Weekly Report KPPN Kutacane (cut off Data 13 Juni 2024)

1.Analisis Perkembangan Pelaksanaan Anggaran

A.Kinerja Pendapatan Negara

1)Realisasi Pendapatan Dalam Negeri (PNBP) mencapai Rp3.023.193.023,- atau 61,08% dari target;

2)Pendapatan Dalam Negeri turun sebesar Rp3.054.392.952,- atau -50,26% year on year (yoy), penurunan tersebut terdiri PNBP lainya;

3)Pendapatan perpajakan  s.d. 31 Mei 2024 sebesar Rp28.941.251.098,-,  menurun Rp5.171.759.562,- atau (-15,16%).

B.Kiinerja Belanja K/L dan TKD

1)Pagu belanja negara sebesar Rp2.123.506.870.000,- turun sebesar Rp44.317.575.000,- atau (-2,04%) yoy. Pagu belanja negara terdiri dari pagu belanja KL Rp371.291.906.000,- (17,48%) dan pagu TKD sebesar Rp1.752.214.964.000,- (82,52%). Penurunan pagu secara signifikan terjadi pada pagu TKD sebesar Rp43.442.660.000,- (-2,42%) dan Belanja K/L Rp874.915.000,- (-0,24%) karena sebagian pagu TKD yaitu untuk Dana Insentif Fiskal 2024 belum tersedia.

2)Realisasi belanja Negara Rp999.236.765.900,- (47,06%), terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp203.859.615.687,- (54,91%), sedangkan realisasi belanja TKD baru terealisasi sebesar Rp795.377.150.213,- (45,39%).

3)Realisasi Belanja Negara secara jumlah tumbuh sebesar Rp121.465.372.179,- (13,84% yoy) dengan Belanja K/L tumbuh sebesar Rp34.085.022.443,- (20,08% yoy) dan Belanja TKD tumbuh sebesar Rp87.380.349.736,- (12,34% yoy), belanja K/L juga tumbuh secara persentase dimana pertumbuhan masing-masing jenis belanja adalah untuk belanja pegawai Rp22.746.957.657,- (20,98% yoy), dan Belanja Barang Rp11.672.667.036,- (12,59% yoy). Sedangkan belanja modal mengalami kontraksi Rp334.602.250,- (-19,28% yoy).

C.Kinerja Belanja KPPN Kutacane selaku satker

1)Realisasi belanja KPPN Kutacane sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 baru sebesar Rp619.879.009,- dari pagu Rp1.533.584.000,- atau 40,42% karena pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dibayarkan secara terpusat.

2)Untuk bulan Mei 2024 dicapai nilai IKPA bulan Mei 2024 : 95,45.

2.Isu dan Permasalahan Pelaksanaan APBN

A.Penerimaan perpajakan TA. 2024 di wilayah KPPN Kutacane perlu ditingkatkan karena pada TA. 2023 mengalami penurunan dibandingkan penerimaan pajak TA. 2022.

B.Perlunya mendorong ketertiban bendahara dan pemerintah desa dalam melakukan penyetoran pajak.

C.Untuk meningkatkan PNBP ditahun 2024, satker perlu mengali potensi PNBP yang belum tergali selama tahun 2023, seperti pendapatan sewa Gedung, PBT Redistribusi Tanah, Penerbitan/Penggantian Buku Nikah.

D.Penerapan TTE tahap IIIC tanggal 27 Juni 2024 pada aplikasi SAKTI mengharuskan kesiapan satker untuk memastikan masing-masing pengelola keuangan memiliki Digital Signature berupa Sertifikat Elektronik dari BSSN. Dari sisi KPPN perlu dilakukan  penyeragaman  verifikasi dokumen dan uraian  SPM sesuai PMK-62 Tahun 2023.

E.Terbitnya Perdirjen Perbendaharaan No.5/PB/2024 mempunyai implikasi positif pada nilai Deviasi Halaman III DIPA akan tetapi berdampak pada penurunan pada nilai Penyerapan anggaran belanja 51 untuk satker yang pembayaran Gaji Induknya dilaksanakan secara terpusat.

F.Sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 terdapat pengajuan SPM Gaji Ke-13 (38 SPM) dan Tunkin Ke-13 (3 SPM) yang telah diterbitkan 41 SP2D-nya

G.Permasalahan TKD terjadi pada Penyaluran DAU, DAK Fisik dan DBH Pajak.

H.Dalam penyaluran DAU masih  terdapat penyaluran tidak tepat waktu karena Pemda menyampaikan pelaporan ke DJPK tidak tepat dan tidak valid.

I.Penyaluran DAK Fisik masih rendah karena terdapat Pemda yang belum melakukan perekaman dokumen yang menjadi syarat salur pengajuan DAK Fisik 2024.

J.Penyaluran DBH masih terdapat hambatan dikarenakan terdapat Pemda yang belum menyelesaikan BAR Rekon Pajak sebagai syarat salur

3.Kesimpulan dan Saran

A.PNBP sampai dengan 13 Juni 2024 mengalami konstraksi dibandingkan TA 2023 yoy.

B.Realisasi belanja sampai dengan 13 Juni 2024 mengalami pertumbuhan dibandingkan TA 2023 yoy yang dikarenakan selain dari kenaikan belanja TKD juga belanja pemerintah pusat dari satker KPU, pembayaran THR dan penyaluran dana desa.

C.Realisasi capaian output menjadi isu setelah reformulasi IKPA di satker-satker lingkup KPPN Kutacane, selain keterlambatan kontrak dan pengelolaan UP/TUP.

D.Perlu peningkatan penggunaan CMS, KKP, dan Digipay di wilayah kerja KPPN Kutacane. Progres Digitalisasi Pembayaran sampai dengan 13 Juni 2024 meliputi capaian transaksi CMS : 2.251 transaksi, KKP : 21 transaksi dan Digipay Satu : 52 transaksi. Saat diterapkan New CMS terjadi penurunan jumlah transaksi (4 transaksi saat 1 minggu updating), kemudian berangsur-angsur normal. KKP menjadi bagian dari perhitungan IKPA Pengelolaan  UP/TUP. Dengan kontribusi nilai 10% dari 100% dalam pengelolaan UP/TUP.

E.Perlu dilakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran untuk peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran atau kinerja fiskal di TA 2024.

F.Perlunya koordinasi antara instansi di daerah, wilayah dan kantor pusat (Pusdatin) masing-masing kementerian dan KPPN setempat (Monev) dalam penerapan TTE tahap IIIC.

G.Perekonomian daerah di Kab. Aceh Tenggara mengalami inflasi yang ditunjukkan dimana pada minggu pertama bulan Juni 2024 sebesar 0,74, Data Komoditas sebagai peyumbang atau andil terbesar terhadap perubahan IPH di Kabupaten Aceh Tenggara untuk minggu Pertama bulan Juni 2024 belum ada data yang tersedia , demikian halnya juga di Kabupaten Gayo Lues belum terdapat data yang tersedia.

H.Berdasarkan data PDRB dari BPS pada bulan Maret 2024, pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues mengalami peningkatan di angka 3,4 di Kabupaten Aceh Tenggara dan 3,98 di Kabupaten Gayo Lues.

I.Berdasarkan monitoring LPJ Bendahara Pengeluaran sudah 42 satker dari 42 satker, sedangkan LPJ Bendahara Penerimaan 9 satker dari 9 satker.

J.Rekonsiliasi eksternal periode bulan  Mei sudah 7 satker dari 45 satker yang wajib melakukan Rekonsiliasi.





Selengkapnya dapat dilihat dibawah ini
Judul Tanggal Ditayangkan Penulis Hit Weekly Report KPPN Kutacane (cut off Data 13 Juni 2024)