Selasa, 8 September 2026, Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna menyampaikan rilis kinerja APBN data sampai dengan Agustus 2026 secara daring melalui MS Teams. Rilis APBN ini dilaksanakan bersamaan dengan Kegiatan Sosialisasi Transaksi Common Expenses Melalui Platform Pembayaran Pemerintah dan Implementasi Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan. Kegiatan ini merupakan agenda bulanan dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai kinerja APBN, khususnya di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.
Pada awal paparan, Muhammad Rusna menjelaskan realisasi pendapatan mencapai Rp78,67 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 5,57% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y). Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp4,40 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 6,25% (y-o-y). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp7,49 triliun mengalami penuruan sebesar 20,87% (y-o-y). Sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp62,13 triliun tumbuh sebesar 4,69% (y-o-y). PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp328,10 miliar atau 112,99% dari target ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar 0,32% bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Kinerja belanja negara sampai dengan 31 Agustus 2026 mencapai Rp9,03 triliun atau sekitar 70,38% dari total pagu anggaran sebesar Rp12,84 triliun. Ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp3,99 miliar (65,84%) mengalami pertumbuhan sebesar sebesar 8,73% (y-o-y). Kinerja Belanja K/L ditopang oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2,88 triliun (74,74%), realisasi Belanja Barang sebesar Rp974,89 miliar (53,94%), dan realisasi belanja modal sebesar Rp138,93 miliar (34,24%). Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp5,04 triliun (74,44%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp3,03 triliun atau 73,32% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp1,39 triliun atau 78,77% dari alokasi pagu TA 2026.
Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, terdapat belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagu sebesar Rp241,81 miliar. Sampai dengan 31 Agustus 2026 telah terealisasi sebesar Rp102,01 miliar (42,19%). Diperlukan peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong OPD pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Sampai dengan 31 Agustus 2026 nilai transaksi penggunaan KKP sebesar Rp7,78 miliar dengan jumlah transaksi sebanyak 3.233 transaksi. Adapun kendala yang sering dialami satuan kerja dalam penggunaan KKP adalah adanya perubahan pemegang KKP di Satker dan belum diajukan perubahannya ke bank.
