Penulis: Yonef Yagla Yatthalathof

Telah dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2026, pemerintah terus mendorong optimalisasi belanja negara agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, serta mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden.

Penulis: Ranitha Evipania Br Sinulingga

Halo Sobat Cerdas!
Pada hari Senin, 26 Januari 2026, KPPN Muara Bungo menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atas Penyetoran Pajak Pusat Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Semester II Tahun 2025.

Penulis: Firstha Greacean Gultom

Dalam berbagai dokumen kebijakan sumber daya manusia, sering muncul frasa “kantor sebagai rumah kedua.” Kalimat itu terdengar ideal—sebuah tempat di mana pegawai merasa aman, diterima, dan memiliki ruang untuk tumbuh. Namun pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pegawai merasakan hal yang sama. Bagi sebagian, kantor benar-benar menjadi tempat yang hangat dan memotivasi; bagi sebagian lainnya, kantor adalah ruang yang penuh tekanan dan ketidaknyamanan.

Penulis: Dwi Retno Wati 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1965 yang mengatur tentang kebijakan redenominasi 1965 di Indonesia berangkat dari adanya tantangan ekonomi yang sedang bergejolak dan hiperinflasi. Harga barang naik drastis setiap hari dan menyebabkan transaksi sehari-hari menjadi sangat tidak efisien karena banyaknya angka nol yang harus dihitung dan dibawa dalam setiap pembayaran. Dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan efisiensi sistem pembayaran redenominasi dilakukan untuk menyederhanakan pencatatan keuangan dan meningkatkan efisiensi transaksi.

Penulis: Yonef Yagla Yattalathof          

RPATA merupakan mekanisme penyelesaian pelaksanaan pekerjaan pada akhir tahun anggaran. Secara substansi, RPATA adalah rekening lain-lain atas nama Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menampung dana terkait penyelesaian pekerjaan yang direncanakan diserahterimakan sejak batas akhir pengajuan tagihan kepada negara hingga 31 Desember tahun anggaran berjalan, termasuk pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun dan diberikan kesempatan penyelesaian melewati batas tahun anggaran. RPATA juga berfungsi sebagai harmonisasi ketentuan Perpres PBJ, antara lain terkait kewajiban penyelesaian output kontrak, pemberian kesempatan sesuai ketentuan keuangan negara, serta konsekuensi pemutusan kontrak.

Penulis: Evy Ariska Novelia

KPPN Muara Bungo melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Treasury, Regional Economist, dan Financial Advisory (TREFA) di Kabupaten Tebo sebagai bagian dari penguatan peran strategis KPPN dalam mendukung tata kelola fiskal pemerintah daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari reformulasi peran KPPN yang tidak hanya berfokus pada penyaluran APBN, tetapi juga memperluas mandat sebagai financial advisor bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dalam KEP-32/PB/2024.