Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Poso menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Publik KPPN Poso berlangsung, Kamis (15/8).
Kepala KPPN Poso Yosi Rizal Adyanto mengatakan, forum ini diselenggarakan untuk memperkenalkan tugas dan fungsi KPPN Poso dan untuk mendapatkan masukan atas standar pelayanan di KPPN Poso serta sosialisasi antikorupsi, antigratifikasi dan sistem manajemen antipenyuapan (SMAP).
"Untuk itu hari ini kami mengundang bapak dan ibu dari stakeholder untuk memberikan saran dan masukan terkait standar pelayanan publik di KPPN Poso," ujar Yosi Rizal Adyanto.
Diawali dengan pemaparan tentang visi dan misi KPPN hingga tupoksi Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bawah Kementerian Keuangan dengan wilayah kerja untuk Kabupaten Poso, Tojo Una-una, Morowali dan Morowali Utara.
Dikatakan Yosi, sebagai unit berpredikat wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani (WBBM), KPPN Poso berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan selalu menjaga integritas dengan tolak dan lapor gratifikasi.
"Tugas KPPN adalah melakukan pencairan dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang sudah tertuang di dalam dokumen pelaksana anggaran daftar isian pelaksana anggaran (DIPA)," tutur Yosi.
Bagi KPPN selaku penyelenggara kegiatan, manfaat kegiatan FKP ini sebagai wadah untuk memperoleh masukan dari publik termasuk evaluasi penyelenggara pelayanan, FKP ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergi antara KPPN selaku treasurer dan finansial advisor di daerah dengan seluruh stakeholder.
Sumber: Metro Sulteng
