Rabu, 15 April 2026, Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna menyampaikan rilis kinerja APBN data sampai dengan Maret 2026 secara luring di Aula Lantai 1 Gedung RCE KPPN Malang serta daring melalui Microsoft Teams. Rilis APBN ini dilaksanakan bersamaan dengan Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan Negara – Pengisian Capaian Output Tahun 2026. Ini merupakan agenda bulanan dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai kinerja APBN khususnya di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.
Pada awal paparan, Muhammad Rusna menyampaikan realisasi pendapatan sampai dengan 31 Maret 2026 mencapai realisasi pendapatan mencapai Rp26,07 triliun mengalami penurunan sebesar 8,44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y). Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp1,69 triliun yang mengalami pertumbuhan sebesar 52,43% (y-o-y). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp2,71 triliun atau tumbuh sebesar 9,52% (y-o-y). Sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp19,36 triliun turun sebesar 17,54% (y-o-y). PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp110,47 miliar atau 38,14% dari target ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar 0,03% bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Kinerja Belanja Negara sampai dengan 31 Maret 2026 mencapai Rp3,45 triliun atau sekitar 28,53% dari total pagu anggaran sebesar Rp12,10 triliun. Ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp1,42 miliar (23,96%) mengalami pertumbuhan sebesar sebesar 8,23% (y-o-y). Kinerja Belanja K/L ditopang oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1,10 triliun (29,05%), realisasi Belanja Barang sebesar Rp286,80 miliar (16,12%), dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp34,27 miliar (9,30%). Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp2,03 triliun (32,94%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp1,34 triliun atau 33,33% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp611,58 miliar atau 34,73% dari alokasi pagu TA 2026.
Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, terdapat belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagu sebesar Rp162,75 miliar. Sampai dengan 31 Maret 2026 telah terealisasi sebesar Rp16,09 miliar (9,88%). Diperlukan peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Sampai dengan 31 Maret 2026 nilai transaksi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebesar Rp3,21 miliar dengan jumlah transaksi sebanyak 610 transaksi. Adapun kendala yang sering dialami satuan kerja dalam penggunaan KKP adalah adanya perubahan pemegang KKP di Satker dan belum diajukan perubahannya ke bank.
