1. Analisis Perkembangan Pelaksanaan Anggaran

    A. Kinerja Pendapatan Negara

1. Realisasi Pendapatan Dalam Negeri (PNBP) s.d. 30 September 2025 mencapai Rp 7.565.242.616 ,- atau 154% dari target, walaupun mengalami penurunan sebesar –18% year on year (yoy);

2. Data pendapatan perpajakan wilayah dan Kab. Aceh Tenggara dan Kab.Gayo Lues s.d. 30 September 2025 sebesar Rp47,24 Miliar terkontraksi sebesar 14,70%. PPh Pasal 22, Pasal 23, PPh Final dan FLN serta Non Migas Lainnya, PPN Lainnya mengalami kontraksi >50% sampai dengan bulan September 2025. 

    B. Kinerja Belanja K/L dan TKD

1. Pagu belanja negara sebesar  1.982.689.254.000 ,- menurun sebesar Rp 246.822.363.000 ,- atau (-11,07) yoy. Pagu belanja negara terdiri dari pagu belanja KL Rp  336.584.417.000,- (16,98) dan pagu TKD sebesar Rp  1.646.104.837.000,- (83,02).

2. Realisasi belanja Negara Rp 1.612.125.556.819,- (81,31), terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp  254.789.088.837 ,- (15,80) dan realisasi belanja TKD sebesar Rp  1.357.336.467.982 ,- (84,20).

3. Realisasi Belanja Negara mengalami konstraksi secara jumlah sebesar Rp 109.688.220.260 , namun mulai tumbuh secara persentase sebesar 4,08% yoy, dimana Belanja K/L secara jumlah terkontraksi sebesar Rp 25.501.480.799-, namun tumbuh secara persentase sebesar 10,11% yoy dan Belanja TKD terkontraksi sebesar Rp 84.186.739.461,- (turun 2,47% yoy).

4. K/L dengan realisasi terbesar adalah KPU sebesar 85,05% disusul Kemenag sebesar 79,71%.

5. K/L penyumbang realisasi tertinggi terhadap Total Pagu adalah Kementerian Agama sebesar 33,48%, Kepolisian Negara RI sebesar 22,47% dan Kejaksaan R.I. sebesar 4,05%.

C. Kinerja Belanja KPPN Kutacane selaku Satker

1. DIPA KPPN Kutacane Sampai dengan tanggal 30 September 2025 telah dilakukan realisasi anggaran sebesar 75,28%, dengan deviasi kumulatif terhadap RPD sebesar 1,3%.

2. Nilai IKPA KPPN Kutacane sebagai Satker periode 30 September 2025 adalah sebesar 100. Seluruh indikator telah tercapai maksimal.

3. Pada Bulan September  2025, Digitalisasi pembayaran terdapat penambahan dari CMS: 20 transaksi, KKP: 11 transaksi, Digipay: 4 transaksi, mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

2. Isu dan Permasalahan Pelaksanaan APBN

1. Penerapan sistem baru perpajakan Coretax di awal tahun anggaran, menghambat penerimaan negara dan proses penyetoran penerimaan negara. Selain itu, adanya kontraksi belanja pemerintah di awal tahun juga mempengaruhi pergerakan ekonomi yang akhirnya mempengaruhi penerimaan pajak.

2. Sebagian Wajib Pajak belum membuat laporan setoran pajak di Coretax karena belum memahami ketentuan dan mekanismenya sehingga masih tercatat sebagai akun deposit.

3. Selain adanya restitusi pajak di tahun 2025, kontraksi belanja pemerintah di awal tahun ikut mempengaruhi penerimaan pajak.

4. Realisasi belanja modal mengalami kontraksi terbesar dibandingkan dengan belanja yang lain karena proses lelang yang terlambat akibat baru dilakukan pembukaan blokir dan tambahan pagu di Triwulan III 2025.

5. Dana Desa sejak tanggal 18 September 2025 mengalami penundaan karena masih dilakukan evaluasi penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025 dan revisi PMK 108/2024 tentang Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA 2025.

6. BAR Rekon Pajak Semester I Tahun 2025 belum selesai dilakukan karena masih terdapat dengan data pajak dari SPM GUP serta pelaporan di CORETAX oleh Pemda.

7. Vendor DIGIPAY yang sebelumnya sudah bertransaksi dengan satker mulai enggan bertransaksi dikarenakan Pembayaran ke rekening vendor tidak real time.

3. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

1. MBG: pada Kabupaten Aceh Tenggara terdapat 12 SPPG  dengan penerima manfaat ​sebesar 40.412 dan Jumlah SPPG yang sudah beroperasi di wilayah Kabupaten Gayo Lues sebanyak 5 SPPG dengan  penerima manfaat ​sebesar 16.546. Terdapat beberapa permasalahan antara lain kurangnya koordinasi SPPG dengan Pemda dan kekurangan bahan seperti susu.

2. KDMP: Progress pembentukan Koperasi Kute Merah Putih di Kabupaten Aceh Tenggara dari 385 Kute dan Gayo Lues 136 Kute adalah 100% sudah berbadan Hukum dari Kemenkum. Namun sampai saat ini belum ada yang beroperasi dan mendapatkan pembiayaan dari BSI.

3. Sekolah Rakyat: Proposal sudah diajukan ke Kemensos. Di Aceh Tenggara terkendala lahan yang diperlukan perataan tanah, sedangkan Gayo Lues sudah mendapatkan persetujuan untuk dibangun di TA 2026.

4. Kondisi Perekonomian

1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tenggara triwulan II 2025 sebesar 4,25, sedangkan Kabupaten Gayo Lues sebesar 3,65. terjadi perlambatan dibanding triwulan I Tahun 2025.

2. Selama bulan September 2025 di Kabupaten Aceh Tenggara mengalami inflasi dengan rentang -0,21 sampai dengan 0,55, pada minggu keempat September terjadi inflasi sebesar 0,55. Hal ini dibawah target inflasi nasional antara 1,5% sd 3,5%. Komoditas yang memberi andil terhadap inflasi selama bulan September 2025 adalah Beras, Cabai Merah, Minyak Goreng dan Bawang Goreng.

3. Sedangkan di Kabupaten Gayo Lues selama bulan september 2025 terjadi inflasi dengan rentang -0,198 sampai dengan  2,79. Sehingga inflasi pada bulan September pada umumnya sesuai target inflasi nasional berkisar antara 1,5% sd 3,5%. Komoditas yang memberi andil terhadap inflasi adalah Bawang Merah, Beras, Telur Ayam Ras, Cabe Merah, Mie Keriting Instan, dan Daging Ayam Ras.

4. Kesimpulan

1. Penerimaan Negara dari Perpajakan dan PNBP sampai dengan 31 September 2025 mengalami kontraksi dibandingkan TA 2024 yoy;

2. Realisasi belanja sampai dengan 30 September 2025 telah mengalami kenaikan dibandingkan TA 2024 yoy meskipun secara nilai mengalami penurunan.

3. Capaian IKPA KPPN sebagai BUN belum maksimal, namun lebih baik daripada periode sebelumnya.

4. Progres Digitalisasi Pembayaran sampai dengan 30 September 2025 meliputi capaian transaksi CMS: 2.060 transaksi, KKP : 76 transaksi dan Digipay Satu : 91 transaksi, walaupun belum maksimal mengalami pertumbuhan yoy. Salah satu penyebab rendahnya KKP dan Digipay selain terkait sarana prasarana pendukung dan mindset masyarakat daerah dan pengelola keuangan satker, juga karena belanja yang menjadi target pengadaan dengan KKP dan Digipay seperti belanja ATK dan konsumsi serta perjalanan dinas mengalami efisiensi.

5. Selama bulan September 2025 di Kabupaten Aceh Tenggara mengalami inflasi dibawah target nasional, sedangkan di Kabupaten Gayo Lues terkendali sesuai target nasional.

6. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues secara triwulanan pada triwulan II tahun 2025 mengalami perlambatan dibandingkan dengan Triwulan I 2025.

7. Jumlah SPPG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues terus bertambah, dan masih terdapat beberapa kendala yang perlu ditindaklanjuti seperti keterbatasan susu dan buah-buahan yang merupakan salah satu menu dalam program MBG.

8. Sekolah rakyat di Kabupaten Gayo Lues sudah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat dan akan dibangun tahun 2026 berlokasi di Kecamatan Dabun Gelang, sedangkan di Kabupaten Aceh Tenggara masih perlu persiapan penyediaan lahan terkendala pendanaan.

9. KDMP di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues sudah berbadan hukum semua, namun belum ada yang beroperasi dan mendapatkan pembiayaan dari BSI.

5. Saran

1. Perlu dilakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran untuk Belanja K/L dan TKD dengan koordinasi dan monitoring secara intensif dengan KPA dan pimpinan Kepala Daerah agar realisasi belanja di Triwulan IV Tahun 2025 dapat tumbuh;

2. Perlunya upaya lebih intensif lagi untuk mendorong satker mitra kerja KPPN Kutacane menggunakan CMS, Digipay dan KKP serta dukungan dari BSI;

3. Pembayaran atas transaksi DIGIPAY harus dilakukan secara real time pada vendor, karena mayoritas vendor di wilayah KPPN Kutacane perlu arus kas yang cepat;

4. TPID kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues agar melakukan koordinasi dan beberapa langkah-langkah untuk menjaga inflasi agar sesuai target nasional sebesar 1,5% sd 3,5% antaranya adalah penguatan data ketersediaan bahan pokok, monitoring harga secara intensif, intervensi pasar dengan operasi pasar, memanfaatkan BTT untuk subsidi transportasi bagi komoditi yang mempengaruhi inflasi, serta melakukan kerjasama antar daerah;

5. Untuk mendorong percepatan pertumbuhan di Triwulan berikutnya, agar seluruh satker K/L dan Pemerintah Daerah mempercepat realisasi APBN dan APBD;

6. SPPG dan Pemda meningkatkan koordinasi agar berbagai permasalahan dalam pelaksanaan MBG bisa dicari jalan keluarnya, seperti penyediaan bahan baku untuk MBG, serta peningkatan kualitas tata kelola dan penyediaan sarana prasarana;

7. Untuk wilayah Kabupaten Gayo Lues agar melakukan koordinasi antara Dinas Koperasi, KDMP, Kepala Desa dan BSI dengan difasilitasi KPPN terkait pembiayaan KDMP;

8. Kabupaten Gayo Lues segera melakukan sosialisasi terkait mekanisme pembiayaan KDMP.seperti Kabupaten Aceh Tenggara;

9. Membuat percontohan operasionalisasi KDMP satu KDMP per Kecamatan;

10. Mengimplementasikan link and match antara KDMP dan SPPG;

11. Kabupaten Aceh Tenggara segera menindaklanjuti hasil sosialisasi terkait pembiayaan KDMP

12. Dalam rangka pembangunan Sekolah Rakyat disarankan Pemda Kabupaten Aceh Tenggara memprioritaskan pengalokasikan anggaran untuk perataan tanah dan Pemda Gayo Lues dapat mulai mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk mendirikan sekolah rakyat seperti kesiapan lahan, peserta didik, dan lainnya;

13. KPP/KP2KP agar memperluas dan mendampingi para wajib pajak, khususnya bendahara untuk membuat laporan SPT Masa menggunakan aplikasi coretax;

14. Direktorat PA segera menyelesaikan revisi PMK 108 Tahun 2025 serta segera membuka aplikasi OMSPAN TKD utk pengajuan Dana Desa tahap II 2025