1.Persetujuan TUP dilakukan oleh Kepala KPPN (nilai berapapun) dengan disertai:

–Rincian Rencana Pengguna TUP; dan

–Surat Pernyataan dari KPA  bahwa TUP:

• digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan
• tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.

–

2.Kepala KPPN melakukan penilaian atas pengajuan TUP meliputi:

–pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS;

–pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA;

–TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya; dan

–TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke Kas Negara.

–

3.KPA dapat mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi  1 (satu) bulan.