Penulis: Evy Ariska Novelia
Muara Bungo – KPPN Muara Bungo terus memperkuat peran strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah melalui partisipasi aktif pada Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bungo yang dilaksanakan pada Rabu, 20 Mei 2026 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, serta stakeholder terkait yang tergabung dalam TPID Kabupaten Bungo.
Rapat koordinasi dilaksanakan sebagai bentuk sinergi bersama dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga komoditas pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Dalam forum tersebut, seluruh anggota TPID membahas perkembangan inflasi daerah, strategi pengendalian harga pangan, pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM), Operasi Pasar, hingga penguatan pelaporan inflasi daerah kepada Kementerian Dalam Negeri RI.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Muara Bungo pada April 2026 mengalami inflasi year on year (y-on-y) sebesar 3,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,18. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang utama inflasi akibat kenaikan harga sejumlah komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, dan minyak goreng. Data BPS tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Muara Bungo menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Provinsi Jambi pada April 2026.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bungo bersama TPID telah menyiapkan berbagai langkah pengendalian inflasi, antara lain melalui pelaksanaan Gerakan Pasar Murah dan Operasi Pasar pada H-1 dan H-2 Hari Raya Idul Adha serta pasca lebaran pada 4 Juni 2026. Selain itu, dilakukan pula penguatan kerja sama dengan Perum Bulog guna menjaga ketersediaan pasokan beras dan minyak goreng di masyarakat.
Pemerintah Daerah juga mendorong kolaborasi dengan perusahaan minyak di Kabupaten Bungo melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa penyediaan minyak goreng murah sebagai langkah intervensi pasokan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Muara Bungo menyampaikan bahwa pengendalian inflasi daerah perlu dilakukan tidak hanya melalui langkah jangka pendek, namun juga melalui strategi jangka panjang yang berorientasi pada penguatan ketahanan pangan lokal. Menurutnya, Kabupaten Bungo memiliki potensi besar untuk berkembang tidak hanya sebagai daerah konsumen, tetapi juga sebagai daerah produsen pangan yang mandiri dan berdaya saing.
Selain itu, KPPN Muara Bungo juga menekankan pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi antaranggota TPID dalam menjaga efektivitas pengendalian inflasi daerah. Keberhasilan pengendalian inflasi dinilai tidak hanya tercermin dari aspek koordinasi administratif, namun juga dari dampak nyata terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap penguatan tata kelola pelaporan inflasi daerah, tim KPPN Muara Bungo turut memberikan asistensi kepada Bappeda Kabupaten Bungo dalam penyusunan tree folder aplikasi SIDALEMAN guna mempermudah pengintegrasian evidence dan penyusunan laporan inflasi daerah kepada Kementerian Dalam Negeri RI.
Melalui sinergi yang erat antara Pemerintah Kabupaten Bungo, KPPN Muara Bungo, dan seluruh anggota TPID, diharapkan berbagai langkah pengendalian inflasi dapat berjalan optimal sehingga stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga menjelang Hari Raya Idul Adha 2026.
