Kunjungan Kerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Tengah ke Kabupaten Katingan
Senin, 15 Maret 2021, Telah dilaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka Koordinasi terkait Penyaluran APBN dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 untuk wilayah Kabupaten Katingan. Kunjungan Kerja Ini dihadiri Oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Tengah, Bapak Hari Utomo, didampingi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sampit, Bapak Abas Ashar serta Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Bapak Dedy Sumantri.
Kunjungan ini diterima dan disambut dengan baik oleh Bupati Kabupaten Katingan, Bapak Sakariyas, S.E. dalam kunjungan ini Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan komitmen untuk bersinergi dalam rangka percepatan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sehubungan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada kesempatan ini juga Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah Menyerahkan buku Kajian Fiskal Regional (KFR) yang telah disusun oleh Tim Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II kepada Bupati Katingan. Kajian Fiskal Regional ini diharapkan nantinya dapat menjadi salah satu rujukan bagi Kabupaten Katingan dalam membuat kebijakaan fiskal di daerah.
Selanjutnya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerima DAK Fisik di Kabupaten Katingan. Pertemuan yang juga sekaligus sebagai ajang Sharing Session ini bertempat di Kantor BPKAD Katingan, acara berjalan dengan baik dan terbuka hal ini terlihat dari antusiasme peserta Sharing Session yang dapat berdiskusi serta melakukan tanya jawab terkait dengan DAK Fisik. Dalam acara ini disampaikan bahwa dengan terjadinya kontraksi Ekonomi pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 maka APBN serta APBD memiiki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan Ekonomi. Maka dari itu diperlukan komitmen Bersama dalam mendorong percepatan penyaluran APBN agar dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Dalam Sharing Session ini juga dibahas terkait berbagai kendala, serta permasalahan yang dihadapi berikut solusinya terkait dengan pengelolaan DAK Fisik.
Dengan adanya koordinasi serta pembangunan sinergi antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Pemerintah Daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan dapat mendorong agar manfaat APBN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional ini bisa segera dirasakan dampaknya secara luas oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.
