Senin, 9 Maret 2026, Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna menyampaikan rilis kinerja APBN data sampai dengan Februari 2026 secara daring melalui Microsoft Teams. Rilis APBN ini dilaksanakan bersamaan dengan Kegiatan Bimbingan Teknis Perbendaharaan – Juknis Pembayaran THR dan Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran. Ini merupakan agenda bulanan dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai kinerja APBN khususnya di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.
Pada awal paparan, Muhammad Rusna menyampaikan realisasi pendapatan sampai dengan 28 Februari 2026 mencapai Rp15,97 triliun mengalami penurunan sebesar 10,42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y). Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp1,07 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 72,28% (y-o-y). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp1,56 triliun atau tumbuh sebesar 42,12% (y-o-y). Sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp12,48 triliun turun sebesar 16,62% (y-o-y). PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp264,85 miliar atau 24,64% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 12,44% bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Kinerja belanja negara sampai dengan 28 Februari 2026 mencapai Rp2,19 triliun atau sekitar 18,21% dari total pagu anggaran sebesar Rp12,03 triliun. Ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp670,83 miliar (11,41%) mengalami pertumbuhan sebesar sebesar 1,47% (y-o-y). Kinerja Belanja K/L ditopang oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp539,73 miliar (14,34%), realisasi Belanja Barang sebesar Rp125,37 miliar (7,12%), dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp5,73 miliar (1,62%). Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp1,52 triliun (24,70%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp1 triliun atau 25% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp504,05 miliar atau 28,62% dari alokasi pagu TA 2026.
Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, terdapat belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagu sebesar Rp152,56 miliar. Sampai dengan 28 Februari 2026 telah terealisasi sebesar Rp7,02 miliar (4,61%). Diperlukan peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Sampai dengan 28 Februari 2026 nilai transaksi penggunaan KKP satuan kerja di wilayah KPPN Malang sebesar Rp1,09 miliar dengan jumlah transaksi sebanyak 228 transaksi. Adapun kendala yang sering dialami satuan kerja dalam penggunaan KKP adalah adanya perubahan pemegang KKP di Satker dan belum diajukan perubahannya ke bank.
