Banda Aceh, tribunnews.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Kamis (20/7) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dengan sejumlah satker di Kantor DJPb, Gedung Keuangan Banda Aceh. Kegiatan itu untuk menguatkan koordinasi dan memacu satker agar mampu merealisasikan anggaran tepat waktu dan sesuai target.
Kabid Pelaksana Anggaran (PA) I DJPb Aceh, Henri R Purba kepada Serambi kemarin mengatakan, kegiatan itu diikuti oleh koordinator dan perwakilan satker untuk membahas realisasi anggaran selama semester I 2017, yaitu Januari-Juni. Pihak DJPb juga memaparkan mengenai penyerapan anggaran di masing-masing satker.
Menurutnya, hingga kini serapan anggaran di Aceh sudah mencapai 40,8 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 19,54 triliun. Untuk belanja pegawai merupakan sektor yang angka penyerapan anggarannya paling tinggi.
Ia merincikan, untuk belanja pegawai dari anggaran Rp 5,27 triliun yang sudah terealisasi sebesar Rp 2,50 trilun. Belanja barang dari anggarannya Rp 4,079 trilun, yang sudah terealisasi sebesar Rp 1,79 triliun. Belanja bantuan sosial dari nilai pagu Rp 71,8 miliar yang sudah terealisasi sebesar 17,8 miliar.
Sedangkan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk Aceh sebesar Rp 2,35 triliun namun yang sudah direalisasikan Rp 706 miliar. Untuk dana desa dari total anggaran Rp 4,89 triliun yang sudah diserap sebesar Rp 2,79 triliun. Sementara untuk belanja modal yang membiaya proyek infrastruktur atau pengadaan peralatan memiliki nilai anggaran Rp 2,85 triliun, namun yang sudah terealisasi hanya Rp 783 miliar.
“Rata-rata masalah di penyerapan belanja modal karena proses lelangnya agak terlambat, kemudian bisa saja pengajuan data kontraknya lama, mungkin karena kendala di pejabat perbendaharaan, belum ada PPKnya, yang membuat perikatan itu kan PPK,” ujar Henri.
Seharusnya, lanjutnya, sebelum memasuki tahun anggaran satker sudah bisa membuat proses lelang. Kemudian memasuki awal tahun antara PPK dengan pejabat perbendaharaan sudah bisa membuat perikatan. Sehingga masalah itu menjadi perhatian DJPb kedepan, untuk mempercepat penyerapan anggaran.
Dalam Rakorda itu menghadirkan tiga pemateri yaitu Kabid PA I DJPb Aceh Henri R Purba, Kabid PA II DJPb Aceh, Iwan Setiawan, dan Kepala KPPN Banda Aceh, Ahmad Fauzi. Dalam kegiatan itu, mereka memberi arahan serta memberikan masukan dan solusi terhadap masalah yang dihadapi satker.
Dalam kegiatan itu, DJPb juga menyerahkan penghargaan kepada sembilan satker dengan realisasi anggaran terbaik. Untuk terbaik dengan pagu besar diraih oleh Makodam IM, Satbrimob Polda Aceh, dan Polres Aceh Selatan. Untuk terbaik dengan pagu anggaran sedang diraih oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Aceh, Badan Pusat Statistik Aceh Selatan, dan Pengadilan Militer Banda Aceh. Untuk pagu kecil diraih oleh MAN Sawang, Aceh Selatan, BNN Gayo Lues dan Stasiun Geofisika Mata Ie. (mun)
