Penulis: Kharly Oktaperdana

Muara Bungo – Dalam rangka memperkuat nilai-nilai Kementerian Keuangan serta meningkatkan kualitas kepemimpinan operasional, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Muara Bungo menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Mental (Bintal) pada hari Rabu, 20 Mei 2026. Bertempat di Ruang Rapat Intress KPPN Muara Bungo, kegiatan yang diikuti oleh seluruh pegawai ini mengusung tema pokok "Integritas dan Konflik Kepentingan dalam Kepemimpinan Operasional".

Penulis: Evy Ariska Novelia

Sebagai bentuk nyata komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Muara Bungo melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Sampah Induk Hidayah Bungo binaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Penulis: Yonef Yagla Yatthalathof

Telah dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2026, pemerintah terus mendorong optimalisasi belanja negara agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, serta mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden.

Penulis: Evy Ariska Novelia

Muara Bungo – KPPN Muara Bungo terus memperkuat peran strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah melalui partisipasi aktif pada Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bungo yang dilaksanakan pada Rabu, 20 Mei 2026 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, serta stakeholder terkait yang tergabung dalam TPID Kabupaten Bungo.

Penulis: Kharly Oktaperdana

Muara Bungo – Dalam rangka terus mewujudkan pelayanan prima dan meningkatkan kepuasan para pemangku kepentingan, seluruh pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Muara Bungo mengikuti kegiatan pembekalan Service Excellent pada hari Selasa, 19 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi yang luar biasa dengan menggandeng praktisi layanan perbankan dari Bank Syariah Indonesia (BSI).

Penulis: Dwi Retno Wati 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1965 yang mengatur tentang kebijakan redenominasi 1965 di Indonesia berangkat dari adanya tantangan ekonomi yang sedang bergejolak dan hiperinflasi. Harga barang naik drastis setiap hari dan menyebabkan transaksi sehari-hari menjadi sangat tidak efisien karena banyaknya angka nol yang harus dihitung dan dibawa dalam setiap pembayaran. Dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan efisiensi sistem pembayaran redenominasi dilakukan untuk menyederhanakan pencatatan keuangan dan meningkatkan efisiensi transaksi.