Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelaksanaan kinerja masing – masing instansi pemerintahan serta peningkatan integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem akuntansi pemerintahan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang telah disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tujuan/sasaran strategis instansi maka setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Majene sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah diraih dan dilaksanakan selama tahun 2024.

Diharapkan laporan kinerja yang telah disusun dapat menjadi salah satu bukti implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

LAKIN KPPN Majene ini diharapkan dapat digunakan sebagai media pertanggung jawaban atas kinerja KPPN Majene kepada para stakeholders eksternal yang berkepentingan. Selain itu LAKIN KPPN Majene juga diharapkan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pejabat/pegawai KPPN Majene untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Berikut ini Laporan Kinerja KPPN Majene Tahun 2024: