Weekly Report KPPN Kutacane (cut off Data 05 Juli 2024) 

1.Analisis Perkembangan Pelaksanaan Anggaran

A.Kinerja Pendapatan Negara

1) Realisasi Pendapatan Dalam Negeri (PNBP) mencapai Rp7.002.253.317,- atau 141,47% dari target;

2) Pendapatan Dalam Negeri tumbuh sebesar Rp432.164.728,- atau 6,58% year on year (yoy), kenaikan tersebut terdiri PNBP lainya;

3) Pendapatan perpajakan  s.d. 31 Mei 2024 sebesar Rp28.941.251.098,-,  menurun Rp5.171.759.562,- atau (-15,16%).

B.Kiinerja Belanja K/L dan TKD

1) Pagu belanja negara sebesar Rp2.123.466.310.000,- turun sebesar Rp44.358.135.000,- atau (-2,05%) yoy. Pagu belanja negara terdiri dari pagu belanja KL Rp371.251.346.000,- (17,48%) dan pagu TKD sebesar Rp1.752.214.964.000,- (82,52%). Penurunan pagu secara signifikan terjadi pada pagu TKD sebesar Rp43.442.660.000,- (-2,42%) dan Belanja K/L Rp915.475.000,- (-0,25%) karena sebagian pagu TKD yaitu untuk Dana Insentif Fiskal 2024 belum tersedia.

2) Realisasi belanja Negara Rp1.203.380.110.336,- (56,67%), terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp223.504.432.113,- (60,20%), sedangkan realisasi belanja TKD baru terealisasi sebesar Rp979.875.678.223,- (55,92%).

3) Realisasi Belanja Negara secara jumlah tumbuh sebesar Rp177.731.350.607,- (17,33% yoy) dengan Belanja K/L tumbuh sebesar Rp33.634.500.108,- (17,71% yoy) dan Belanja TKD tumbuh sebesar Rp144.096.850.499,- (17,24% yoy), belanja K/L juga tumbuh secara persentase dimana pertumbuhan masing-masing jenis belanja adalah untuk belanja pegawai Rp21.607.078.176,- (17,48% yoy), dan Belanja Barang Rp12.567.753.182,- (19,55% yoy). Sedangkan belanja modal mengalami kontraksi Rp540.331.250,- (-27,77% yoy).

C.Kinerja Belanja KPPN Kutacane selaku satker

1) Realisasi belanja KPPN Kutacane sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 sebesar Rp805.031.636,- dari pagu Rp1.533.584.000,- atau 52,49% karena pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dibayarkan secara terpusat.

2) Untuk bulan Juni 2024 dicapai nilai IKPA bulan Juni 2024 : 99,74.

2.Isu dan Permasalahan Pelaksanaan APBN

A.Penerimaan perpajakan TA. 2024 di wilayah KPPN Kutacane perlu ditingkatkan karena pada TA. 2023 mengalami penurunan dibandingkan penerimaan pajak TA. 2022.

B.Perlunya mendorong ketertiban bendahara dan pemerintah desa dalam melakukan penyetoran pajak.

C.Untuk meningkatkan PNBP ditahun 2024, satker perlu mengali potensi PNBP yang belum tergali selama tahun 2023, seperti pendapatan sewa Gedung, PBT Redistribusi Tanah, Penerbitan/Penggantian Buku Nikah.

D.DAK Fisik belum ada yang disalurkan karena Pemda masih mengumpulkan syarat salur dan masih proses tender.

E.Penerapan TTE tahap IIIC pada aplikasi SAKTI mengharuskan kesiapan 34 satker untuk memastikan masing-masing pengelola keuangan memiliki Digital Signature berupa Sertifikat Elektronik dari BSSN.

3.Kesimpulan dan Saran

A.PNBP sampai dengan 16 Mei 2024 mengalami konstraksi dibandingkan TA 2023 yoy.

B.Realisasi belanja sampai dengan 4 Juli 2024 mengalami pertumbuhan dibandingkan TA 2023 yoy yang dikarenakan selain dari kenaikan belanja TKD juga belanja pemerintah pusat dari satker KPU, pembayaran THR dan penyaluran dana desa.

C.Perekonomian daerah di Kab. Aceh Tenggara mengalami inflasi di bulan Juni yang ditunjukkan inflasi tertinggi pada minggu ketiga sebesar 0,92 dengan komoditas yang terbesar mempengaruhi harga adalah udang basah sedangkan untuk minggu 4 Juni 2024 IPH Aceh Tenggara sebesar 0,53 dengan komoditas yang memberi andil kenaikan IPH Minggu 4 Juni 24 di Aceh Tenggara adalah Cabai Merah sebesar 0,43 dan Cabai Rawit sebesar 0,24, Aceh Tenggara berada di urutan 7 untuk kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH di wilayah Provinsi Aceh, Sedangkan Untuk Kabupaten Gayo Lues mengalami penurunan IPH sebesar -1,83 berada di urutan ketiga untuk kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH tertinggi. Dibandingkan dengan IPH secara nasional, maka IPH di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues masih dibawah realisasi nasional sehingga masih terkendali.

D.Perlu peningkatan penggunaan CMS, KKP, dan Digipay di wilayah kerja KPPN Kutacane.

E.Perlu dilakukan Langkah-Langkah strategis pelaksanaan anggaran untuk peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran atau kinerja fiskal di TA 2024.

F.Deviasi antara RPD halaman III DIPA dengan Realisasi Anggaran masih menjadi isu di satker-satker lingkup KPPN Kutacane, selain keterlambatan kontrak dan pengelolaan UP/TUP.

G.Perlunya koordinasi antara instansi di daerah, wilayah dan kantor pusat (Pusdatin) masing-masing kementerian dan KPPN setempat (Monev) dalam penerapan TTE tahap IIIC.

H.Berdasarkan data PDRB dari BPS pada bulan Maret 2024, pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues mengalami peningkatan di angka 3,4 di Kabupaten Aceh Tenggara dan 3,98 di Kabupaten Gayo Lues.

I.Berdasarkan monitoring LPJ Bendahara Pengeluaran sudah 26 satker dari 42 satker, sedangkan LPJ Bendahara Penerimaan 6 satker dari 9 satker.

J.Rekonsiliasi eksternal periode bulan Mei sudah 45 satker dari 45 satker yang wajib melakukan Rekonsiliasi.


Selengkapnya dapat dilihat dibawah ini.

Weekly Report KPPN Kutacane (cut off data 05 Juli 2024)