Solok, 8 Agustus 2023.
“Per 31 Juli 2023, KPPN Solok telah menyalurkan belanja negara senilai Rp1.546,02 miliar atau 57,46% dari pagu sebesar Rp2.690,46 miliar. Alokasi Anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4,87 miliar dibandingkan Juni lalu. Penurunan pagu anggaran tersebut berupa belanja pegawai Rp4,61 miliar dan belanja barang Rp264 juta.” Ujar Budi Utomo, Kepala KPPN Solok, dalam kegiatan press release APBN Bulan Juli yang dilaksanakan secara daring melalui zoom.
Realisasi sebesar Rp1.546,02 miliar ini terdiri dari belanja K/L sebesar Rp257,65 miliar (57,80%) dan belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1.288,37 miliar (57,40%).
Realisasi belanja pegawai dan belanja barang masing-masing sebesar 59,91% dan 53,58%, sementara belanja modal mencapai 73,19%. Capaian belanja modal ini telah melampaui target realisasi belanja modal untuk periode triwulan III sebesar 70%.
“Kami mengapresiasi capaian realisasi belanja modal yang telah melebihi target triwulan III, namun demikian masih terdapat 4 satuan kerja yang belum merealisasikan belanja modal. Untuk itu kami berharap agar dapat direalisasikan pada triwulan III ini.”
“Satker juga agar memaksimalkan realisasi belanja pegawai dan belanja modal sesuai dengan RPD halaman III DIPA, sehingga realisasi triwulan III dapat tercapai untuk semua jenis belanja. Harapannya lebih baik dari pada capaian triwulan II, dimana pada periode tersebut belanja barang masih di bawah target yang ditetapkan.”
Untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut, tentunya perlu peran aktif seluruh pengelola keuangan, peningkatan koordinasi, dan rutin melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran di tingkat satker.
Jika dibandingkan dengan pelaksanaan anggaran periode sebelumnya, deviasi halaman III DIPA mengalami sedikit penurunan, sementara pengelolaan UP/TUP dan capaian output mengalami kenaikan. Deviasi halaman III DIPA masih merupakan indikator dengan nilai terendah. Satker diminta agar berkoordinasi dalam penyusunan RPD, menjadikan RPD sebagai pedoman pelaksanaan anggaran, dan melakukan update RPD pada 10 hari kerja pertama di periode triwulan berikutnya.
Budi Utomo juga meminta satker mendukung program transaksi nontunai dengan aktif melakukan transaksi melalui digitalisasi pembayaran, baik melalui KKP, digipay, dan VA. “Kami harap satker aktif melakukan transaksi melalui digitalisasi pembayaran, baik melalui KKP, digipay, dan VA. Sampai akhir Juli 2023, baru terdapat 4 satker yang aktif bertransaksi dari total 25 satker yang memiliki UP KKP. Nilai transaksi juga masih jauh dari target. Oleh karena itu, besaran UP KKP tahun depan akan kita sesuaikan dengan realisasi di tahun ini. Dengan kata lain, jika UP KKP dikurangi, maka UP tunai secara otomatis juga akan berkurang. Mengingat porsi UP tunai adalah 60%, dan UP KKP adalah 40%”.
Sementara itu, Realisasi Belanja TKD s.d 31 Juli 2023 mencapai Rp1.288,37 miliar atau 57,40% dari Pagu anggaran. TKD yang telah disalurkan berupa DBH senilai Rp24,26 miliar, DAU senilai Rp 882,02 miliar, Dana Transfer Khusus senilai Rp299,57 miliar, Dana Desa senilai Rp72,14 miliar, dan Dana Insentif 10,38. Menutup kegiatan ini, Budi Utomo meminta dukungan pemda agar penyaluran TKD dapat terlaksana dengan baik sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
#DJPbHAnDAL
#KPPNSolokRancak
#KPPNSolokWBK
#KPPNSolokMenujuWBBM
