Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa melakukan monitoring dan evaluasi di BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, Rabu, 15 September 2021. Kegiatan tersebut membahas penyaluran dana alokasi khusus (DAK) Fisik tahun anggaran 2021.
Kepala KPPN Liwa, Ma’ruf mengatakan Pesisir Barat merupakan salah satu dari dua kabupaten yang menjadi wilayah kerja KPPN Liwa, selain Lampung Barat. Menurutnya secara data untuk Pesisir Barat terhitung 14 September 2021, penyaluran untuk DAK Fisik 2021 sebesar 47,53% dari pagu Rp89 miliar.
"Sementara untuk dana desa (DD) persentase penyaluran sebesar 62,19% dari total pagu DIPA Rp119 miliar," kata dia.
Berdasarkan data aplikasi OMSPAN, ada beberapa bidang DAK Fisik Tahap II TA 2021 yang belum tersalurkan. Sementara batas akhir paling 21 Oktober 2021.
"Penyampaian persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap II paling lambat 21 Oktober 2021, apabila lewat tanggal tersebut penyalurannya tidak dapat dilakukan," tambahnya.
Selain membahas DAK Fisik, lanjut Ma’ruf, juga menyampaikan terkait berita acara rekonsiliasi pajak pusat atas penyetoran pajak-pajak pusat.
"Diperlukan koordinasi dan sinergi lebih lanjut dari beberapa piha kterkait (Pemda, KPP, dan KPPN) agar kewajiban penyampaian rekonsiliasi pajak dapat terlaksana dengan baik, sehingga tidak terkena sanksi dari Pemerintah Pusat," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, I Nyoman Setiawan mengatakan pihaknya berterima kasih kepada KPPN Liwa yang membantu Pemkab Pesisir Barat khususnya BPKAD dalam penyaluran DAK Fisik.
"Memang sudah seharusnya serta menjadi kewajiban dan kebutuhan pemda untuk menyalurkan dana dari pemerintah pusat. Di sisi lain pihak KPPN senantiasa membantu dan memberi dukungan penuh dalam proses penyalurannya," katanya.
