Weekly Report KPPN Kutacane

(cut off Data 16 Mei 2024)

Executive Summary

1. Analisis Perkembangan Pelaksanaan Anggaran

A.Kinerja Pendapatan Negara

1) Realisasi Pendapatan Dalam Negeri (PNBP) mencapai Rp2.400.949.479,- atau 48,51% dari target;

2) Pendapatan Dalam Negeri turun sebesar Rp1.330.611.178,- atau -35,66% year on year (yoy), penurunan tersebut terdiri PNBP lainya;

3) Pendapatan perpajakan  s.d. 30 April  2024 sebesar Rp 40.442.809.260,-, menurun Rp 6.368.101.242,- atau  (-13,60%).

B.Kinerja Belanja K/L dan TKD

1) Pagu belanja negara sebesar Rp2.123.506.870.000,- turun sebesar Rp44.317.575.000,- atau (-2,04%) yoy. Pagu belanja negara terdiri dari pagu belanja KL Rp371.291.906.000,- (17,48%) dan pagu TKD sebesar Rp1.752.214.964.000,- (82,52%). Penurunan pagu secara signifikan terjadi pada pagu TKD sebesar Rp43.442.660.000,- (-2,42%) dan Belanja K/L Rp874.915.000,- (-0,24%) karena sebagian pagu TKD yaitu untuk Dana Insentif Fiskal 2024 belum tersedia.

2) Realisasi belanja Negara Rp788.586.460.882,- (37,14%), terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp166.088.597.882,- (44,73%), sedangkan realisasi belanja TKD baru terealisasi sebesar Rp622.497.863.000,- (35,53%).

3) Realisasi Belanja Negara secara jumlah tumbuh sebesar Rp78.613.884.124,- (11,07% yoy) dengan Belanja K/L tumbuh sebesar Rp32.470.071.204,- (24,30% yoy) dan Belanja TKD tumbuh sebesar Rp46.143.812.920,- (8,01% yoy), belanja K/L juga tumbuh secara persentase dimana pertumbuhan masing-masing jenis belanja adalah untuk belanja pegawai Rp14.205.894.486,- (16,70% yoy),  dan Belanja Barang Rp18.299.829.968,- (38,85% yoy) . Sedangkan belanja modal mengalami kontraksi Rp35.653.250,- (-2,48% yoy).

C.Kinerja Belanja KPPN Kutacane selaku satker

1) Realisasi belanja KPPN Kutacane sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 baru sebesar Rp463.644.460,- dari pagu Rp1.533.584.000,- atau 30,23% karena pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dibayarkan secara terpusat.

2) Sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 dicapai nilai IKPA bulan April 94,12. Capaian Output bulan April 2024 sudah dilakukan pengisian.

2. Isu dan Permasalahan Pelaksanaan APBN

A.Penerimaan perpajakan TA. 2024 di wilayah KPPN Kutacane perlu ditingkatkan karena pada TA. 2023 mengalami penurunan dibandingkan penerimaan pajak TA. 2022.

B.Perlunya mendorong ketertiban bendahara dan pemerintah desa dalam melakukan penyetoran pajak.

C.Untuk meningkatkan PNBP ditahun 2024, satker perlu mengali potensi PNBP yang belum tergali selama tahun 2023, seperti pendapatan sewa Gedung, PBT Redistribusi Tanah, Penerbitan/Penggantian Buku Nikah.

D.DAK Fisik belum ada yang disalurkan karena Pemda masih mengumpulkan syarat salur dan masih proses tender.

E.Penerapan TTE tahap IIIC pada aplikasi SAKTI mengharuskan kesiapan 34 satker untuk memastikan masing-masing pengelola keuangan memiliki Digital Signature berupa Sertifikat Elektronik dari BSSN.

F.Terbitnya Perdirjen Perbendaharaan No.5/PB/2024 mempunyai implikasi positif pada nilai Deviasi Halaman III DIPA akan tetapi berdampak pada penurunan pada nilai Penyerapan anggaran belanja 51 untuk satker yang pembayaran Gaji Induknya dilaksanakan secara terpusat.

3. Kesimpulan dan Saran

A.PNBP sampai dengan 16 Mei 2024 mengalami konstraksi dibandingkan TA 2023 yoy.

B.Realisasi belanja sampai dengan 16 Mei 2024 mengalami pertumbuhan dibandingkan TA 2023 yoy yang dikarenakan selain dari kenaikan belanja TKD juga belanja pemerintah pusat dari satker KPU, pembayaran THR dan penyaluran dana desa.

C.Perekonomian daerah di Kab. Aceh Tenggara mengalami inflasi yang ditunjukkan penurunan tertinggi angka inflasi pada minggu kedua bulan Mei sebesar 0,55 dengan komoditas yang terbesar mempengaruhi harga adalah Cabe Merah, Sedangkan untuk Kab. Gayo Lues belum tersedia data IPH untujk bulan Mei 2024.  

D.Perlu peningkatan penggunaan CMS, KKP, dan Digipay di wilayah kerja KPPN Kutacane. Progres Digitalisasi Pembayaran sampai dengan 16 Mei 2024 meliputi capaian transaksi CMS : 2.110 transaksi, KKP : 5 transaksi dan Digipay Satu : 52 transaksi.

E.Perlu dilakukan Langkah-Langkah strategis pelaksanaan anggaran untuk peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran atau kinerja fiskal di TA 2024.

F.Deviasi antara RPD halaman III DIPA dengan Realisasi Anggaran masih menjadi isu di satker-satker lingkup KPPN Kutacane, selain keterlambatan kontrak dan pengelolaan UP/TUP.

G.Perlunya koordinasi antara instansi di daerah, wilayah dan kantor pusat (Pusdatin) masing-masing kementerian dan KPPN setempat (Monev) dalam penerapan TTE tahap IIIC.

H.Berdasarkan data PDRB dari BPS pada bulan Maret 2024, pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues mengalami peningkatan di angka 3,4 di Kabupaten Aceh Tenggara dan 3,98 di Kabupaten Gayo Lues.

Selengkapnya dapat klik link dibawah 
Weekly Report KPPN Kutacane (Cut Off Data 16 Mei 2024)