Jl. Mayjen. Sutoyo No.5, Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93122

Panduan Pengajuan SPM Bagi Satker Lingkup Pembayaran KPPN Kendari (S-22/KPN.2801/2026)

S-22/KPN.2801/2026

 

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

 

Penelitian Surat Perintah Membayar (SPM)

Dalam pencairan anggaran belanja negara, KPPN melakukan penelitian secara elektronik atas SPM yang disampaikan oleh PPSPM. Penelitian ini meliputi penelitian terhadap:

  1. kelengkapan SPM; dan
  2. kebenaran SPM meliputi:
  • kebenaran dan keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada SPM;
  • kesesuaian penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM; dan
  • kebenaran penulisan dalam SPM termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.

 

Pengujian Surat Perintah Membayar (SPM)

Dalam pencairan anggaran belanja negara, KPPN melakukan pengujian secara elektronik atas SPM yang disampaikan oleh PPSPM. Pengujian ini meliputi Pengujian terhadap:

  1. menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang tercantum dalam SPM, merupakan kebenaran jumlah belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan/penerimaan dengan jumlah bersih dalam SPM;
  2. menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan jumlah belanja/pengeluaran yang dicantumkan pada SPM;
  3. menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/Kontrak atau perubahan data pegawai (DPP gaji) yang telah disampaikan ke KPPN; dan
  4. menguji persyaratan pencairan dana.

 

Hal – Hal yang Perlu Diteliti saat Mengajukan SPM
Guna mengurangi penolakan atas SPM yang disampaikan oleh PPSPM, satker diharapkan lebih teliti terhadap informasi yang tercantum dalam SPM maupun lampiran dokumen pendukung SPM dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Melakukan pengujian nomor rekening benar dan berstatus aktif melalui apikasi Internet banking atau mobile banking;
  2. Mengajukan SPM dengan banyak penerima hanya bagi yang memiliki rekening di bank yang sama. Jika penerima memiliki rekening berbeda bank, harap memisahkan SPM tersebut (tidak digabung)

 

Catatan Penting

Untuk memastikan penyaluran gaji induk diterima oleh pegawai tepat di tanggal 1 bulan berkenaan (termasuk jika merupakan hari libur nasional), maka pengajuan SPM Gaji Induk PNS/TNI/POLRI/PPPK dan SPM Penghasilan PPNPN Induk wajib dibuat terpisah sesuai rekening bank pegawai, sehingga dalam 1 SPM Gaji tersebut hanya terdapat pegawai dalam 1 bank yang sama. Petunjuk pengajuan SPM Gaji berpedoman pada surat Kepala KPPN Kendari nomor S-833/KPN.2801/2025 tanggal 23 September 2025 hal Penegasan Kembali Penyampaian SPM -LS Gaji Induk dan SPM-LS Penghasilan PPNPN Induk (surat terlampir).

 

Kelengkapan Dokumen Pendukung SPM serta Petunjuk Uraian SPM

A. SPM LS Belanja Pegawai

No. Jenis SPM Kelengkapan Dokumen Pendukung (minimal dipenuhi) Uraian SPM (Contoh)
1 SPM Gaji Induk a. SPM
b. Daftar nominatif rekening
c. DPP (Daftar Perubahan Pegawai)
Pembayaran Gaji Induk bulan ….... tahun ….... untuk ….... pegawai
2 SPM Kekurangan Gaji a. SPM
b. Daftar nominatif rekening
c. DPP
Pembayaran Kekurangan Gaji bulan ….... tahun ….... untuk ….... pegawai
3 SPM Gaji Susulan a. SPM
b. Daftar nominatif rekening
c. DPP
Pembayaran Gaji Susulan bulan ….... tahun ….... untuk ….... Pegawai
4 SPM Gaji Terusan a. SPM
b. Daftar nominatif rekening
c. DPP
Pembayaran Gaji Terusan bulan ….... tahun ….... untuk ….... Pegawai
5 SPM
Penghasilan
PPNPN Induk
a. SPM
b. Daftar nominatif rekening
c. DPP PPNPN
d. Surat Pernyataann Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
Dalam hal hanya 1 (satu) SK/Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak Kerja yang menjadi dasar pembayaran:

a. Pembayaran Penghasilan PPNPN Induk bulan ….... tahun ….... untuk ….... pegawai sesuai SK/Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak Kerja*) …… (diisi penandatangan SK/SPK) nomor ….... tanggal …....

b. Pembayaran Uang Kehormatan/Hakim Ad Hoc PPNPN Induk bulan ….... tahun ….... untuk ….... pegawai sesuai SK/SPK …..(diisi penandatangan SK/SPK) nomor ……. tanggal …….

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) SK/SPK/Kontrak Kerja yang menjadi dasar pembayaran: (cukup cantumkan 1 saja nomor dan tanggal SK/SPK/KK ditambahkan frasa “dan seterusnya”)

a. Pembayaran Penghasilan PPNPN Induk bulan ….... tahun ….... untuk ….... pegawai sesuai SK/Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak Kerja*) …… (diisi penandatangan SK/SPK) nomor ….... tanggal ….... dan seterusnya.

b. Pembayaran Uang Kehormatan/Hakim Ad Hoc PPNPN Induk bulan ….... tahun ….... untuk ….... pegawai sesuai SK/SPK …..(diisi penandatangan SK/SPK) nomor ……. tanggal ……. dan seterusnya

*) pilih salah satu saja
6 SPM
Penghasilan
PPNPN
Susulan
a. SPM
b. Daftar nominatif rekening
c. DPP PPNPN
Dalam hal hanya 1 (satu) SK/Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak Kerja yang menjadi dasar pembayaran:

a. Pembayaran Penghasilan PPNPN Susulan bulan ….... tahun ….... untuk ….... pegawai sesuai SK/Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak Kerja*) …… (diisi penandatangan SK/SPK) nomor ….... tanggal …....

b. Pembayaran Uang Kehormatan/Hakim Ad Hoc PPNPN Susulan bulan ….... tahun ….... untuk ….... pegawai sesuai SK/SPK …..(diisi penandatangan SK/SPK) nomor ……. tanggal …….

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) SK/SPK/Kontrak Kerja yang menjadi dasar pembayaran: (cukup cantumkan 1 saja nomor dan tanggal SK/SPK/KK ditambahkan frasa “dan seterusnya”)

a. Pembayaran Penghasilan PPNPN Susulan bulan ….... tahun ….... untuk ….... pegawai sesuai SK/Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak Kerja*) …… (diisi penandatangan SK/SPK) nomor ….... tanggal ….... dan seterusnya.

b. Pembayaran Uang Kehormatan/Hakim Ad Hoc PPNPN Susulan bulan ….... tahun ….... untuk ….... pegawai sesuai SK/SPK …..(diisi penandatangan SK/SPK) nomor ……. tanggal ……. dan seterusnya

*) pilih salah satu saja
7 SPM Uang Makan a. SPM
b. Daftar nominatif rekening
Pembayaran Uang Makan bulan ….... tahun ….... untuk ….... Pegawai
8 SPM Uang Lembur a. SPM
b. Daftar nominatif rekening
Dalam hal hanya 1 (satu) Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) yang menjadi dasar pembayaran:

Pembayaran Uang Lembur bulan ….... tahun ….... untuk ….... pegawai sesuai Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) nomor ….... tanggal …....

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) SPKL yang menjadi dasar pembayaran: (cukup cantumkan 1 saja nomor dan tanggal SPKL ditambahkan frasa “dan seterusnya”)

Pembayaran Uang Lembur bulan ….... tahun ….... untuk ….... pegawai sesuai Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) nomor ….... tanggal ….... dan seterusnya

Penting: SPM Lembur harap diajukan per bulan per SPM-nya (tidak dirapel)
9 SPM Tunjangan Kinerja a. SPM
b. Daftar nominatif rekening
c. Rekap pembayaran tukin
d. SPTJM tukin dengan format sesuai dengan cetakan aplikasi SAKTI
Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan ….... tahun ….... untuk ….... Pegawai
10 SPM Tunjangan Profesi
Guru/Dosen
a. SPM
b. Daftar nominatif rekening
c. Daftar perhitungan tunjangan profesi
d. SPTJM
Pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Dosen bulan ….... tahun ….... untuk ….... pegawai
11 SPM Kekurangan Tukin a. SPM
b. Daftar nominatif rekening
c. Daftar perhitungan kekurangan tunjangan kinerja
d. SPTJM tukin dengan format sesuai dengan cetakan aplikasi SAKTI
Pembayaran Kekurangan Tunjangan Kinerja bulan ….... tahun ….... untuk ….... pegawai
12 SPM Selisih Tunjangan Kinerja dan Profesi a. SPM
b. Daftar nominatif rekening
c. Rekap selisih tunjangan kinerja dengan profesi
d. SPTJM tukin dengan format sesuai dengan cetakan aplikasi SAKTI
Pembayaran Selisih Tunjangan bulan ….... tahun ….... untuk ….... Pegawai

 

B. SPM LS Kontraktual

No. Jenis SPM Kelengkapan Dokumen Pendukung (minimal dipenuhi) Uraian SPM (Contoh)
1 SPM
Pembayaran
Sekaligus
a. SPM
b. Karwas Kontrak terbaru (diutamakan Karwas Kontrak KPPN)
Pembayaran Sekaligus Belanja ….... (Barang/Modal) sesuai BAST nomor ….... tanggal …....

Catatan: Data Kontrak sudah terdaftar di dalam sistem SPAN.
2 SPM Termin I yang menggunakan Jaminan Uang Muka a. SPM

b. Karwas Kontrak terbaru (diutamakan Karwas Kontrak KPPN)

c. Salinan Jaminan Uang Muka yang telah dilegalisasi oleh PPK (dilegalisasi tandatangan basah dan cap kantor disertai kalimat: “telah diperiksa dan disahkan sesuai dengan aslinya”), diTTE oleh PPK
Pembayaran Termin I Belanja ….... (Barang/Modal) sesuai Jaminan Uang Muka nomor ….... tanggal …....


Catatan:
- Data Kontrak sudah terdaftar di dalam sistem SPAN.
3 SPM Termin selain Termin Terakhir/Retensi (pekerjaan belum selesai 100%) a. SPM
b. Karwas Kontrak terbaru (diutamakan Karwas Kontrak KPPN)
Pembayaran Termin ….... Belanja ….... (Barang/Modal) sesuai BAPP nomor ….... tanggal …....

Catatan: Data Kontrak sudah terdaftar di dalam sistem SPAN
4 SPM Termin Terakhir a. SPM
b. Karwas Kontrak terbaru (diutamakan Karwas Kontrak KPPN)
Pembayaran Termin ….... Belanja ….... (Barang/Modal) sesuai BAST nomor ….... tanggal …....

Catatan: Data Kontrak sudah terdaftar di dalam sistem SPAN
5 SPM Termin Retensi a. SPM

b. Karwas Kontrak terbaru (diutamakan Karwas Kontrak KPPN)

c. Salinan Jaminan Pemeliharaan yang telah dilegalisasi oleh PPK (dilegalisasi tandatangan basah dan cap kantor disertai kalimat: “telah diperiksa dan disahkan sesuai dengan aslinya”), diTTE oleh PPK
Pembayaran Retensi Belanja ….... (Barang/Modal) sesuai BAST PHO nomor ….... tanggal ….... Jaminan Pemeliharaan nomor ….... tanggal …....
Khusus Pekerjaan Gedung dan Bangunan, sesuai dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Bangunan Gedung Negara.
a. SPM Konsultasi Perencanaan Konstruksi
Termin awal sampai dengan maksimal 85%
a. SPM
b. Karwas Kontrak terbaru (diutamakan Karwas Kontrak KPPN)
Pembayaran Termin ….... Belanja ….... (Barang/Modal) sesuai BAPP nomor ….... tanggal …....

Catatan: Data Kontrak sudah terdaftar di dalam sistem SPAN.
b. SPM Konsultasi Perencanaan Konstruksi
Termin 15% akhir (diajukan setelah pekerjaan fisik telah BAST PHO)
a. SPM
b. Karwas Kontrak terbaru (diutamakan Karwas Kontrak KPPN)
Pembayaran Termin ….... Belanja ….... (Barang/Modal) sesuai BAST PHO Fisik nomor ….... tanggal …....
c. SPM Konsultasi Pengawasan Konstruksi Termin awal sampai dengan maksimal 90% a. SPM
b. Karwas Kontrak terbaru (diutamakan Karwas Kontrak KPPN)
Pembayaran Termin ….... Belanja ….... (Barang/Modal) sesuai BAST PHO Fisik nomor ….... tanggal …....

Catatan: Data Kontrak sudah terdaftar di dalam sistem SPAN.
d. SPM Konsultasi Pengawasan Konstruksi Termin akhir 10% a. SPM

b. Karwas Kontrak terbaru (diutamakan Karwas Kontrak KPPN)

c. Salinan Jaminan Pemeliharaan yang telah dilegalisasi oleh PPK (dilegalisasi tandatangan basah dan cap kantor disertai kalimat: “telah diperiksa dan disahkan sesuai dengan aslinya”), diTTE oleh PPK.
Pembayaran Termin ….... Belanja ….... (Barang/Modal) sesuai BAST nomor ….... tanggal ….... Jaminan Pemeliharaan nomor ….... tanggal …....

Catatan: Data Kontrak sudah terdaftar di dalam sistem SPAN.

 

C. SPM LS Non Kontraktual

No. Jenis SPM Kelengkapan Dokumen Pendukung (minimal dipenuhi) Uraian SPM (Contoh)
1 SPM Honorarium Bulanan a. SPM
b. Daftar nominatif rekening (khusus LS-Banyak Penerima)
Dalam hal hanya 1 (satu) SK yang menjadi dasar pembayaran:

Pembayaran Honorarium bulan ….... tahun ….... sesuai SK nomor ….... tanggal …....

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) SK yang menjadi dasar pembayaran: (cukup cantumkan 1 saja nomor dan tanggal SK ditambahkan frasa “dan seterusnya”)

Pembayaran Honorarium bulan ….... tahun ….... sesuai SK nomor ….... tanggal ….... dan seterusnya
2 SPM Honorarium Non Bulanan a. SPM
b. Daftar nominatif rekening (khusus LS-Banyak Penerima)
Dalam hal hanya 1 (satu) SK yang menjadi dasar pembayaran:

Pembayaran Honorarium sesuai SK nomor ….... tanggal …....

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) SK yang menjadi dasar pembayaran: (cukup cantumkan 1 saja nomor dan tanggal SK ditambahkan frasa “dan seterusnya”)

Pembayaran Honorarium sesuai SK nomor ….... tanggal ….... dan seterusnya
3 SPM Perjalanan Dinas a. SPM
b. Daftar nominatif rekening (khusus LS-Banyak Penerima)
Dalam hal hanya 1 (satu) ST/SPD yang menjadi dasar pembayaran:

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sesuai ST/SPD nomor ….... tanggal …....

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) ST/SPD yang menjadi dasar pembayaran: (cukup cantumkan 1 saja nomor dan tanggal SK ditambahkan frasa “dan seterusnya”)

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sesuai ST/SPD nomor ….... tanggal ….... dan seterusnya
4 SPM Pembayaran Sekaligus a. SPM Pembayaran Belanja ….... (Barang/Modal) sesuai Kuitansi/Invoice*) nomor ….... tanggal ….... Catatan:

* Pilih salah satu yang menjadi dasar pembayaran.

Catatan: Sesuai Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, bentuk kontrak belanja senilai Rp10juta-50juta menggunakan kuitansi.
5 SPM
Bantuan Sosial
a. SPM
b. Daftar nominatif rekening
Dalam hal hanya 1 (satu) SK yang menjadi dasar pembayaran:

Pembayaran Bantuan Sosial sesuai SK nomor ….... tanggal …....

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) SK yang menjadi dasar pembayaran: (cukup cantumkan 1 saja nomor dan tanggal SK ditambahkan frasa “dan seterusnya”)

Pembayaran Bantuan Sosial sesuai SK nomor ….... tanggal ….... dan seterusnya
6 SPM
Langganan Daya/Jasa
a. SPM Pembayaran Listrik/Air/Telpon bulan ….... sesuai Tagihan/Invoice*) nomor ….... tanggal …....

* Pilih salah satu yang menjadi dasar pembayaran.
7 SPM Layanan Internet Di bawah Rp50 juta (nilai SPM di atas Rp50 juta harus menggunakan SPM LS-Kontraktual) a. SPM Pembayaran Layanan Internet bulan ….... sesuai Tagihan/Invoice*) nomor ….... tanggal …....

* Pilih salah satu yang menjadi dasar pembayaran.

 

D. SPM UP/TUP

No. Jenis SPM Kelengkapan Dokumen Pendukung (minimal dipenuhi) Uraian SPM (Contoh)
1 SPM UP Rupiah Murni (RM) a. SPM
b. Surat persetujuan UP dari Kepala KPPN
Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker …….... Tahun Anggaran …....
2 SPM UP PNBP a. SPM
b. Surat persetujuan UP dari Kepala KPPN
Penyediaan Uang Persediaan PNBP Satker …….... Tahun Anggaran …....
3 SPM TUP Rupiah Murni (RM) a. SPM
b. Surat persetujuan TUP dari Kepala KPPN
Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker …....
4 SPM TUP PNBP a. SPM
b. Surat persetujuan TUP dari Kepala KPPN
Penyediaan Tambahan Uang Persediaan PNBP Satker …....
5 SPM GUP a. SPM Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan Belanja ….... (Barang/Modal/Lain-Lain)

Catatan: Penggantian Uang Persediaan minimal sebesar 50% dari sisa UP
6 SPM
PTUP
a. SPM Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan Belanja ….... (Barang/Modal/Lain-Lain)

 

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search