Pemerintah Indonesia terus mengedepankan peran strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, serta mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di tengah situasi global yang sarat ketidakpastian—seperti meningkatnya tensi geopolitik, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, dan fluktuasi harga komoditas—kebijakan fiskal dirancang secara ekspansif, terarah, dan terukur.

Kebijakan fiskal Indonesia bersifat countercyclical, yaitu diarahkan untuk mendorong permintaan agregat saat ekonomi melemah dan menahan laju inflasi ketika ekonomi mengalami overheating. Melalui strategi ini, pemerintah meningkatkan belanja atau memberikan insentif pajak saat krisis, serta menahan belanja ketika ekonomi tumbuh terlalu cepat. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan makroekonomi yang sehat.

Dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi, pemerintah menjalankan berbagai reformasi struktural. Reformasi tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta penguatan perlindungan sosial yang adaptif. Reformasi fiskal dilakukan dengan memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi belanja, dan memperkuat pembiayaan berkelanjutan. Sementara itu, sektor keuangan diperkuat agar mampu mendukung pendanaan jangka panjang dan memperluas inklusi keuangan. Seluruh strategi tersebut diarahkan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada triwulan I tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,87 persen, termasuk yang tertinggi di antara negara-negara G20. Inflasi tetap terkendali pada angka 1,6 persen secara tahunan, menunjukkan keberhasilan dalam menjaga daya beli masyarakat. APBN 2025 juga dijaga tetap sehat, dengan defisit hanya sebesar 0,09 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei. Pemerintah turut meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,4 triliun yang mencakup subsidi transportasi, bantuan sosial, bantuan subsidi upah, serta diskon iuran ketenagakerjaan. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat daya tahan dunia usaha dan masyarakat.

Berbagai program prioritas juga terus diakselerasi, di antaranya program Makan Bergizi Gratis untuk 82,9 juta penerima, Pemeriksaan Kesehatan Gratis melalui lebih dari 9.000 puskesmas, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih guna memperkuat perekonomian desa, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul untuk meningkatkan kualitas pendidikan, serta revitalisasi sektor pertanian dengan dukungan pupuk dan peningkatan produksi pangan. Kebijakan fiskal diarahkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen, mengurangi pengangguran, dan menjaga indeks gini tetap rendah. Pemerintah juga menunjukkan komitmen terhadap ketahanan pangan dan energi, serta memperkuat pertahanan nasional.

Memasuki tahun 2026, pemerintah berkomitmen menjaga APBN yang sehat dan kredibel, dengan proyeksi defisit di kisaran 2,48 hingga 2,53 persen terhadap PDB. Pendapatan negara ditargetkan sebesar 11,71 hingga 12,22 persen PDB, sementara belanja negara dijaga pada level 14,19 hingga 14,75 persen PDB. Dalam menghadapi tantangan global, APBN terus dioptimalkan sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan jangka menengah. Transformasi ekonomi akan difokuskan pada hilirisasi sumber daya alam, digitalisasi, pengembangan ekonomi hijau, serta investasi jangka panjang melalui superholding Danantara.

Di tengah tantangan global yang kompleks dan dinamis, pemerintah Indonesia menunjukkan kesiapan dan ketangguhan fiskal melalui strategi yang adaptif, responsif, dan inklusif. Dengan menjaga keseimbangan antara kesehatan fiskal dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, APBN menjadi jangkar stabilitas ekonomi dan motor penggerak pembangunan menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

*Artikel ini dirangkum dari materi Ceramah Current Issue APBN dan Kebijakan Fiskal dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XXV, disampaikan oleh Bapak Widiyanto, Analis Madya Direktorat APBN, DJSEF *

- David Andriyan Syafistianto