Layanan Prima Yang Berkelanjutan
Dalam rangka penyempurnaan pelayanan kepada seluruh stakeholder, pada Selasa, 23 September 2025, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwakarta telah melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, seperti perwakilan satuan kerja, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan civitas akademisi, perwakilan perbankan, perwakilan asosiasi/pengusaha, tokoh masyarakat, dan media masa.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Purwakarta, Bapak Budi Utomo yang sekaligus menyampaikan paparan utama mengenai Kebijakan Pelayanan di KPPN Purwakarta, bagaimana Profesionalisme SDM dalam memberikan layanan, bagaimana Sarana dan Prasarana yang ada mendukung pelayanan, bagaimana Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yang tersedia, bagaimana pemberian Konsultasi dilaksanakan demikian juga bagaimana mekanisme Pengaduan apabila ada permasalahan, serta apa saja Inovasi yang dibuat KPPN Purwakarta dalam rangka pelayanan prima. Disampaikan juga bagaimana tindak lanjut dari hasil Rekomendasi FKP 2024. Dalam pemaparannya, Budi Utomo didampingi oleh tiga pejabat KPPN lainnya yakni Muhamad Solikhin, Dagri Meifardo, dan Diyah Sri Astuti.
Selain paparan utama, Bapak Budi Utomo juga menyampaikan tentang Island Integrity (Zona Integritas) dan Campaign #AmanSetaraBersamaDJPb. Terkait Island Integrity disampaikan pengalaman setelah keberhasilan KPPN Purwakarta membangun Zona Integritas untuk memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) bahwa Organisasi Yang Bebas Dari Korupsi meningkatkan Kinerja (Corruption-Free Performance), memungkinkan Efisiensi Yang Lebih Besar (Greater Efficiency), diharapkan memperoleh Pengaruh Sistem Yang Lebih Luas (Wider System) sehingga organisasi lain juga tertarik membangun Zona Integritas. Dalam Campaign #AmanSetaraBersamaDJPb dismpaikan komitmen Ditjen Perbendaharaan dan khususnya KPPN Purwakarta dalam Pengarusutamaan Gender danan Inklusi Sosial.
Sesuai dengan tujuan FKP yaitu dalam rangka penyempurnaan pelayanan KPPN Purwakarta, setelah paparan, dilanjutkan dengan dialog dan diskusi agar stakeholder dapat memberikan masukan, kritik, dan mungkin testimoni terhadap pengalaman selama ini yang diterima.
Secara umum peserta memberikan apresiasi kepada KPPN Purwakarta atas inisiatifnya dalam menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik yang menunjukkan bahwa Ditjen Perbendaharaan mengedepankan transparansi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Apresiasi juga diberikan atas layanan KPPN yang prima dan sangat membantu stakeholder dalam mensukseskan program kerja yang menjadi tugasnya. Harapannya pelayanan prima tersebut dapat dipertahankan, salah satunya dengan menjaga kesehatan mental dan fisik. Diharapkan juga agar pembinaan/khusus dapat terus dilaksanakan apabila karena satu dan lain hal satker mengalami kendala. Dari Perbankan juga siap mendukung pelayanan KPPN Purwakarta, terutama karena transaksi keuangan pemerintah diharapkan lebih banyak dilaksanakan secara non tunai dengan pemanfaatan fasilitas yang ada di perbankan.
Hasil diskusi dan dialog kemudian disarikan dalam bentuk rekomendasi, dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh perwakilan-perwakilan stakeholder. Rekomendasi yang dihasilkan pada FKP ini akan ditindaklanjuti dan menjadi salah pedoman KPPN Purwakarta dalam upaya peningkatan pelayanan yang berkelanjutan. Melalui forum ini, KPPN Purwakarta meneguhkan komitmennya dalam memperkuat koordinasi serta menghadirkan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder dan mayarakat.
