Memasuki akhir tahun anggaran 2024, belanja negara yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi sampai dengan bulan November telah mencapai Rp8,86 triliun, terserap sebesar 92,46% dari pagu senilai Rp9,59 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Lutfi, Kepala KPPN Sukabumi, dalam rilis resminya pada Selasa (10/12/2024).
Adapun rinciannya, kata Lutfi, realisasi belanja terbesar ada pada penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp7,18 triliun. Dana TKD ini meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4,02 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp343,97 miliar, DAK Fisik sebesar Rp296,65 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp1,56 triliun, Dana Desa sebesar Rp907,34 miliar, dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp43,58 miliar. Sedangkan belanja untuk Satker Kementerian Negara/Lembaga telah mencapai Rp1,69 triliun.
"Nilai realisasi belanja tersebut sudah sangat baik, diharapkan target yang ditetapkan sampai dengan Desember 2024 dapat tercapai, apalagi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran yang lalu yang hanya mencapai 88,12%,” ungkap Abdul Lutfi.
Upaya akselerasi belanja menjelang ditutupnya akhir tahun anggaran 2024 terus dilakukan dan mengajak seluruh stakeholder untuk tetap menjaga momentum tersebut, namun dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent). Nilai indikator capaian kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan November 2024 yang masuk dalam kategori “sangat baik” agar terus dijaga hingga akhir tahun anggaran.
"Pelaksanaan anggaran pada bulan Desember 2024 tentunya menjadi tantangan tersendiri, karena bersinggungan langsung dengan momentum Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024, dimana terdapat tanggal-tanggal penting yang merupakan batas waktu dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang harus dipedomani oleh seluruh satuan kerja," tambahnya.
Namun demikian, menjelang berakhirnya akhir tahun anggaran 2024 masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait implementasi digitaliasasi pembayaran pada pelaksanaan APBN yang belum optimal. Tingkat transaksi dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Digipay Satu dan Cash Management System (CMS) dalam mendukung cashless society dalam belanja APBN di wilayah KPPN Sukabumi masih rendah. Masih diperlukan peran serta aktif seluruh satker dalam mewujudkan budaya non tunai, diharapkan di tahun anggaran 2025 terjadi peningkatan yang signifikan dalam implementasi digitalisasi pembayaran.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Lutfi mengimbau seluruh satuan kerja untuk bersiap-siap dalam menghadapi tahun anggaran 2025 untuk mendukung program-program prioritas pemerintahan baru pada Kabinet Merah-Putih yang akan tertuang dalam DIPA TA 2025.
""Semoga kita dapat menutup tahun anggaran 2024 dengan baik, selanjutnya mulai bersiap menghadapi tahun anggaran 2025 dengan optimisme yang tinggi”, tegasnya.
