisasi. Sedangkan tuntutan eksternal meliputi tuntutan masyarakat, tarnsparansi, pencegahan korupsi, perkembangan teknologi 4.0, dan Covid-19.
Tujuan Transformasi Kelembagaan
Tujuan utama dari transformasi kelembagaan adalah meingkatkan kualitas oranisasi secara keseluruhan, termasuk struktur, proses, dan tata kelola.
Tujuan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan adalah:
1. Peningkatan kualitas oragnisasi dan penyelarasan struktur organisasi
2. Perbaikan proses bisnis
3. Modernisasi kebijakan dan manajemen SDM
4. Serta perbaikan tata kelola dan kualitas pelayanan yang diberikan untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang unggul di tingkat dunia.
Perjalanan Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan
Kegiatan ini diawali dengan pemaparan makna transformasi dan refleksi terhadap jenjang reformasi birokrasi Kemnetrian Keuangan, yang telah melewati berbagai fase penting, mulai dari Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara yaitu terbitnya 3 UU Keuangan Negara, Modernisasi Standar Pelaporan, Pemisahan fungsi penyusunan dan pelaksanaan anggaran, dan Large Tax Office sebagai bagian Modernisasi Administrasi Perpajakan Tahap I. Periode II (2007-2012) Perbaikan Manajemen Kinerja & Organisasi yaitu, penerapan balanced scorecard, pembentukan Pajak dan Bea Cukai Modern, Remunerasi, reward dan punishment, serta penerapan SLA, Performance Based Budgeting. Periode selanjutnya (2013-2018) Kolaborasi Antar Unit (end to end) yaitu, integrasi inisiatif startegis lintas UE1, pembaharuan Sistem Perbendaharaan, Joint Program Optimalisasi Penerimaan Negara, Pembentukan LNSW, penindakan Aset Tegahan DJBC-DJKN, serta Sinergi SOP Link antara kas dan pembiayaan. Periode terakhir (2019-now) Transformasi Digital yaitu, implementasi Super Apps Kemenkeu (satu.kemenkeu), integrasi SAKTI (perbendaharaan)- SIMAN (asset), pengembangan Enterprise Architecture, serta pemanfaatan Big Data.
Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (IS RBTK)
Inisiatif startegis adalah inisiatif-inisiatif yang bersifat strategis, yang disusun dan perlu dilaksanakan untuk mencapai target. Inisiatif startegis merupakan rencana komprehensif yang ditetapkan organisasi untuk mencapai tujuan startegis atau visi jangka panjang untuk perbaikan. Gagasan strategis untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pada Kementerian Keuangan. Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) mencakup tiga tema besar, yakni penerimaan, belanja, serta tema sentral yang fokus pada modernisasi layanan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memegang peran penting sebagai Unit Implementasi Kegiatan (UIC) dalam beberapa program unggulan, seperti pengembangan sistem pembayaran pemerintah (Payment Gateway BUN), modernisasi treasury, penguatan peran Special Mission Vehicle (SMV), dan integrasi sistem informasi keuangan lintas direktorat.
Pemetaan DJPb sebagai UIC Utama pada IS Tahun 2025
Pemetaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai Unit Intimacy Coordinator (UIC) utama pada Inisiatif Strategis (IS) Tahun 2025 menunjukkan peran sentral DJPb dalam mendukung transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan. DJPb ditetapkan sebagai UIC utama pada beberapa tema strategis yang sejalan dengan tugas dan fungsinya, seperti tema Belanja, PKNR, Fiskal, dan Sektor Keuangan. Pada inisiatif Allocative Efficiency APBN, DJPb bertanggung mengembangan dan implementasi filter negative list pada sistem penganggaran dan pengembangan dan implementasi kebijakan yang mendukung operational efficiency. Dalam tema Strategic Diamond, DJPb berperan dalam penajaman sistem pemantauan real-time serta pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah. DJPb juga berperan penting dalam memperkuat peran Special Mission Vehicle (SMV) seperti PIP, BPDPKS, dan BPDLH melalui kajian pemanfaatan ekuitas secara optimal. Selain itu, DJPb memimpin inisiatif penyusunan kebijakan Modern Treasury, termasuk kajian penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor kurang dari tiga bulan. Dalam ranah modernisasi layanan, DJPb mengkoordinasikan persiapan transaksi perjalanan dinas dan pembayaran umum seperti PDAM melalui skema PPP. Secara keseluruhan, pemetaan ini memperlihatkan posisi strategis DJPb sebagai motor penggerak berbagai agenda reformasi keuangan negara yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Output Inisiatif Strategis DJPb Tahun 2025
Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menetapkan berbagai output utama dari implementasi inisiatif strategis yang mendukung transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Dalam inisiatif Allocative Efficiency APBN, DJPb menargetkan tersedianya fitur negative list pada sistem SAKTI sebagai mekanisme early warning untuk meningkatkan efisiensi belanja negara. Selain itu, dilakukan uji coba penyaluran bantuan pemerintah menggunakan Central Mapper sebagai pemetaan data pusat. Untuk inisiatif Kepemimpinan Kemenkeu dalam Strategic Diamond, DJPb menyusun identifikasi kebutuhan dan mengembangkan sistem real time monitoring guna memperkuat pelaporan kinerja dan keuangan pemerintah. Dalam inisiatif Penguatan Peran SMV sebagai Arm’s Length Kementerian Keuangan, dilakukan kajian leverage terhadap tiga BLU strategis yaitu PIP, BPDPKS, dan BPDLH. Pada inisiatif Pengembangan Modern Treasury, DJPb merampungkan kajian konsep modern treasury serta penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor di bawah tiga bulan. Di bidang Modernisasi Layanan, DJPb menyusun draft regulasi untuk piloting transaksi perjalanan dinas dan transaksi common expense (seperti pembayaran PDAM) melalui skema Public Private Partnership (PPP). Selain itu, disusun pula laporan pra-PAK (Perubahan Anggaran Kementerian) bersama stakeholder lintas instansi, serta rancangan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah. Output-output tersebut mencerminkan komitmen DJPb dalam memimpin dan mendukung agenda reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan secara konkret dan terukur.
Duta Transformasi
Duta Transformasi adalah bagian dari manajemen perubahan, yang ditetapkan untuk mendukung keberhasilan implementasi Program reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Duta Transformasi bertugas membantu meyakinkan agar para pemangku kepentingan Program Refromasi Birokrasi dan Transformasi kelembagaan Kemneterian Keuangan terlibat dan mendukung Program Reformasi Birokrasi dan Transfromasi Kelembagaan Kemneterian Keuangan.
Duta Transformasi berperan penting sebagai katalisator untuk keberhasilan program transformasi kelembagaan, motivator bagi rekan kerja untuk terlibat aktif dalam proses Transformasi Kelembagaan, mediator dalam menyampaikan informasi Transformasi Kelmebagaan, serta akselerator dalam menghimpun dukungan terhadap pelaksanaan inisiatif strategis. Mereka tidak hanya mensosialisasikan kebijakan dan program transformasi, tetapi juga menjadi penghubung antara Central Transformation Office (CTO) dan Project Management Office (PMO) dengan pegawai di unit kerja masing-masing.
Jejak Literasi Transformasi Kelembagaan
Jejak Literasi Transformasi Kelembagaan menggambarkan perjalanan dan dokumentasi historis perubahan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sejak awal inisiatif transformasi diluncurkan. Setiap tahunnya, transformasi kelembagaan diangkat melalui tema-tema khusus yang mencerminkan semangat perubahan pada tahun tersebut, dikaitkan dengan simbol budaya atau benda khas Indonesia seperti tanah liat yang memiliki filosofi Perubahan adalah Kita“Crafting Transformation with Passion”, batik yang memiliki filosofi Pasti Lebih Baik “Legacy for The Future”, berlian yang memiliki filosofi Pasti Lebih Baik “Shaping Perfection”, kopi yang memiliki filosofi Pasti Lebih Baik “Taste Of Harmony”, keramik yang memiliki filosofi Pasti Lebih Baik “The Transformation Lustrum: Journey to Digital Treasury”, kaca yang memiliki filosofi Pasti Lebih Baik “Digital Treasury, Unlocking The New Begining”, perak yang memiliki filosofi Pasti Lebih Baik “Digital Treasury, Agile Boosting Performance”, kain gringsing yang memiliki filosofi Pasti Lebih Baik "Digital Treasury: Enhanced Performance with Solid Colaboration, rendang yang memiliki filosofi Pasti Lebih Baik ”Digital Treasury: Reinforcing Trust to Ensure Best Performance", hingga kupu-kupu yang memiliki filosofi Potrait of A Decade ”Transforming Towards Excellence". Selain itu, DJPb juga menyediakan One Stop Information (OSI) sebagai portal khusus transformasi kelembagaan, yang berfungsi sebagai repositori informasi dan sumber literasi digital terkait seluruh aktivitas reformasi dan inovasi kelembagaan. Portal ini dapat diakses secara daring oleh seluruh pegawai dan pemangku kepentingan melalui laman resmi DJPb, sehingga mendukung keterbukaan informasi dan memperkuat budaya literasi organisasi dalam konteks perubahan birokrasi. Jejak literasi ini tidak hanya menjadi catatan dokumentatif, tetapi juga sarana edukatif dan inspiratif bagi seluruh elemen organisasi untuk terus berinovasi dan bertransformasi.
Peran PMO dalam Transformasi Kelembagaan
Peran Project Management Office (PMO) dalam Transformasi Kelembagaan sangat krusial sebagai pusat koordinasi dan pengendali pelaksanaan inisiatif strategis di lingkungan organisasi. PMO bertanggung jawab dalam menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin maupun insidentil berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan transformasi. Selain itu, PMO juga menjalankan fungsi penting dalam hal komunikasi, monitoring, pelaporan kinerja, serta pengelolaan inisiatif yang berkaitan dengan disbursement, receipt, dan liquidity. Dalam pelaksanaannya, PMO memberikan dukungan kepada para initiative leader melalui asistensi dalam penyusunan kajian, riset, atau analisis yang dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi program. PMO juga berperan dalam melakukan sinkronisasi dan konsolidasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh para pemimpin inisiatif strategis, sehingga memastikan keterpaduan dan keselarasan dalam pencapaian tujuan reformasi kelembagaan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, PMO merupakan motor penggerak yang menjamin transformasi berjalan secara sistematis, terstruktur, dan berorientasi hasil.
ISU TERKINI TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Isu terkini dalam Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencerminkan fokus organisasi terhadap modernisasi layanan dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Salah satu isu utama adalah penerapan pembayaran terpusat (common expenses) melalui skema Public Private Partnership (PPP), yang ditujukan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses belanja pemerintah. Selain itu, sedang dikembangkan mekanisme pengadaan sederhana berbasis platform digital (Govmart) melalui PPP, sebagai bentuk inovasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di sisi lain, terdapat pula pembaruan dalam mekanisme pembayaran, yaitu melalui interkoneksi sistem gaji berbasis web ke lima kementerian/lembaga, guna memperluas dan menyempurnakan pembayaran belanja pegawai secara elektronik. Selain pembaruan tersebut, DJPb juga menyiapkan penyempurnaan pada mekanisme Uang Persediaan (UP) yang telah ada, serta pengujian terhadap mekanisme langsung kontraktual (LS Kontraktual) melalui User Acceptance Test (UAT). Seluruh isu ini menunjukkan arah transformasi DJPb yang semakin digital, kolaboratif, dan efisien dalam rangka menciptakan layanan perbendaharaan negara yang modern dan responsif terhadap perkembangan zaman.
