1. Analisis Perkembangan Pelaksanaan Anggaran

    A. Kinerja Pendapatan Negara

1. Realisasi Pendapatan Dalam Negeri (PNBP) s.d. 31 Oktober 2025 mencapai Rp 8.089.101.377​ ,- atau 162,01% dari target, walaupun mengalami penurunan sebesar –20,97% year on year (yoy)

2. Data pendapatan perpajakan wilayah dan Kab. Aceh Tenggara dan Kab.Gayo Lues s.d. 31 Oktober 2025 sebesar Rp57,42 Miliar terkontraksi sebesar 13,99% dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun lalu.

    B. Kinerja Belanja K/L dan TKD

1. Pagu belanja negara sebesar Rp 1.982.659.070.000 ,- menurun sebesar Rp 246.852.547.000,- atau (-11,07) yoy. Pagu belanja negara terdiri dari pagu belanja KL Rp 336.554.233.000 ,- (16,97) dan pagu TKD sebesar Rp 1.646.104.837.000,- (83,03).

2. Realisasi belanja Negara Rp 1.751.318.959.440,- (88,00), terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp 287.755.485.779 ,- (16,43) dan realisasi belanja TKD sebesar Rp 1.463.563.473.661 ,- (83,57).

3. Realisasi Belanja Negara mengalami pertumbuhan sebesar 5% yoy, dimana Belanja K/L tumbuh secara persentase sebesar 14% yoy dan Belanja TKD naik sebesar 3% yoy.

4. K/L dengan realisasi terbesar adalah Kemenag sebesar 92,42% disusul KPU sebesar 88,66%.

5. K/L dengan Realisasi Tertinggi Terhadap Total Pagu adalah Kementerian Agama sebesar 38,82%, Kepolisian Negara RIsebesar 24,78% dan Kejaksaan R.I. sebesar 4,48%.

    C. Kinerja Belanja KPPN Kutacane selaku Satker

1. DIPA KPPN Kutacane Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025 telah dilakukan realisasi anggaran sebesar 46,80% dengan deviasi kumulatif terhadap RPD sebesar 0,9%. Nilai realisasi turun dari realisasi periode September 2025 sebesar 75,28% karena KPPN Kutacane mendapatkan tambahan belanja pegawai, barang, dan modal pada bulan Oktober 2025.

2. Nilai IKPA KPPN Kutacane sebagai Satker periode 31 Oktober 2025 adalah sebesar 97,38.

3. Pada Bulan Oktober 2025, Digitalisasi pembayaran terdapat penambahan dari CMS: 18 transaksi, KKP: 5 transaksi, Digipay: 1 transaksi, mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

2. Isu dan Permasalahan Pelaksanaan APBN

1. Penerapan sistem baru perpajakan Coretax di awal tahun anggaran, menghambat penerimaan negara dan proses penyetoran penerimaan negara. Selain itu, adanya kontraksi belanja pemerintah di awal tahun juga mempengaruhi pergerakan ekonomi yang akhirnya mempengaruhi penerimaan pajak.

2. Sebagian Wajib Pajak belum membuat laporan setoran pajak di Coretax karena belum memahami ketentuan dan mekanismenya sehingga masih tercatat sebagai akun deposit.

3. Implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran masih berdampak pada kontraksi belanja modal pemerintah pusat sampai dengan bulan Oktober 2025.

4. Masih terdapat kontrak atas belanja modal yang progresnya masih minim di beberapa satker yang mengakibatkan realisasi belanja modal masih rendah.

5. Terdapat satu jenis TKD yang mengalami kontraksi, yakni DAK Non Fisik sebesar 5%. Realisasi dari (1) Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, (2) Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah, (3) Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan, dan (4) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian masih ≤ 50%.

6. BAR Rekon Pajak Semester I Tahun 2025 belum dapat dilakukan karena data pajak belum di detailkan di aplikasi CORETAX.

7. Terdapat belanja modal penyiapan tanah untuk pembangunan Lapas Kls IIB Kutacane yang masih proses pengerjaan dan berpotensi akan menggunakan Mekanisme RPATA

8. Pembayaran belanja pegawai pada lingkup Kemenag yang belum mendapatkan juknis atau kebijakan atas pembayaran seperti Gaji Susulan PPPK yang baru dilantik sehingga perencanaan belanja melalui Hal III DIPA menjadi tidak akurat.

9. Penyusunan Hal III DIPA masih belum berdasarkan kebutuhan bulanan satuan kerja terutama untuk K/L Kemenag dan Polri yang memiliki pagu terbesar di wilayah KPPN Kutacane.

10. Vendor DIGIPAY yang sebelumnya sudah bertransaksi dengan satker mulai enggan bertransaksi dikarenakan Pembayaran ke rekening vendor tidak real time.

3. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

1. MBG: Pada Kabupaten Aceh Tenggara terdapat15 SPPG yang telah beroperasi, denganpenerima manfaat ​sebesar 50.485 dan Jumlah SPPG yang sudah beroperasi di wilayah Kabupaten Gayo Lues sebanyak 9 SPPG dengan  penerima manfaat ​sebesar 22.698. Kendala yang masih dihadapi antara lain keterbatasan stock susu UHT di Kab Aceh Tenggara, dikarenakan tidak adanya pemasok susu lokal di Kabupaten Aceh Tenggara.

2. KDMP: Progress pembentukan Koperasi Kute Merah Putih di Kabupaten Aceh Tenggara dari 385 Kute dan Gayo Lues 136 Kute adalah 100% sudah berbadan Hukum dari Kemenkum. Namun sampai saat ini belum ada yang beroperasi dan mendapatkan pembiayaan dari BSI karena sedang menunggu penyesuaian peraturan dari K/L terkait.

4. Sekolah Rakyat: Proposal sudah diajukan ke Kemensos. Di Aceh Tenggara terkendala lahan yang diperlukan perataan tanah, sedangkan Gayo Lues sudah mendapatkan persetujuan untuk dibangun di TA 2026

4. Kondisi Perekonomian

1. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tenggara secara triwulanan pada triwulan II tahun 2025 dilihat dari yoy dan c to c menunjukkan adanya pelambatan walaupun nilainya tetap positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II pada 2 tahun sebelumnya. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi secara q to q menunjukkan adanya peningkatan sebesar 6,4 sehingga ini menunjukan bahwa PDRB di triwulan II tahun 2025 lebih besar 6,4% dibandingkan dengan PDRB triwulan I tahun 2025.

2. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gayo Lues secara triwulanan pada triwulan II tahun 2025 dilihat dari yoy dan c to c menunjukkan adanya pelambatan, walaupun nilainya tetap positif dan masih lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II tahun 2024. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi secara q to q menunjukkan adanya peningkatan sebesar 3,4% sehingga ini menunjukan bahwa PDRB di triwulan II tahun 2025 lebih besar 3,4% dibandingkan dengan PDRB triwulan I tahun 2025.

3. Inflasi di Kabupaten Aceh Tenggara pada bulan Oktoberlebih stabildibanding dengan bulan September, dimana bulan September dimulai dengan deflasi di minggu September sebesar –1,03 walaupun di akhir bulan ditutup dengan inflasi sebesar 0,9. Memasuki bulan Oktober Inflasi stabil dibawah 1%.

4. Inflasi di Kabupaten Gayo lebih stabil di bulan Oktober bila dibandingkan dengan bulan September, dimana di bulan September di mulai dengan deflasi sebesar -0,19 dan terjadi inflasi tertinggi di minggu terakhir sebesar 2,79%. Memasuki bulan Oktober dibuka dengan inflasi sebesar 1,79 dan diakhir ditutup dengan inlfasi sebesar 0,38

5. Kesimpulan

1. Penerimaan Negara dari Perpajakan dan PNBP sampai dengan 31 Oktober 2025 mengalami kontraksi dibandingkan TA 2024 yoy;

2. Realisasi belanja sampai dengan 31 Oktober 2025 telah mengalami kenaikan dibandingkan TA 2024 yoy meskipun secara nilai mengalami penurunan.

3. Capaian IKPA KPPN sebagai BUN belum maksimal karena adanya penambahan pagu/lepas blokir dan belum akuratnya realisasi Hal. III DIPA.

4. Progres Digitalisasi Pembayaran sampai dengan 31 Oktober 2025 meliputi capaian transaksi CMS: 2.570 transaksi, KKP : 88 transaksi dan Digipay Satu : 126 transaksi, walaupun belum maksimal mengalami pertumbuhan yoy. Salah satu penyebab rendahnya KKP dan Digipay selain terkait sarana prasarana pendukung dan mindset masyarakat daerah dan pengelola keuangan satker, juga karena belanja yang menjadi target pengadaan dengan KKP dan Digipay seperti belanja ATK dan konsumsi serta perjalanan dinas mengalami efisiensi.

5. KPPN Kutacane menjadi satker dengan realisasi terendah karena adanya tambahan belanja modal di Bulan Oktober (akhir).

6. Selama bulan Oktober 2025 di Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues mengalami pada rentang 0,74 sampai dengan 0,9 (Aceh Tenggara) dan 0,38 sampai dengan  1,79 (Gayo Lues) yang masih sesuai dengan target nasional, dengan komoditi penyumbang inflasi adalah Bawang Merah, Beras, Telur Ayam Ras, Cabe Merah, Mie Keriting Instan dan Cabe Rawit, Daging Ayam Ras, dan Minyak Goreng.

7. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues secara triwulanan pada triwulan II tahun 2025 mengalami perlambatan dibandingkan dengan Triwulan I 2025.

8. Jumlah SPPG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues terus bertambah, dan masih terdapat beberapa kendala yang perlu ditindaklanjuti seperti keterbatasan stock susu UHT dan varian buah-buahan yang merupakan salah satu menu dalam program MBG.

9. Sekolah rakyat di Kabupaten Gayo Lues sudah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat dan akan dibangun tahun 2026 berlokasi di Kecamatan Dabun Gelang, sedangkan di Kabupaten Aceh Tenggara masih perlu persiapan perataan lahan.

10. KDMP di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues sudah berbadan hukum semua, namun belum ada yang beroperasi dan mendapatkan pembiayaan dari BSI karena masih menunggu penyesuaian peraturan dari K/L terkait.

6. Saran

1. Perlu dilakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran untuk Belanja K/L dan TKD dengan koordinasi dan monitoring secara intensif dengan KPA dan pimpinan Kepala Daerah agar realisasi belanja di Triwulan IV Tahun 2025 dapat tumbuh;

2. Perlunya upaya lebih intensif lagi untuk mendorong satker mitra kerja KPPN Kutacane menggunakan CMS, Digipay dan KKP serta dukungan dari BSI;

3. Pembayaran atas transaksi DIGIPAY harus dilakukan secara real time pada vendor, karena mayoritas vendor di wilayah KPPN Kutacane perlu arus kas yang cepat;

4. TPID kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues agar melakukan koordinasi dan beberapa langkah-langkah untuk menurunkan inflasi antaranya adalah penguatan data ketersediaan bahan pokok, monitoring harga secara intensif, intervensi pasar dengan operasi pasar, memanfaatkan BTT untuk subsidi transportasi bagi komoditi yang mempengaruhi inflasi, serta melakukan kerjasama antar daerah;

5. Untuk mendorong percepatan pertumbuhan di Triwulan berikutnya, agar seluruh satker K/L dan Pemerintah Daerah mempercepat realisasi APBN dan APBD;

6. SPPG dan Pemda meningkatkan koordinasi agar berbagai permasalahan dalam pelaksanaan MBG bisa dicari jalan keluarnya, seperti penyediaan bahan baku untuk MBG, serta peningkatan kualitas tata kelola dan penyediaan sarana prasarana;

7. Koordinasi antara Dinas Koperasi, DPMK, dan TNI untuk penyiapan sarana dan pra-sarana KDMP; dan mempercepat proses revisi peraturan terkait pembiayaan KDMP.

8. Dalam rangka pembangunan Sekolah Rakyat disarankan Pemda Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan segera perataan tanah (cut and field) dan Pemda Gayo Lues dapat mulai mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk mendirikan sekolah rakyat seperti kesiapan lahan, peserta didik, dan lainnya;

9. KPP/KP2KP agar memperluas dan mendampingi para wajib pajak, khususnya bendahara untuk membuat laporan SPT Masa menggunakan aplikasi coretax;

10. Kantor Pusat (DJPK) segera menyelesaikan revisi PMK 108/2024 tentang Pengelolaan Dana Desa agar terdapat kepastian atas penyaluran Dana Desa Non-earmark Tahap II 2025.

11. KPP segera berkoordinasi dengan BPKD untuk membuat regulasi atau mendorong kepala desa untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

12. Memfasilitasi Koordinasi dengan KPP dan Pemda untuk penyelesaian BAR Pajak Pusat Sem. I TA 2025