Tuban, 24 Oktober 2024 - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tuban, Martina Sri Mulyani, bersama Kepala KPP Pratama Pajak Tuban dan Kepala KPPBC Bojonegoro menyampaikan issue terkini APBN Kita Bulan September Tahun 2024 serta Kepala BPS mengungkapkan data-data statistik di Kab. Tuban.
Kinerja Pelaksanaan APBN bulan September Tahun 2024 di Kab. Tuban
Penerimaan perpajakan dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp343,87 miliar dari target sebesar 634,70 miliar atau 54,18%, tumbuh sebesar 2,75% dibandingkan realisasi tahun 2023. Terdiri dari penerimaan PPN sebesar 90,48 miliar atau 68,40% dari target, tumbuh 4,24% dari tahun 2023, penerimaan PPh sebesar 224,02 miliar atau 52,97% dari target, tumbuh 7,93% dari tahun 2023, penerimaan PBB sebesar 18,90 miliar atau 31,43% dari target, terkontraksi 36,17% dari tahun 2023, dan penerimaan pajak lainnya sebesar 10,46 miliar atau 54,05% dari target, terkontraksi 1,90% dari tahun 2023. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp38,14 miliar atau 278,61% dari target, terkontraksi 5,98% dari tahun 2023.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp295,08 miliar atau 64,58% dari pagu 456,96 miliar, tumbuh 19,09% dari tahun 2023. Realisasi terkini per 23 Oktober 2024 pukul 14.01 WIB Belanja Pemerintah Pusat mencapai 313,234 miliar atau 68,55% dari pagu.
Realisasi Transfer ke Daerah bulan September tahun 2024 mencapai Rp1.676 Triliun atau 69,19% dari target pagu 2.422 T. Terdiri dari Dana Bagi hasil disalurkan 48,81% sebesar 253,08 miliar, Dana Alokasi Umum disalurkan 81,06% sebesar 863,32 miliar, Dana Transfer Khusus yang terdiri DAK Fisik realisasinya sebesar 37,84 miliar dari target pagu 172,51 miliar. DAK Non Fisik realisasinya sebesar 251.05 miliar atau 70,63% dari pagu 355,46 miliar. Dana Desa realisasinya sebesar 270,74 miliar atau 87,11% dari pagu 310,79 miliar. Realisasi Transfer ke Daerah terkini per 23 Oktober 2024 pukul 14.01 WIB sebesar 1.743,93 miliar atau 71,99% dari pagu.
Pada Kabinet Merah Putih terdapat beberapa Kementerian yang mengalami pemekaran dimana hal ini menyebabkan bertambahnya Bagian Anggaran Baru sehingga berimplikasi terhadap pelaksanaan Pembiayaan dan Keuangan Negara dalam DIPA.
Tingkat kemandirian fiskal desa masih sangat rendah yaitu Realisasi PAD sebesar 3,30% dari Total Pendapatan. Pengelolaan Keuangan Desa sangat baik karena terdapat surplus namun pendapatan desa masih lebih dominan dana transfer daripada PAD serta realisasi PAD yang masih rendah (43,0%). Untuk belanja masih didominasi oleh Belanja Pegawai dan Belanja Tak Terduga sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa masih rendah.
