Kamis, 23 Januari 2025 bertempat di Gedung RCE Center, Kepala KPPN Malang, Bapak Muhammad Rusna menyampaikan rilis kinerja APBN hingga Desember 2024. Kegiatan ini juga bersamaan dengan Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Lingkup KPPN Malang (PRISMA) Triwulan IV Tahun 2024. Ini merupakan agenda triwulanan yang bertujuan untuk menginformasikan tentang kinerja APBN, khususnya di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.

Di awal paparannya, Bapak Muhammad Rusna menyampaikan bahwa kinerja pelaksanaan APBN di lingkup KPPN Malang hingga 31 Desember 2024 dari sisi realisasi pendapatan mencapai Rp118,8 triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,49% dibandingkan tahun lalu (YoY). Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari:

• Pajak Penghasilan sebesar Rp6,5 triliun yang mengalami penurunan sebesar 5,04% (YoY). 
• Pajak Pertambahan Nilai yang mencapai Rp18,9 Triliun atau naik 14% (YoY).
• Penerimaan Cukai yang menyumbang Rp91,9 Triliun atau naik sebesar 3,33% (YoY). 

Sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya telah terealisasi sebesar Rp492,1 Miliar atau 207,34% dari target ditetapkan namun mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi belanja juga menunjukkan kinerja yang positif dengan realisasi mencapai 98,35% dari total pagu anggaran sebesar Rp15,8 triliun. Adapun kinerja belanja ditopang oleh beberapa elemen berikut:

• Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp7 Triliun (99,15%) tumbuh 18,77% (YoY). 
• Belanja Kementerian/Lembaga ditopang oleh:
• Belanja Modal sebesar 34,33% (YoY)
• Belanja Barang 31,48% (YoY) 
• Belanja Pegawai sebesar 9,81% (YoY)
• Belanja Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp8,5 Triliun (97,70%) yang ditopang oleh kinerja realisasi:
• Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp4,9 Triliun atau 98,75% dari pagu.
• Dana Transfer Khusus sebesar Rp1,8 Triliun atau 92,91% dari pagu.
• Dana Desa terealisasi mencapai Rp846,1 Miliar atau sekitar 99,91% dari pagu, yang telah disalurkan ke 738 desa pada 5 Kabupaten/Kota.

Sedangkan inflasi pada Desember 2024 di lingkup KPPN Malang sebesar 1,36% (YoY), atau lebih rendah dari rata-rata inflasi di Jawa Timur dan Nasional. Penyumbang utama inflasi Desember 2024 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain telur ayam ras, bawang merah, dan cabe merah.

Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, terdapat Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagu sebesar Rp194,6 Miliar. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp167,6 Miliar (86,12%). Diperlukan peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong OPD (Organisasi Perangkat Daerah. OPD) pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur, serta memperhatikan batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di akhir tahun anggaran 2024.

Kemudian Bapak Muhammad Rusna juga menyampaikan Sosialisasi Anti Korupsi sebagai bentuk komitmen KPPN Malang dalam melaksanakan pelayanan publik yang transparan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi, KPPN Malang juga memberikan penghargaan kepada satuan kerja (satker) dan pemerintah daerah (pemda) dengan kinerja terbaik pada triwulan IV 2024. Berdasarkan hasil penilaian kinerja triwulan IV Tahun 2024, diperoleh satker dengan peringkat tiga terbaik untuk 6 kategori dan pemerintah daerah terbaik kategori penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Berikut nama-nama satker dan pemda yang berhasil mendapatkan penghargaan:

Terima kasih untuk para satker dan pemda lingkup KPPN Malang atas sinerginya dalam mendukung kinerja APBN dan TKD pada triwulan IV 2024! Kegiatan PRISMA ini diharapkan dapat memacu semangat kepada satker dan pemda untuk terus  meningkatkan kinerja dalam pengelolaan APBN dan TKD.