SOLOK, 1 Juli 2025
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok, Ikasari Heniyatun, turut hadir dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Acara ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Solok dan dihadiri oleh beragam peserta kunci, mulai dari Wali Nagari, perangkat nagari, Camat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga pendamping desa se-Kabupaten Solok.
Workshop ini mengusung tema: "Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Format diskusi panel dipilih untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan pandangan dari berbagai pihak. Sejumlah panelis terkemuka turut hadir sebagai narasumber:
- Muhammad Dody Fachrudin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Barat, memaparkan materi tentang "Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa." Penjelasan ini sangat relevan mengingat KPPN adalah unit pelaksana penyaluran dana APBN, termasuk Dana Desa.
- Cerint Iraloza Tasya, Anggota Komite IV DPD RI, membahas "Pengawasan DPD RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan Kebijakan Pemerintah terkait Pemerintah Desa." Materi ini menyoroti peran legislatif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), membawakan materi "Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembangunan Desa." Diskusi ini memberikan gambaran komprehensif tentang arah kebijakan pembangunan desa di tingkat pusat.
- Arman Sahri Harahap, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menutup sesi panel dengan materi "Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Peran BPKP sebagai auditor internal pemerintah sangat vital dalam memastikan tata kelola keuangan desa yang baik.
Penyelenggaraan workshop ini menunjukkan komitmen berbagai pihak dalam memastikan penggunaan Dana Desa yang efektif dan akuntabel. Seperti diketahui, Dana Desa telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan pembangunan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat nagari di seluruh Indonesia.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para Wali Nagari dan perangkatnya dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai regulasi dan teknis terkait Dana Desa. Lebih lanjut, workshop ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan anggaran dan keuangan nagari yang lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel, sehingga tujuan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai di tingkat desa.
