Senin, 10 Agustus 2026, Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna menyampaikan rilis kinerja APBN data sampai dengan Juli 2026 secara daring melalui MS Teams. Rilis APBN ini dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi perbendaharaan negara lainnya yang disampaikan oleh Kepala Seksi MSKI, Bapak Heru Supriyanto. Kegiatan ini merupakan agenda bulanan dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai kinerja APBN, khususnya di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.
Pada awal paparan, Muhammad Rusna menjelaskan realisasi pendapatan mencapai Rp69,85 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 7,28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y). Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp4,08 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 18,82% (y-o-y). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp6,93 triliun atau tumbuh sebesar 3,85% (y-o-y). Sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp54,55 triliun tumbuh sebesar 4,54% (y-o-y). PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp280,04 miliar atau 95,74% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 2,49% bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Kinerja belanja negara sampai dengan 31 Juli 2026 mencapai Rp7,66 triliun atau sekitar 60,18% dari total pagu anggaran sebesar Rp12,73 triliun. Ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp3,53 miliar (58,67%) mengalami pertumbuhan sebesar sebesar 8,17% (y-o-y). Kinerja Belanja K/L ditopang oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2,58 triliun (67,19%), realisasi Belanja Barang sebesar Rp853,42 miliar (47,63%), dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp99,06 miliar (25,48%). Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp4,13 triliun (61,53%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp2,69 triliun atau 64,94% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp948,13 miliar atau 53,84% dari alokasi pagu.
Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, terdapat belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagu sebesar Rp201,34 miliar. Sampai dengan 31 Juli 2026 telah terealisasi sebesar Rp79,47 miliar (39,47%). Diperlukan peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Sampai dengan 31 Juli 2026 transaksi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebesar Rp6,57 miliar dengan jumlah transaksi sebanyak 2.645 transaksi. Adapun kendala yang sering dialami satuan kerja dalam penggunaan KKP adalah adanya perubahan pemegang KKP di Satker dan belum diajukan perubahannya ke bank.
Selain penyampaian kinerja APBN, kegiatan juga dirangkaikan dengan beberapa agenda sosialisasi perbendaharaan negara, yaitu launching inovasi Sistem Informasi Mengawal Program Prioritas Nasional (SEMPOL), Sosialisasi Pengukuran Kinerja Sistem Informasi DJPb, serta Optimalisasi IKPA Triwulan III Tahun 2026.
Pada agenda selanjutnya, SEMPOL (Sistem Informasi Mengawal Program Prioritas Nasional) diperkenalkan sebagai inovasi KPPN Malang untuk mendukung pemantauan pelaksanaan program prioritas nasional melalui pemanfaatan data dan sistem informasi. Inovasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas monitoring dan penyediaan informasi terkait program prioritas pemerintah di wilayah kerja KPPN Malang.
Kemudian dilakukan Sosialisasi Pengukuran Kinerja Sistem Informasi DJPb sebagai upaya meningkatkan pemahaman satuan kerja terkait pengukuran dan pemantauan kinerja sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Optimalisasi IKPA Triwulan III Tahun 2026, yang bertujuan mendorong satuan kerja untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran serta menjaga kinerja indikator pelaksanaan anggaran.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, KPPN Malang terus mendorong sinergi dengan satuan kerja dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, mengawal program prioritas nasional, serta memastikan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan.
