Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-40/PB/2021 tanggal 28 Januari 2021, KPPN Purwokerto menggelar rapat pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) Kamis 4 Februari 2021 di ruang rapat KPPN.
Dorothea Gatit Heriastuti Kasi MSKI sebagai koordinator Pengungkit I Manajemen Perubahan.
Pengungkit II Penataan Tatalaksana dengan koordinator Heri Winarno Kasi Bank. Pengungkit III Penataan Sistem Manajemen SDM koordinator Bubung Anggani Plt. Kasubbag Umum.
Warnoto Kasi Vera sebagai Koordinator Pengungkit IV dan V yaitu Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan pengawasan. Pengungkit VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dikoordinatori oleh Purnomo Suyatman Kasi PD.
KPPN Purwokerto bersegera meningkatkan komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam pembangunan ZI dengan melanjutkan pembangunan ZI dengan memperhatikan komponen pengungkit dan hasil. Menciptakan inovasi penguatan integritas dan kualitas layanan internal dan eksternal.
Membangun sinergi internal antar pegawai serta sinergi dengan stakeholder dan komponen terkait terutama untuk mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Membuat strategi komunikasi dan publikasi secara luas kepada masyarakat dan stakeholder tentang pelayanan serta upaya pembangunan ZI. Melakukan proses dokumentasi secara konsisten terkait pemenuhan dokumen pengungkit di aplikasi Digital integrity Sssesment (DIA).
Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam pembangunan zona integritas diawali dengan internalisasi peraturan tentang pembangunan zona integritas. Zona integritas tersebut berupa pelaksanaan berbagai kegiatan yang didukung dengan pemenuhan dokumen kegiatan dan tahapannya yakni, manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kita harus melaksanakan semua program-program reformasi birokrasi, transparansi dan keterbukaan kepada publik, membangun ruang inovasi dan kreativitas untuk memberikan nilai tambah, dan kampanyekan integritas anti korupsi kepada mayarakat luas.
KPPN Purwokerto sebagai salah satu instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan akan menjadi terdepan sebagai role model pencegahan korupsi. Anti korupsi sebagai jati diri. Membangun negeri menjadi bukti bakti. Bersertifikat ISO dengan visi misi menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia. Amanah dalam menyalurkan dana APBN, DAK Fisik, dan Dana Desa untuk membangun negeri agar lebih maju, adil, makmur, dan sejahtera.
Kontributor: Warnoto
#KPPNPurwokertoSiapWBK#
