Dalam era perkembangan teknologi yang pesat, pemerintah Indonesia terus melakukan upaya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk di tingkat daerah. Salah satu wujud nyata dari transformasi tersebut adalah digitalisasi pembayaran beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui berbagai inovasi seperti Cash Management System (CMS), Digipay, dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Innovasi tersebut juga menjadi bagian dari target capaian Indikator Kinerja Utama KPPN Tipe A2 Saumlaki sebagai Satuan Kerja, Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Saumlaki menjadi salah satu pelopor dalam pelaksanaan dan implementasi sistem digital ini, Program Digitalisasi Pembayaran bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Berikut adalah beberapa innovasi yang sudah dilaksanakan oleh KPPN Tipe A2 Saumlaki sebagai Satuan Kerja :
1. Cash Management System (CMS)
Cash Management System (CMS) adalah salah satu inisiatif penting dalam modernisasi sistem keuangan pemerintah. Melalui CMS, seluruh proses pengelolaan kas, termasuk pembayaran beban APBN, dapat dilakukan secara digital dan real-time. CMS berfungsi sebagai platform yang memungkinkan pemantauan terhadap likuiditas dan posisi kas secara lebih terintegrasi dan akurat.
Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, implementasi CMS oleh KPPN Saumlaki membantu mempercepat pencairan dana dan memastikan setiap transaksi keuangan dicatat dengan baik. Terutama untuk pembayaran belanja pegawai dengan satuan rupiah yang kecil, sehingga penerima maupun bendahara tidak ada yg membayar/menerima lebih sedikit dari seharusnya.
2. Digipay
Digipay merupakan platform pembayaran digital yang dikembangkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi pembayaran barang dan jasa dalam pelaksanaan belanja negara. Dengan adanya Digipay, transaksi pembelian barang dan jasa untuk keperluan pemerintah dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan aman. Sistem ini juga meminimalkan penggunaan uang tunai, yang diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan transparansi.
Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keberadaan Digipay sangat relevan mengingat tantangan geografis dan aksesibilitas yang dihadapi oleh daerah kepulauan. Dengan Digipay, KPPN Saumlaki mampu mempercepat proses pembayaran dan mempermudah pelaku usaha lokal yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menerima pembayaran tepat waktu. Hal ini berimplikasi positif terhadap roda perekonomian daerah, di mana transaksi yang lebih cepat akan berdampak pada perputaran uang dan pengembangan usaha lokal. Saat ini sudah ada beberapa vendor yang berlokasi di Saumlaki antara lain pengusaha toko ATK, rumah makan dan juga Snack.
3. Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah instrumen pembayaran modern yang diberikan kepada satuan kerja (satker) untuk melakukan transaksi pembayaran secara non-tunai. KKP memfasilitasi belanja operasional, perjalanan dinas, dan kebutuhan lain yang memerlukan fleksibilitas tinggi dalam hal waktu dan proses pembayaran. Penggunaan KKP juga didorong oleh pemerintah sebagai langkah untuk mendukung gerakan cashless society serta meningkatkan akuntabilitas belanja negara.
Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, implementasi KKP oleh KPPN Saumlaki belum memiliki dampak yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan masih sedikit yang memanfaatkan fasilitas ini dikarenakan pengenaan biaya dari penerbit KKP kepada pemilik kartu, bukan kepada penyedia barang/jasa sehingga tagihan menjadi lebih mahal dari seharusnya.
Dampak Digitalisasi bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Transformasi digital melalui CMS, Digipay, dan KKP tidak hanya memberikan manfaat di level pemerintah pusat, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan bagi daerah-daerah seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berikut adalah beberapa dampak positif yang dirasakan:
• Efisiensi Administrasi: Dengan digitalisasi, proses administrasi keuangan menjadi lebih cepat dan efisien. Transaksi yang sebelumnya memakan waktu karena harus diproses secara manual, kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit melalui sistem digital.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem-sistem ini mencatat setiap transaksi dengan baik, sehingga meminimalkan kesalahan atau potensi kecurangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana APBN yang dikelola KPPN Saumlaki digunakan sesuai dengan peruntukannya.
• Akses Lebih Mudah ke Layanan Keuangan: Di wilayah kepulauan seperti Tanimbar, di mana akses ke perbankan dan layanan keuangan konvensional mungkin terbatas, digitalisasi pembayaran membuka peluang bagi satker dan pelaku usaha untuk mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah. Mereka tidak perlu lagi bergantung pada layanan fisik bank yang sering kali terbatas di wilayah tersebut.
• Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Dengan pembayaran yang lebih cepat melalui Digipay dan KKP, pelaku usaha lokal di Tanimbar dapat menerima dana lebih cepat. Hal ini mempercepat perputaran ekonomi lokal dan mendukung keberlanjutan usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah tersebut.
Kesimpulan
Digitalisasi pembayaran beban APBN melalui CMS, Digipay, dan KKP yang diimplementasikan oleh KPPN Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan tantangan geografis dan aksesibilitas yang dihadapi oleh daerah kepulauan, digitalisasi ini memberikan solusi praktis untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan negara tetap dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman, dan tepat sasaran.
Selain itu, transformasi digital ini juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembayaran yang lebih cepat dan proses administrasi yang lebih efisien, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Melalui dukungan KPPN Saumlaki dan para mitra kerja, diharapkan implementasi digitalisasi ini dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pemerintah dan masyarakat setempat.
Penulis : Satria Budhi Santosa
