Solok, 20 Maret 2023.

Kepala KPPN Solok, dalam press release APBN Februari, menyampaikan realisasi anggaran di wilayah kerjanya untuk periode per 28 Februari 2023 mencapai 13,54% meningkat 75,84% dibandingkan realisasi Januari. Realisasi belanja ini terdiri dari belanja K/L sebesar Rp49,49 miliar dan belanja Transfer Ke daerah Dan Dana desa (TKDD) sebesar Rp313,03 miliar

Realisasi belanja K/L meliputi belanja pegawai Rp34,25 miliar, belanja barang Rp14,47 miliar, dan belanja Modal sebesar Rp772,38 Juta. Sementara belanja TKDD yang telah disalurkan berupa Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp5,23 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp274,84 miliar, Dana Transfer Khusus senilai Rp 24,50 miliar, dan Dana Desa senilai Rp8,46.

Realisasi belanja K/L jika dibandingkan dengan pagu masih mencapai 11,41%, masih jauh di bawah target Triwulan I sebesar 18,23% dengan rincian Belanja Pegawai 20%, Belanja Barang 15%, dan Belanja Modal 10%. Untuk itu, Budi Utomo berpesan agar satker memaksimalkan sisa waktu triwulan I agar target dapat tercapai dengan tetap memperhatikan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA untuk menghindari terjadinya deviasi. Belanja kontraktual agar dapat direalisasikan paling lama pada periode Semester I untuk mengindari penumpukan realisasi pada akhir tahun dan potensi pekerjaan tidak selesai sesuai rencana.

Budi Utomo juga meghimbau agar satker segera melakukan penyesuaian RPD pada halaman III DIPA pada awal April mendatang. RPD agar diperhitungkan dengan matang agar dapat direalisasikan dengan baik, bukan dengan membagi sisa pagu anggaran dengan jumlah bulan (waktu) tersisa. Perlu koordinasi yang baik antara bagian perencanaan dengan bagian teknis pelaksana kegiatan.

Pada triwulan I ini masih terdapat beberapa satker yang RPD nya hanya membagi pagu menjadi 12 bulan. Hal ini tentu tidak tepat dan sudah sering diingatkan. Untuk periode berikutnya agar menjadi perhatian seluruh satker sehingga tidak terjadi lagi deviasi yang menunjukkan kualitas perencanaan yang kurang matang.

Budi Utomo juga menyampaikan apresiasi atas capaian IKPA TA 2022, dimana KPPN Solok memperoleh IKPA tertinggi di wilayah Sumatera Barat. Di penghujung acara, Budi Utomo mengingatkan kembali bahwa KPPN Solok telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan meminta kerja sama seluruh mitra kerja (satker dan pemda) untuk memberikan feedback melalui saluran pengaduan resmi bilamana ditemukan hal-hal yang tidak sesuai (misal gratifikasi).

#DJPbHAnDAL

#KPPNSolokRancak

#KPPNSolokWBK

#KPPNSolokMenujuWBBM