Pada hari Kamis, 23 Februari 2023, KPPN Liwa menyelenggarakan kegiatan Satker Awards KPPN Liwa Tahun 2022 bertempat di Aula Integritas KPPN Liwa.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Mitra Kerja KPPN Liwa dan dibuka oleh Kepala KPPN Liwa, Maria Lucky Ariana, dengan menyampaikan terkait Pemenuhan delapan indikator dalam Penilaian IKPA, yaitu Penyerapan Anggaran, Deviasi Hal. III DIPA, Capaian Output, Revisi DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM.
Selain itu, Kepala KPPN Liwa menyampaikan perlunya peningkatan transaksi melalui digitalisasi pembayaran, menegaskan kembali ketentuan Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian dalam pengajuan SPM, serta diperlukannya dukungan SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan APBN yang baik.
Pada sesi selanjutnya dilaksanakan pemaparan materi terkait Strategi dan Issue Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 oleh Irmayanti selaku Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker. Dalam materi ini disampaikan terkait update APBN periode sampai dengan 22 Februari 2023.
Pagu belanja negara sampai dengan 22 Februari 2023 adalah sebesar Rp1.708 Miliar, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp201,9 Miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1.506 Miliar.
Pada belanja pemerintah pusat, terjadi peningkatan pagu sebesar 12% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan besar terjadi pada belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang disebabkan adanya penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus yang disalurkan melalui KPPN Liwa.
Realisasi APBN sampai dengan 22 Februari 2023 sebesar Rp147,3 Miliar atau sebesar 8,6%. Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp18,9 Miliar atau sebesar 9,4%, yang terdiri dari:
1. Belanja Pegawai dengan pagu sebesar Rp115,4 Miliar telah direalisasikan sebesar Rp14,5 Miliar atau sebesar 12,6%;
2. Belanja Barang dengan pagu sebesar Rp77,7 Miliar telah direalisasikan sebesar Rp3,9 Miliar atau sebesar 5,1%; dan
3. Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp8,8 Miliar telah direalisasikan sebesar Rp392,5 juta atau sebesar 4,4%.
Untuk realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) terdiri dari Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sejumlah Rp158 Miliar. Kemudian Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang terdiri dari BOS, BOP Paud, dan BOP Kesetaraan senilai Rp17,9 Miliar. Untuk Dana Bagi Hasil (DBH) telah disalurkan ke rekening kas daerah sebesar Rp4,5 Miliar.
Pemaparan materi selanjutnya disampaikan oleh Rimma Novelly Rumahorbo selaku Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal terkait Penyampaian Kualitas Laporan Keuangan.
Beberapa indikator untuk laporan keuangan yang baik dilihat dari saldo tidak normal, saldo utang yang belum diterima tagihannya, aset yang belum diregister, selisih transfer keluar/masuk, dan pagu minus.
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan kepada Satker untuk menyelesaikan laporan keuangan unaudited dan mengirimkan kepada kanwil vertikalnya dan KPPN.
Selain itu, Rimma menyampaikan terima kasih atas selesainya rekonsiliasi internal dan eksternal sebagai dasar terbitnya Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR).
Selanjutnya, dilaksanakan Penyerahan Penghargaan kepada Satker Mitra Kerja KPPN Liwa yang diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Satuan Kerja Lingkup KPPN Liwa.
Diharapkan pemberian penghargaan tersebut dapat menjadi trigger bagi Satuan Kerja lainnya untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja anggarannya.
Penghargaan yang diberikan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu Nilai IKPA Terbaik Tahun Anggaran 2022 untuk Pagu Kecil diraih oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat, untuk Pagu Sedang diraih oleh Rumah Tahanan Negara Krui, dan untuk Pagu Besar diraih oleh Polres Lampung Barat.
Untuk kategori Satker pengguna KKP terbaik diraih oleh KPU Kabupaten Lampung Barat, sementara untuk Satker pengguna Digipay terbaik diraih oleh MAN 1 Pesisir Barat.
Sedangkan untuk kategori Operator Sakti Terbaik, Bendahara Pengeluaran Terbaik, dan Bendahara Penerimaan Terbaik diraih oleh Pengadilan Negeri Liwa.
Dengan dilaksanakannya pemberian penghargaan tersebut, diharapkan kinerja pelaksanaan anggaran untuk masing-masing Satuan Kerja dapat lebih baik di tahun 2023 sehingga dapat menghasilkan output /outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian, serta dapat mendorong kinerja ke arah yang lebih baik dengan tetap menjunjung values integritas dan sinergi dalam pemberantasan korupsi.
