Penulis: Yonef Yagla Yatthalathof

Telah dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2026, pemerintah terus mendorong optimalisasi belanja negara agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, serta mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden.

Untuk memastikan manfaat belanja negara dapat segera dirasakan masyarakat, serta menghindari penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun, pemerintah menyampaikan berbagai langkah strategis kepada seluruh Kementerian/Lembaga, salah satunya tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-89/MK.03/2026 yang sejalan dengan surat Menteri Sekretaris Negara Nomor R-01/M/S/SR.02/02/2026 tanggal 3 Februari 2026 mengenai Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Prioritas Presiden.

Langkah strategis tersebut tidak hanya menekankan percepatan realisasi belanja, tetapi juga penajaman fokus anggaran agar setiap rupiah belanja negara benar-benar memberikan manfaat yang optimal dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026

Dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada Tahun Anggaran 2026 serta memastikan manfaat belanja negara dapat segera dirasakan oleh masyarakat, Kementerian/Lembaga perlu melakukan percepatan realisasi anggaran serta memastikan tercapainya target kinerja. Apa saja langkah yang disyaratkan dalam mencapai akselerasi pertumbuhan ekonomi ini?

1. a) Akselerasi realisasi Belanja Modal

Kementerian/Lembaga perlu memastikan seluruh proses pengadaan belanja modal yang bersumber dari Rupiah Murni dapat diselesaikan tepat waktu. Penandatanganan kontrak belanja modal diprioritaskan paling lambat akhir Mei 2026, kecuali untuk kegiatan utama prioritas Presiden. Apabila terdapat kendala administratif atau teknis dalam proses pengadaan, penyelesaian kontrak masih dapat dilakukan hingga akhir Juni 2026.

Apabila hingga batas waktu tersebut kontrak belum dapat diselesaikan, maka alokasi anggaran belanja modal dimaksud perlu diusulkan untuk direvisi dan dialihkan ke RO Khusus (RO Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden) paling lambat pada awal Juli 2026 (Awal Triwulan III 2026).

1. b) Memastikan ketepatan waktu pemenuhan kewajiban pembayaran

Kementerian/Lembaga diminta memastikan pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterima dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kepada pihak yang berhak menerima pembayaran. Pembayaran atas barang/jasa yang telah diterima harus dilakukan maksimal 7 hari kerja setelah:

• Pekerjaan selesai sempurna,
• Tersedia BAST (Berita Acara Serah Terima),
• Dokumen penagihan lengkap dan benar.

1. c) Pencapaian target output prioritas

Kementerian/Lembaga perlu melakukan pengawalan intensif terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden guna memastikan seluruh output dapat tercapai sesuai dengan rencana. Target output program prioritas diharapkan dapat diselesaikan paling lambat pada minggu pertama Oktober 2026 atau awal Triwulan IV, kecuali untuk pekerjaan yang masa penyelesaiannya hingga akhir tahun anggaran.

Sebagai bentuk monitoring, Kementerian/Lembaga juga diminta menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program prioritas secara berkala setiap akhir triwulan kepada Menteri Keuangan. Monitoring dilakukan dengan laporan berkala setiap akhir triwulan, meliputi:

• Program prioritas yang dilaksanakan,
• Rincian alokasi dan realisasi anggaran,
• Lokasi kegiatan,
• Target dan progres capaian output,
• Kendala dan langkah percepatan.

1. d) Percepatan realisasi anggaran Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah

Mengingat bantuan sosial dan bantuan pemerintah memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, Kementerian/Lembaga diminta melakukan percepatan realisasi anggaran bantuan tersebut paling lambat pada Semester I Tahun 2026.

Ketentuan ini dikecualikan bagi program reguler yang memiliki jadwal penyaluran tertentu, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Apabila anggaran bantuan non-reguler belum dapat direalisasikan hingga Semester I, maka anggaran tersebut wajib diusulkan untuk direvisi dan dialihkan ke RO Khusus pada awal Semester II.

1. e) Optimalisasi anggaran yang bersumber dari PHLN, PDN, dan SBSN

Kementerian/Lembaga juga diminta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pembiayaan tersebut harus mengacu pada jadwal penarikan dana atau Annual Work Plan (AWP) yang telah disepakati. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketepatan realisasi anggaran, pencapaian output proyek, serta meminimalkan biaya akibat dana yang tidak terserap secara optimal (cost of fund). Biaya akibat rendahnya realisasi dapat diperhitungkan pada alokasi anggaran tahun berikutnya.

1. f) Percepatan pengesahan belanja Badan Layanan Umum (BLU)

Dalam rangka menjaga tertib administrasi serta mempercepat pelaporan realisasi kegiatan, setiap Badan Layanan Umum diwajibkan melakukan pengesahan belanja secara berkala setiap bulan. Proses pengesahan tersebut harus dilakukan paling lambat pada minggu pertama bulan berikutnya.

Kementerian/Lembaga diminta melakukan monitoring secara intensif terhadap BLU di bawah koordinasinya untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pengesahan tersebut. Ketidakpatuhan dalam pengesahan belanja bulanan dapat mempengaruhi penilaian kinerja keuangan BLU.

Penajaman Fokus Anggaran guna Peningkatan Kualitas Belanja dan Disiplin Fiskal

Selain percepatan realisasi anggaran, pemerintah juga menekankan pentingnya penajaman fokus anggaran Tahun Anggaran 2026 guna memastikan belanja negara digunakan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Penajaman ini diarahkan untuk menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan keberlanjutan layanan publik serta dukungan terhadap program prioritas Presiden.

1. a) Mengoptimalkan ketersediaan anggaran

Kementerian/Lembaga diminta mengoptimalkan ketersediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mandatory serta mendukung program prioritas Presiden. Anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA K/L TA 2026 harus digunakan secara efisien dengan fokus pada:

• Belanja operasional dasar, seperti belanja gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan, dukungan operasional pertahanan dan keamanan, dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan, serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Kementerian/Lembaga wajib memastikan kecukupan alokasi belanja tersebut untuk kebutuhan selama dua belas bulan agar layanan publik tetap berjalan optimal.
• Belanja wajib dan komitmen kepada pihak ketiga, antara lain pemenuhan kewajiban kontraktual, pembayaran proyek Multi Years Contract (MYC), availability payment, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pembayaran kontribusi organisasi internasional, serta kewajiban lainnya yang telah memiliki jadwal pembayaran.
• Penyediaan dana pendamping pinjaman luar negeri dan hibah, khususnya porsi dana lokal (Rupiah Murni) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman atau hibah.
• Pemenuhan layanan publik utama, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan perizinan, guna menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM).
• Penyelesaian tunggakan kewajiban pemerintah, yaitu pembayaran tagihan pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang telah dinyatakan valid dan direviu oleh pihak berwenang.
• Belanja prioritas nasional, termasuk program yang secara langsung mendukung Prioritas Nasional dalam RKP maupun program bantuan sosial reguler kepada masyarakat seperti PKH, BPNT, PIP, KIP Kuliah, serta PBI JKN.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian/Lembaga juga diminta membatasi berbagai biaya pendukung yang tidak berdampak langsung terhadap capaian output, seperti kegiatan seremonial, honorarium tim kegiatan, konsumsi rapat, percetakan, pengadaan suvenir, alat tulis kegiatan, serta perjalanan dinas koordinasi yang tidak mendesak.

1. b) Pemanfaatan alokasi pada RO Khusus (RO Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden)

Alokasi pada RO Khusus hanya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan prioritas direktif Presiden. Pemanfaatan anggaran tersebut harus difokuskan pada biaya utama yang secara substansial berkontribusi terhadap pencapaian output prioritas Presiden sebagaimana arahan pemerintah.

1. c) Melakukan penajaman belanja

Kementerian/Lembaga diminta melakukan penajaman belanja melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai jenis pengeluaran yang dinilai kurang efektif atau tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian output kegiatan.

Penajaman ini antara lain dilakukan melalui:

• evaluasi terhadap alokasi anggaran yang masih berstatus blokir,
• efisiensi belanja jasa, termasuk belanja jasa konsultan, jasa profesi, dan jasa lainnya,
• pengurangan kegiatan yang bersifat pendukung atau seremonial.

Anggaran yang tidak memenuhi kriteria prioritas tersebut perlu diusulkan untuk direvisi dan dialihkan ke RO Khusus guna mendukung pelaksanaan prioritas direktif Presiden.

1. d) Pembatasan revisi anggaran

Dalam rangka menjaga disiplin fiskal, pemerintah juga menerapkan pembatasan revisi anggaran, antara lain:

• Revisi optimalisasi sisa anggaran kontraktual tidak diperkenankan kecuali untuk memperkuat pencapaian output prioritas Presiden.
• Revisi yang mengakibatkan penambahan total pagu belanja perjalanan dinas tidak diperkenankan, kecuali untuk kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan prioritas Presiden, kegiatan pengawasan atau audit, penanganan bencana, penegakan hukum, maupun kegiatan yang berdampak langsung pada penerimaan negara.
• Revisi anggaran juga tidak diperkenankan untuk menambah belanja fasilitas aparatur baru seperti pengadaan kendaraan dinas, pembangunan rumah dinas, maupun renovasi gedung yang tidak bersifat mendesak dan tidak berkaitan dengan keselamatan atau pelayanan publik.

1. e) Penajaman fokus anggaran TA 2026 dalam rangka dukungan pemulihan pascabencana wilayah Sumatera

Sebagai bagian dari respons terhadap kondisi darurat nasional, Kementerian/Lembaga diminta melakukan penyesuaian alokasi dan lokasi kegiatan untuk mendukung percepatan pemulihan wilayah pascabencana di Sumatera.

Prioritas penggunaan anggaran diarahkan pada rehabilitasi infrastruktur dasar, penguatan layanan publik utama, serta percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Dalam pelaksanaannya, Kementerian/Lembaga dapat memanfaatkan alokasi pada RO Khusus setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Seluruh pelaksanaan penajaman fokus anggaran TA 2026 harus tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik tanpa mengganggu pelayanan publik. Penyesuaian serta pergeseran alokasi anggaran ke RO Khusus (RO Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden) dilakukan tanpa mengubah alokasi anggaran antarprogram lintas Unit Eselon I