Muara Bungo – Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda prioritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik didorong untuk melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam penyusunan, evaluasi, serta penyempurnaan standar pelayanan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Forum Konsultasi Publik (FKP), yaitu wadah dialog partisipatif antara penyelenggara layanan dengan pengguna layanan untuk menghimpun aspirasi, masukan, dan rekomendasi sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik juga mencerminkan penerapan pendekatan kolaborasi pentahelix, yaitu sinergi antara unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas/masyarakat, dan media dalam mendukung pembangunan. Melalui kolaborasi tersebut, setiap pemangku kepentingan berkontribusi sesuai perannya untuk menghasilkan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih adaptif, inklusif, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Sebagai wujud komitmen tersebut, KPPN Muara Bungo bersama KPP Pratama Muara Bungo menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 pada Rabu (5/8) dengan mengusung tema "Kolaborasi Kuat, Layanan Hebat, Kinerja Meningkat." Kegiatan ini menjadi sarana dialog untuk mengevaluasi kualitas pelayanan, memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, serta menghimpun berbagai masukan sebagai dasar penyempurnaan layanan dan peningkatan kinerja organisasi.
Forum Konsultasi Publik dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang merupakan mitra strategis Kementerian Keuangan di wilayah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Dari unsur pemerintah hadir Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tebo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Dari unsur satuan kerja kementerian/lembaga hadir Pengadilan Negeri Muara Bungo, Kejaksaan Negeri Tebo, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bungo, dan BPS Kabupaten Tebo. Unsur dunia usaha diwakili oleh UMKM binaan dan vendor mitra Kementerian Keuangan, unsur akademisi diwakili oleh Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio (IAKSS), unsur masyarakat diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sedangkan unsur media dihadiri oleh TVRI dan Jambi Independen. Kehadiran seluruh unsur tersebut menunjukkan implementasi nyata kolaborasi pentahelix dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengelolaan APBN yang semakin akuntabel dan berdampak bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, KPPN Muara Bungo dan KPP Pratama Muara Bungo memaparkan profil organisasi, standar pelayanan, inovasi layanan, capaian kinerja, serta komitmen dalam membangun budaya integritas dan peningkatan kualitas pelayanan. Forum ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan sekaligus ruang komunikasi yang terbuka bagi para pengguna layanan untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun harapan terhadap pelayanan yang diberikan.
Diskusi yang berlangsung secara interaktif menghasilkan berbagai masukan strategis. Beberapa stakeholder menyampaikan harapan agar inovasi layanan yang telah dikembangkan KPPN Muara Bungo dapat direplikasi oleh instansi lain melalui kegiatan berbagi pengetahuan. Selain itu, peserta juga mengharapkan peningkatan koordinasi dalam implementasi digitalisasi pembayaran, khususnya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), serta perluasan edukasi mengenai kebijakan perpajakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam forum tersebut juga dibahas pentingnya peningkatan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak serta perlunya literasi perpajakan yang berkelanjutan kepada para wajib pajak dan instansi pemerintah.
Selain menyampaikan berbagai masukan, para stakeholder memberikan apresiasi atas kualitas pelayanan yang selama ini diberikan oleh KPPN Muara Bungo maupun KPP Pratama Muara Bungo. Apresiasi tersebut mencakup pelayanan yang responsif, dukungan terhadap pembangunan Zona Integritas, kualitas koordinasi dalam penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), hingga pendampingan kepada satuan kerja dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan negara. Aspirasi tersebut menjadi indikator positif atas kepercayaan para pengguna layanan sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
Sebagai bentuk apresiasi kepada para mitra kerja yang telah menunjukkan kinerja terbaik, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pemberian Treasury Bungo Awards 2026. Penghargaan diberikan kepada satuan kerja, pemerintah daerah, dan mitra strategis pada berbagai kategori, antara lain pelaksanaan anggaran, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), digitalisasi pembayaran, pengelolaan keuangan, serta penyaluran Transfer ke Daerah. Pemberian penghargaan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pengelolaan APBN sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.
Seluruh masukan dan rekomendasi yang diperoleh dalam Forum Konsultasi Publik akan ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana aksi pada Semester II Tahun 2026. Langkah tersebut meliputi penguatan pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, perluasan edukasi perpajakan kepada stakeholder, serta evaluasi berkelanjutan melalui Survei Kepuasan Masyarakat, pengelolaan pengaduan, dan monitoring internal terhadap implementasi perbaikan layanan.
Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026, KPPN Muara Bungo dan KPP Pratama Muara Bungo menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Kolaborasi yang terjalin melalui pendekatan pentahelix diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan pelayanan yang semakin berkualitas, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Keuangan.
