Bertempat di Gedung Pertemuan Hotel Arumas, Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ibu Ikasari Heniyatun menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 tahun anggaran 2023 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja di wilayah bayar KPPN Lubuk Sikaping.
Alokasi belanja untuk tahun 2023 pada KPPN Lubuk Sikaping adalah sebesar Rp 333.082.457.000,- dalam bentuk belanja pemerintah pusat Kementerian/Lembaga , dan sebesar Rp 1.815.617.194.000,- untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2023.
Kegiatan ini diikuti oleh 52 (lima puluh dua) Kuasa Pengguna Anggaran yang berada di lingkup KPPN Lubuk Sikaping. Adapun yang menerima secara simbolis DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat.
Dalam sambutannya, Ibu Ikasari Heniyatun menyampaikan bahwa ketidakpastian global masih menggelayuti perekonomian dunia sejauh ini. Belum berakhirnya perang Rusia-Ukrania membuat gejolak ekonomi juga belum mereda. Situasi menjadi lebih rumit saat tensi geopolitik antara Taiwan dan China yang semakin membara di Semester II yang lalu. Sehingga tensi geopolitik yang awalnya hanya terjadi di Eropa , saat ini bergeser ke Asia, tentunya dari sisi keuangan juga akan berimplikasi respons yang cepat. Namun demikian Sampai dengan kuartal III-2022 yang berakhir 31 Oktober yang lalu Ekonomi Indonesia tumbuh 5.72% dan diprediksi akan tetap tumbuh walaupun mengalami perlambatan.
APBN TA 2023 disiapkan untuk responsif, antisipatif dan fleksibel terhadap kondisi ekonomi yang tidak pasti. APBN menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan sekaligus berperan dalam mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pada tahun 2023 APBN difokuskan pada enam kebijakan utama yaitu:
- Penguatan kualitas SDM [sumber daya manusia] ;
- Akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi ;
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi ;
- Pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara ;
- Revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi, dan
- Pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi
Bertepatan dengan pelaksanaan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, dilaksanakan juga Sosialisasi mengenai pemahaman, pelaporan dan pengendalian gratifikasi sekaligus penandatangan Nota Kesepakatan Mendukung Reformasi Birokrasi KPPN Lubuk Sikaping. Bertindak selaku narasumber adalah Yuda, Kepala Seksi Verifikasi dan Kepatuhan Internal.
Di akhir sambutannya, Ibu Ikasari Heniyatun menyampaikan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dapat segera ditindaklanjuti, sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung.
*tulisan ini telah dimuat pada harian Padang Ekspres tanggal 16 Desember 2022 dengan judul " Transfer Daerah-Dana Desa Pasaman Rp 1,8 M"
