Sampai dengan Bulan November tahun 2024 telah banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh satker dalam merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya realisasi sampai dengan tanggal 30 November 2024. KPPN Singaraja mengelola dana APBN sebesar Rp3.850.492.744.000,- yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar  Rp1.449.604.054.000,- dan Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp2.400.888.690.000,-

Pagu belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri atas Belanja Pegawai (51) sebesar Rp673.233.525.000,-, Belanja Barang (52) sebesar Rp630.881.126.000,-, Belanja Modal (53) sebesar Rp137.825.953.000,-, dan Belanja Bansos (57) sebesar Rp7.663.450.000-. Sedangkan untuk Belanja Transfer ke Daerah terdiri atas pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp75.538.345.000,-, DAK NonFisik sebesar Rp445.435.140.000,-, Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.622.226.525.000,-, Dana Bagi Hasil sebesar 35.607.188.000,-, Dana Desa sebesar Rp175.305.536.000,-, dan Insentif Fiskal sebesar Rp46.775.956.000,-.

Untuk realisasi belanja Pemerintah Pusat pada APBN lingkup KPPN Singaraja yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Oktober 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp620.555.806.245,- (92,18% dari pagu belanja)
2. Belanja Barang sebesar Rp487.334.012.073,- (77,25% dari pagu belanja)
3. Belanja Modal sebesar Rp106.825.240.854,- (77,51% dari pagu belanja)
4. Belanja Bansos sebesar Rp7.659.200.000,- (99,85 % dari pagu belanja)

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

1. DAK Fisik sebesar Rp55.259.341.218,- (73,15% dari pagu belanja)
2. DAK NonFisik sebesar Rp384.482.031.533,- (86,32% dari pagu belanja)
3. Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.558.197.186.199,- (96,05% dari pagu belanja)
4. Dana Bagi Hasil sebesar Rp35.593.638.110,- (99,96% dari pagu belanja)
5. Dana Desa sebesar Rp175.305.536.000,- (100,00% dari pagu belanja)
6. Insentif fiskal sebesar 46.775.956.000,- (100,00% dari pagu belanja)