KPPNParepare - KPPN Parepare kembali merelease kinerja APBN senin (31/03) melalui beberapa media. Kepala KPPN Parepare Ferryal Resque menyampaikan bahwa Triwulan I tahun 2025 secara year-on- year (yoy) Belanja pemerintah pusat (BPP) mengalami penurunan.
Dalam release nya, Kepala KPPN mengungkapkan bahwa pada triwulan satu cut off 31 Maret 2025, realisasi belanja negara telah mencapai Rp274,15 Milyar atau sebesar 23,56% dari pagu. Realisasi ini turun -3,82% dari periode yang sama tahun lalu. Kinerja realisasi tersebut didorong oleh realisasi BPP sebesar 124,20 Milyar atau sebesar 22,82% dari pagu. BPP Triwulan I 2025 turun sebesar -9,80% dibandingkan tahun sebelumnya dalam periode sama, serta Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar 149,95 Milyar atau sebesar 24,20% dari pagu. Jika dibandingkan tahun lalu realisasi TKD naik sebesar 1,76%.
Pertumbuhan realisasi BPP didorong oleh pertumbuhan realisasi Belanja Pegawai 0,81% YoY (Rp89,98 M, 25,72% dari pagu) dan Belanja Modal 128,33% Yoy (Rp9,03 M, 28,09% dari pagu). Sedangkan, belanja barang mengalami pertumbuhan realisasi terkontraksi sebesar -35,29% YoY (Rp25,19 M, 16,86% dari pagu).
Berikut data Belanja Pemerintah Pusat di KOta Parepare cut off data 31 Maret 2025 melalui KPPN:
Sementara itu Realisasi penyaluran dana TKD telah mencapai 24,20% atau sebesar Rp149,95 miliar, yang meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yaitu Rp147,35 miliar (24,02%). Persentase realisasi tertinggi berada pada komponen DAU dengan realisasi Rp128,49 miliar (26,62%), dan DAK Non Fisik yaitu Rp20,66 miliar (22,84%).
Pertumbuhan realisasi TKD sebesar 1,76%., didorong oleh pertumbuhan DBH sebesar 9,25% (Rp0,80 M, 4,95% dari pagu), dan DAK Non Fisik sebesar 34,03% (Rp20,66 M, 22,84% dari pagu).
Realisasi penyaluran DAU hingga 31 Maret mencapai 26,62% berasal dari komponen DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Sementara itu untuk DAU yang ditentukan penggunaannya belum ada realisasinya.
Realisasi penyaluran DBH hingga 31 Maret mencapai 4,95% berasal dari DBH Hasil Cukai, gas bumi, kehutanan, perikanan dan SDA pertambangan. Sementara itu DBH yang berasal dari hasil PBB, Pajak Penghasilan Perorangan dan Perkebunan Sawit belum ada realisasinya.
Realisasi penyaluran DAK Non Fisik hingga 31 Maret mencapai 22,84% merupakan realisasi dari Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD), dan Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus. Sedangkan penyaluran Belanja Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Tambahan Penghasilan Guru hingga 31 maret 2025 belum ada realisasinya.(*)
