Rabu, 15 Juli 2026, bertempat di Aula Lantai 1 Gedung RCE Center, Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna menyampaikan rilis kinerja APBN data sampai dengan Juni 2026. Rilis APBN ini dilaksanakan bersamaan dengan bersamaan dengan Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026. Ini merupakan agenda bulanan dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai kinerja APBN khususnya di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.
Pada awal paparan, Muhammad Rusna menjelaskan realisasi pendapatan sampai dengan 30 Juni 2026 mencapai Rp59,88 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 8,29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y). Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp3,87 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 26,68% (y-o-y). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp6,44 triliun atau tumbuh sebesar 17,45% (y-o-y). Sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp45,56 triliun tumbuh sebesar 2,84% (y-o-y). PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp240,31 miliar atau 82,16% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,28% bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Kinerja belanja negara sampai dengan 30 Juni 2026 mencapai Rp6,66 triliun atau sekitar 51,56%. Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp3,04 miliar (48,92%) mengalami pertumbuhan sebesar sebesar 9,72% (y-o-y). Kinerja Belanja K/L ditopang oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2,27 triliun (58,86%), realisasi Belanja Barang sebesar Rp688,22 miliar (38,04%), dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp82,25 miliar (15%). Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp3,62 triliun (54%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp2,34 triliun atau 56,54% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp896,41 miliar atau 50,91% dari alokasi pagu TA 2026.
Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, terdapat belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagu sebesar Rp146,58 miliar. Sampai dengan 30 Juni 2026 telah terealisasi sebesar Rp38,45 miliar (26,23%). Diperlukan peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Sampai dengan 30 Juni 2026, nilai transaksi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebesar Rp5,70 miliar dengan jumlah transaksi sebanyak 2.233 transaksi. Adapun kendala yang sering dialami satuan kerja dalam penggunaan KKP adalah adanya perubahan pemegang KKP di Satker dan belum diajukan perubahannya ke bank.
Kegiatan ini juga bersamaan dengan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 bersama berbagai pemangku kepentingan, mulai dari satuan kerja, akademisi, pemerintah daerah, perbankan, UMKM, hingga media massa. Melalui FKP, KPPN Malang mengajak para stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan guna meningkatkan kualitas layanan dan penyempurnaan Standar Pelayanan.
